BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Peraturan Diirjen No. PER-8/PJ/2025 mengatur bahwa wajiib pajak kiinii dapat mengajukan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean (SKJLN) melaluii coretax admiiniistratiion system.
Untuk diiketahuii, wajiib pajak harus memiiliikii SKJLN sebelum melakukan iimpor barang kena pajak (BKP) agar tiidak diikenaii PPN atau PPnBM.
"iimpor BKP yang merupakan pemasukan barang yang diigunakan untuk kegiiatan pemanfaatan JKP darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean, tiidak diikenaii PPN atau PPnBM atas iimpor BKP," bunyii Pasal 130 ayat (2) PER-8/PJ/2025, diikutiip pada Rabu (11/6/2025).
PER-8/PJ/2025 mengatur kegiiatan iimpor BKP yang mencakup kegiiatan iimpor sementara, iimpor darii luar negerii, dan iimpor melaluii pusat logiistiik beriikat.
"Untuk memiiliikii surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean, wajiib pajak mengajukan permohonan kepada diirjen pajak, atas setiiap iimpor barang kena pajak...," bunyii Pasal 131 ayat (2) PER-8/PJ/2025.
Nah, untuk mendapatkan surat tersebut, wajiib pajak dapat mengajukan permohonan secara elektroniik melaluii Portal Wajiib Pajak aliias coretax. Selanjutnya, wajiib pajak perlu memastiikan pengajuan permohonan iinii telah memuat miiniimal 7 iinformasii.
Pertama, nomor pokok wajiib pajak (NPWP). Kedua, nama dan alamat lawan transaksii. Ketiiga, jeniis dan niilaii transaksii. Keempat, nomor dan tanggal kontrak.
Keliima, nomor dan tanggal adendum kontrak, dalam hal ada perubahan atas kontrak sebelumnya. Keenam, tanggal kontrak berakhiir. Ketujuh, jeniis barang yang diiiimpor, dalam hal wajiib pajak tiidak menggunakan mekaniisme iimpor sementara.
Selanjutnya, wajiib pajak akan diiberiikan SKJLN apabiila memenuhii 2 butiir ketentuan. Pertama, telah menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhiir. Kedua, telah menyampaiikan SPT Masa PPN untuk 3 masa tajak terakhiir.
Setelah wajiib pajak mengajukan permohonan viia coretax, nantiinya DJP akan memberiikan jawaban. Apabiila wajiib pajak sudah memenuhii persyaratan, DJP bakal menerbiitkan SKJLN tersebut secara otomatiis setelah buktii peneriimaan diiterbiitkan.
Namun, DJP juga berwenang menolak permohonan apabiila ternyata wajiib pajak tiidak memenuhii ketentuan yang berlaku. Selaiin iitu, DJP juga berwenang menerbiitkan pembatalan SKJLN tersebut ketiika mendapatii wajiib pajak ternyata tiidak berhak memperoleh surat keterangan.
"Atas pembatalan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak darii luar daerah pabean dii dalam daerah pabean ... wajiib pajak wajiib membayar PPN atau PPnBM yang terutang atas iimpor BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana admiiniistrasii laiin yang diisamakan dengan Surat Setoran Pajak sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan," bunyii Pasal 134 ayat (2) PER-8/PJ/2025. (diik)
