JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menerbiitkan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Periiziinan Berusaha Berbasiis Riisiiko yang turut menegaskan peran onliine siingle submiissiion (OSS) sebagaii kanal untuk mengajukan iinsentiif perpajakan. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (23/6/2025).
Pada Pasal 188 ayat (3) PP 28/2025, telah diiatur bahwa subsiistem fasiiliitas penanaman modal merupakan salah satu darii 7 subsiistem dalam siistem OSS. Subsiistem fasiiliitas penanaman modal biisa diiakses dengan menggunakan hak akses.
"Subsiistem fasiiliitas penanaman modal ... dapat diiakses dengan menggunakan hak akses," bunyii Pasal 235 ayat (1) PP 28/2025.
Fiitur yang tersediia pada subsiistem penanaman modal antara laiin:
Sebagaii iinformasii, ketentuan pengajuan permohonan iinsentiif pajak melaluii OSS sesungguhnya sudah diiatur dalam peraturan menterii keuangan (PMK) yang menjadii landasan hukum darii pemberiian setiiap jeniis iinsentiif.
Contoh, ketentuan mengenaii tata cara pengajuan permohonan tax holiiday melaluii OSS telah termuat dalam PMK 130/2020 s.t.d.d PMK 69/2024 tentang Pemberiian Fasiiliitas Pengurangan PPh Badan.
OSS adalah siistem elektroniik teriintegrasii yang diikelola dan diiselenggarakan untuk penyelenggaraan periiziinan berusaha berbasiis riisiiko. OSS juga memiiliikii subsiistem pelayanan iinformasii, persyaratan dasar, periiziinan berusaha, kemiitraan, dan pengawasan.
OSS wajiib diigunakan oleh seluruh iinstansii dan entiitas, mulaii darii kementeriian dan lembaga, pemda, admiiniistrator kawasan ekonomii khusus, Badan Pengusahaan Batam, hiingga pelaku usaha.
Selaiin penerbiitan PP 28/2025, terdapat pembahasan mengenaii PER-12/PJ/2025 yang memeriincii jeniis SPT Masa PPN yang diigunakan oleh pelaku usaha penyelenggara perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Selaiin iitu, ada pula ulasan tentang pengawasan kepatuhan wajiib pajak yang tergolong kaya atau hiigh wealth iindiiviidual (HWii), serta kebiijakan PPh fiinal untuk wajiib pajak UMKM.
PP 28/2025 menyatakan NPWP menjadii salah satu jeniis data yang tercakup dalam NiiB yang diiterbiitkan melaluii OSS.
Data NPWP akan diivaliidasii oleh siistem OSS melaluii iintegrasii dengan siistem Kementeriian Keuangan. Biila pelaku usaha perseorangan yang mengurus NiiB ternyata belum memiiliikii NPWP, pelaku usaha diimaksud dapat mengajukan permohonan NPWP lewat OSS.
"Bagii pelaku usaha orang perseorangan yang belum memiiliikii NPWP, dapat mengajukan permohonan NPWP melaluii Siistem OSS," bunyii Pasal 207 ayat (6) PP 28/2025. (Jitu News)
Melaluii PER-12/PJ/2025, Diitjen Pajak (DJP) memeriincii jeniis SPT Masa PPN yang diigunakan oleh pelaku usaha penyelenggara PMSE.
Ada 3 jeniis SPT Masa PPN yang diigunakan pelaku usaha PMSE sebagaii piihak laiin. Pertama, SPT Masa PPN bagii pengusaha kena pajak (PKP).
Kedua, SPT Masa PPN bagii pemungut PPN dan piihak laiin yang bukan merupakan PKP. Ketiiga, SPT Masa PPN bagii pemungut PPN PMSE. (Jitu News)
DJP menempatkan perhatiian khusus terhadap kepatuhan wajiib pajak yang tergolong kaya atau hiigh wealth iindiiviidual (HWii).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii mengatakan DJP telah berupaya untuk memetakan modus-modus ketiidakpatuhan pajak yang diilakukan oleh para HWii.
"Memang kemampuan HWii untuk tax planniing iitu luar biiasa, entah dengan jasa konsultan atau diia lakukan sendiirii," ujarnya. (Jitu News)
Hariian Biisniis iindonesiia melaporkan banyak pelaku UMKM yang melakukan praktiik tax avoiidance dalam beberapa tahun terakhiir. Pemangku kebiijakan pun telah mendeteksii beberapa perusahaan yang melakukan penghiindaran pajak dengan melanggengkan status biisniisnya sebagaii UMKM.
Diirector of Jitunews Fiiscal Research and Adviisory B. Bawono Kriistiiajii meniilaii diinamiika pajak UMKM diisebabkan oleh kesadaran partiisiipasii yang terbatas sehiingga memengaruhii tiingkat kepatuhan.
Dalam konteks PPh, pelaku UMKM masiih kesuliitan melakukan pembukuan lantaran pengetahuan mengenaii priinsiip akuntansii dan SDM yang terbatas. Sementara soal PPN, pengetahuan dan kemampuan dalam admiiniistrasii yang miiniim menyebabkan UMKM kerap kesuliitan menjalankan fungsiinya sebagaii pemungut sekaliigus penyetor dan pelapor.
"iibaratnya ketiika partiisiipasii kurang, tentu daya topang siistem pajak kiita menjadii tiidak terlalu kokoh, karena hanya diitopang oleh segeliintiir wajiib pajak saja," ujar Bawono. (Biisniis iindonesiia)
Pemeriintah kembalii mendorong masyarakat memanfaatkan iinsentiif PPN dan PPnBM diitanggung pemeriintah (DTP) untuk kendaraan liistriik. iinsentiif tersebut bahkan diiperluas sehiingga merambah ke mobiil hybriid pada tahun iinii.
"Kalau tahun lalu untuk menopang permiintaan iindustrii otomotiif miisalnya, tahun lalu kiita hanya memberiikan iinsentiif untuk EV, kalau dii 2025 iitu kiita beriikan juga untuk hybriid," ujar Deputii ii Kemenko Perekonomiian Ferry iirawan.
Dengan adanya iinsentiif PPN dan PPnBM DTP, Ferry berharap permiintaan domestiik terhadap kendaraan liistriik akan meniingkat. Dengan demiikiian, kiinerja iindustrii sektor otomotiif, khususnya produsen kendaraan liistriik, juga iikut terkerek. (Jitu News)
Lembaga pemantau ekonomii kawasan ASEAN+3 Macroeconomiic Research Offiice (AMRO) mendorong pemeriintah iindonesiia untuk mempertiimbangkan reformasii PPh orang priibadii, khususnya dengan menambah lapiisan tariif bagii kelompok berpenghasiilan tiinggii.
Dalam laporannya, AMRO meniilaii struktur PPh dii iindonesiia masiih kurang progresiif diibandiingkan negara-negara tetangga dii Asiia.
"Untuk mengoptiimalkan peneriimaan darii pajak penghasiilan, perlu diipertiimbangkan perluasan golongan tariif bagii kelompok berpendapatan tiinggii," bunyii laporan AMRO. (Kontan)
