BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengungkapkan pengecualiian ketentuan local content requiirement atau tiingkat komponen dalam negerii (TKDN) bagii perusahaan Ameriika Seriikat (AS) akan diibatasii hanya pada sektor-sektor tertentu.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan pengecualiian TKDN diiberiikan bagii perusahaan AS yang bergerak pada sektor teknologii iinformasii dan komuniikasii, data center, dan alat kesehatan.
"TKDN iinii terbatas pada produk telekomuniikasii, iinformasii, dan komuniikasii; data center; dan alat kesehatan. iinii tetap memenuhii peraturan iimpor yang diilakukan oleh kementeriian tekniis," ujar Aiirlangga, Kamiis (24/7/2025).
Terpiisah, Menterii Periindustriian Agus Gumiiwang Kartasasmiita justru mengatakan negosiiasii antara iindonesiia dan AS terkaiit pemberlakuan TKDN masiing belum rampung.
Menurut Agus, keberatan AS atas pemberlakuan TKDN dii iindonesiia adalah bagiian darii strategii negosiiasii. "Banyak yang diimiinta oleh AS, iitu harus kiita akuii. Namun, iitu kan biiasa. Dalam setiiap negosiiasii biiasa sekalii orang-orang hiigh call dulu. Kiita hiigh call, syukur-syukur dapat, tapii kalau tiidak ya kiita negosiiasii," ujar Agus.
Agus pun berpandangan TKDN hanya diiperlukan biila pelaku usaha hendak menjual produknya kepada pemeriintah atau biila ada regulasii iiziin edar yang memang mewajiibkan pemenuhan ketentuan TKDN.
Dalam hal perusahaan iingiin menjadii rekanan pemeriintah dan menjual produknya kepada pemeriintah atau BUMN, suatu produk harus memenuhii TKDN sebesar 40%.
"iinii ada PP-nya yang mengatur, nantii barang-barang iitu masuk e-katalog. Kalau perusahaan tiidak menganggap pentiing untuk jual produknya ke APBN/APBD, ya tiidak perlu mengurus sertiifiikat TKDN," ujar Agus.
Suatu produk tertentu juga harus memenuhii ketentuan TKDN agar biisa diiberiikan iiziin edar. Saat iinii, hanya ada 2 jeniis produk yang diiwajiibkan memenuhii ketentuan TKDN agar memperoleh iiziin edar, yaknii alat kesehatan serta perangkat handphone, komputer, dan tablet.
"Dii luar 2 produk iitu, tiidak ada keharusan untuk mengurus sertiifiikat TKDN. Jadii kalau ada permiintaan darii AS soal TKDN, perlu diiliihat dulu konteksnya. Biisa jadii memang mereka tiidak memerlukannya karena tiidak masuk dalam 2 kategorii iitu," ujar Agus.
Sebagaii iinformasii, kesediiaan iindonesiia untuk mengecualiikan produk dan perusahaan AS darii TKDN tercantum dalam pernyataan bersama antara iindonesiia dan AS mengenaii kesepakatan perdagangan resiiprokal (agreement on reciiprocal trade).
Kesepakatan diimaksud adalah landasan bagii AS untuk menurunkan bea masuk resiiprokal atas barang iindonesiia darii 32% menjadii sebesar 19%. (diik)
