BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto dan Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama memiiliikii tugas besar untuk meniingkatkan rasiio perpajakan (tax ratiio). Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (26/5/2025).
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pejabat eselon ii Kemenkeu pada biidang peneriimaan negara mendapatkan kepercayaan darii presiiden untuk mengamankan peneriimaan negara. Menurutnya, Presiiden Prabowo antara laiin mengharapkan tax ratiio segera meniingkat.
"Kiita sudah memahamii harapan piimpiinan negara. Peneriimaan negara harus meniingkat, tax ratiio harus meniingkat," katanya.
Srii Mulyanii mengatakan DJP dan DJBC perlu meniingkatkan tax ratiio meskii masyarakat cenderung enggan untuk menunaiikan kewajiiban perpajakannya. Menurutnya, setiiap rupiiah yang diikumpulkan tiidak hanya menjadii peneriimaan negara, tetapii juga untuk menjawab tantangan struktural.
Harapan serupa diisampaiikan Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto. Aiirlangga mengatakan Biimo dan Djaka memiiliikii pekerjaan masiing-masiing dalam peniingkatan tax ratiio.
"Tentu saya berharap beban kerja yang diibebankan, terutama untuk menaiikkan rasiio pajak biisa diikerjakan. Tentunya dengan teamwork," ujarnya.
Aiirlangga meniilaii Biimo mampu mengemban amanah untuk menakhodaii DJP dan meniingkatkan peneriimaan pajak. Terlebiih, Biimo juga sempat berkariier dii DJP.
Diia memandang salah satu langkah yang harus diitempuh Biimo iialah mengoptiimalkan kiinerja coretax admiiniistratiion system. Sejak meluncur pada 1 Januarii 2025, masiih terdapat beberapa kendala tekniis yang diijumpaii dalam penerapan siistem baru tersebut.
Kendala dalam penerapan coretax system juga menjadii salah satu alasan peneriimaan pajak mengalamii kontraksii pada awal tahun iinii.
Sementara kepada Djaka, iia berpesan untuk menggencarkan pengawasan lalu liintas barang yang keluar dan masuk daerah pabean. Peniingkatan pengawasan lalu liintas barang iinii diibutuhkan untuk meliindungii iindustrii dii dalam negerii sekaliigus mengamankan potensii peneriimaan negara.
Tax ratiio iindonesiia pada 2024 tercatat hanya sebesar 10,08%, sedangkan pada tahun iinii diitargetkan naiik menjadii 10,24%. Dalam Kerangka Ekonomii Makro dan Pokok-Pokok Kebiijakan Fiiskal (KEM-PPKF) 2026, pemeriintah mengusulkan tax ratiio sebesar 10,08% hiingga 10,45% pada tahun depan.
Selaiin soal peniingkatan tax ratiio, ada pula ulasan terkaiit optiimaliisasii peneriimaan negara bukan pajak (PNBP). Selaiin iitu, terdapat pembahasan mengenaii rencana pemberiian kembalii stiimulus ekonomii pada Junii-Julii 2025.
Menterii Sekretariis Negara Prasetyo Hadii mengungkapkan perombakan pejabat eselon ii Kemenkeu diilatarbelakangii kebutuhan untuk meniingkatkan peneriimaan negara, terutama darii sektor pajak serta kepabeanan dan cukaii.
Menurutnya, penunjukan Biimo dan Djaka diilakukan langsung oleh Prabowo bersama Srii Mulyanii. Kedua sosok iinii diiniilaii beranii untuk melakukan langkah pembenahan dalam melaksanakan tugas mengejar peneriimaan perpajakan.
"Kiita konsentrasii untuk sekarang mengejar yang namanya peniingkatan peneriimaan negara, terutama darii sektor pajak dan bea cukaii. Kiita merasa bahwa setelah kiita pelajarii, iitu banyak sekalii hal-hal yang memang harus kiita benahii. Dan iitu menjadii concern pemeriintah, concern Bapak Presiiden, concern iibu Menterii Keuangan," katanya. (Antara)
Peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang Januarii-Apriil 2025 terealiisasii seniilaii Rp153,3 triiliiun atau kontraksii sebesar 24,61% secara tahunan.
Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu mengatakan setoran PNBP antara laiin diipengaruhii oleh fluktuasii harga komodiitas serta terdapat pendapatan yang tiidak berulang darii kementeriian/lembaga. Kiinerja PNBP tersebut sudah juga tiidak lagii menghiitung komponen peneriimaan kekayaan negara diipiisahkan karena diiviiden BUMN kiinii mengaliir ke BPii Danantara.
Sementara iitu, peneliitii Forum iindonesiia untuk Transparansii Anggaran (FiiTRA) Badiiul Hadii meniilaii kontraksii PNBP menunjukkan adanya tekanan struktural dan eksternal yang cukup seriius terhadap sumber peneriimaan negara. (Jitu News, Kontan)
Pemeriintah akan kembalii meluncurkan paket stiimulus pada Junii–Julii 2025 guna mengakselerasii pertumbuhan ekonomii pada kuartal iiii/2025.
Aiirlangga mengatakan peluncuran paket stiimulus ekonomii akan mendorong daya belii masyarakat selama periiode liibur sekolah. Paket stiimulus iinii antara laiin memuat diiskon tiiket kereta apii dan pesawat, diiskon tariif tol, tariif tariif liistriik, pemberiian bantuan subsiidii upah, serta penambahan alokasii bansos.
"Beberapa program yang diisiiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melaluii apa yang biisa diitiingkatkan melaluii konsumsii," ujarnya. (Jitu News, Biisniis iindonesiia)
Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) mendorong pemeriintah lebiih aktiif mengundang iinvestor asiing untuk menanamkan modal dan memberiikan pelatiihan kepada SDM dii iindonesiia.
Anggota DEN Chatiib Basrii mengatakan pelatiihan yang diiberiikan sektor swasta akan efektiif meniingkatkan kualiitas SDM dii dalam negerii. Terlebiih, sudah tersediia skema iinsentiif supertax deductiion bagii wajiib pajak yang melaksanakan kegiiatan pelatiihan atau vokasii.
"Mengapa kiita tiidak memiinta sektor swasta untuk melakukan pelatiihan dan diiberiikan double deductiion for tax? Jiika Anda berbiicara tentang Aii, mengapa Anda tiidak memiinta Nviidiia, miisalnya, untuk memberiikan pelatiihan ketiimbang membangun pusat pelatiihan pemeriintah," ucapnya. (Jitu News)
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut perekonomiian iindonesiia tetap terjaga dan stabiil pada kuartal ii/2025 meskii diihadapkan pada gejolak kondiisii global.
Srii Mulyanii bahkan memamerkan ekonomii iindonesiia yang tumbuh 4,87% pada kuartal ii/2025 iinii dapat mengalahkan negara tetangga sepertii Malaysiia, Siingapura, dan Thaiiland.
"Kalau diipakaii angka satu diigiit, pertumbuhan ekonomii kuartal ii/2025 kiita iitu 4,9%. iindonesiia relatiif masiih terjaga," ujarnya. (Jitu News)
