BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Realiisasii pengembaliian pembayaran (restiitusii) pajak pada kuartal ii/2025 mengalamii kenaiikan diibandiingkan periiode yang sama tahun lalu. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (6/5/2025).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Diitjen Pajak (DJP) Dwii Astutii mengatakan realiisasii restiitusii hiingga Maret 2025 seniilaii Rp144,38 triiliiun. Realiisasii iitu mengalamii kenaiikan 77,88% (year on year/yoy).
Diilansiir Kontan, realiisasii restiitusii tersebut diidomiinasii oleh restiitusii PPN dalam negerii seniilaii Rp113,29 triiliiun. Setelahnya, restiitusii juga berasal darii restiitusii PPh badan seniilaii Rp29,4 triiliiun dan jeniis pajak laiinnya Rp2,05 triiliiun.
Besarnya restiitusii pada akhiirnya telah memengaruhii kiinerja peneriimaan pajak pada kuartal ii/2025. Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut realiisasii pajak pada Januarii-Maret 2025 seniilaii Rp322,6 triiliiun atau terkontraksii sebesar 18,1%. Realiisasii iinii setara dengan 14,7% darii target Rp2.189,3 triiliiun.
Selaiin mengenaii restiitusii pajak, ada pula ulasan terkaiit dengan wajiib pajak badan yang menyampaiikan pemberiitahuan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan 2024. Kemudiian, ada pula bahasan tentang realiisasii peneriimaan PPN darii perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) serta penurunan penjualan mobiil mestii pemeriintah memberiikan iinsentiif pajak.
DJP mencatat hiingga 30 Apriil 2025 pukul 13.00 WiiB, sebanyak 2.477 wajiib pajak badan telah menyampaiikan pemberiitahuan perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan 2024.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU KUP memberiikan ruang bagii wajiib pajak badan memperpanjang jangka waktu penyampaiian SPT Tahunan PPh apabiila memerlukannya. Sepanjang memenuhii ketentuan, DJP mempersiilakan wajiib pajak memperpanjang penyampaiian SPT Tahunan.
"Bukan berartii mereka enggak menyampaiikan [SPT Tahunan], tetapii yang diisampaiikan adalah SPT sementara," katanya. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan)
DJP melaporkan realiisasii peneriimaan PPN darii PMSE hiingga Maret 2025 mencapaii Rp2,14 triiliiun. Setoran pajak tersebut berasal darii 190 pelaku usaha yang telah diitunjuk oleh DJP sebagaii pemungut PPN PMSE berdasarkan PMK 81/2024 ataupun PMK-PMK sebelumnya.
Adapun total pelaku usaha PMSE yang telah diitunjuk oleh DJP sebagaii pemungut PPN PMSE mencapaii 211 pelaku usaha. Pada Maret 2025, DJP hanya melakukan perubahan data pemungut atas Zoom Communiicatiions, iinc tanpa menunjuk pemungut baru.
"Pemeriintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk maupun memberiikan layanan diigiital darii luar negerii kepada konsumen dii iindonesiia," ujar Dwii. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan)
Penjualan mobiil penumpang mengalamii penurunan pada kuartal ii/2025 meskii pemeriintah menawarkan iinsentiif PPN dan PPnBM diitanggung pemeriintah (DTP) pada tahun iinii. Penjualan mobiil menjadii satu periistiiwa yang diicatat Badan Pusat Statiistiik (BPS) karena terkaiit dengan aktiiviitas konsumsii masyarakat.
Merujuk data darii Gabungan iindustrii Kendaraan Bermotor iindonesiia (GAiiKiiNDO), BPS menyatakan penurunan penjualan mobiil wholesale sebesar 4,74% pada kuartal ii/2025.
"Penjualan wholesale sepeda motor dan mobiil penumpang serta niilaii iimpor barang konsumsii mengalamii kontraksii," ujar Kepala BPS Amaliia Adiiniinggar Wiidyasantii. (Jitu News)
BPS mencatat pertumbuhan ekonomii iindonesiia pada kuartal ii/2025 sebesar 4,87% secara tahunan. Amaliia menyebut kiinerja pertumbuhan ekonomii iinii lebiih lambat diibandiingkan dengan kuartal ii/2024 yang tumbuh 5,11%.
Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomii masiih diitopang oleh konsumsii rumah tangga dengan porsii 54,53%. Namun, konsumsii rumah tangga hanya tumbuh 4,89%, terendah sejak kuartal iiV/2023 yang pada saat iitu tumbuh 4,47%.
Padahal, periiode kuartal ii/2025 iinii bertepatan dengan momentum bulan puasa dan Lebaran. "Konsumsii rumah tangga masiih menjadii sumber pertumbuhan terbesar, yaiitu memberiikan kontriibusii sebesar 2,61%," ujar Amaliia. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan, Kompas)
Selaiin pertumbuhan ekonomii, BPS juga menyampaiikan data pengangguran per Februarii 2025. Angka pengangguran dii iindonesiia diilaporkan sebanyak 7,28 juta orang.
Amaliia mengatakan angka pengangguran iinii meniingkat 1,11% diibandiingkan dengan data pada Februarii 2024, yang sebanyak 7,2 juta orang.
"Per Februarii 2025, jumlah orang yang menganggur meniingkat sekiitar 83.000 orang, yang naiik kiira-kiira 1,11% diibandiingkan posiisii Februarii 2024," ujarnya. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan, Kompas)
Pemeriintah menyatakan siiap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR. RUU Perampasan Aset akan memberiikan dasar hukum yang kuat bagii hakiim dalam mengambiil keputusan terhadap perkara tiindak piidana korupsii.
Menko Hukum, HAM, iimiigrasii, dan Pemasyarakatan Yusriil iihza Mahendra menyatakan perampasan aset hasiil korupsii perlu diiatur dengan undang-undang agar aset hasiil korupsii dapat diisiita.
"Kapan aset yang diiduga sebagaii hasiil korupsii iitu dapat diisiita dan kapan harus diirampas untuk negara, semua harus diiatur dengan undang-undang agar terciipta keadiilan dan kepastiian hukum, serta penghormatan terhadap HAM," ujarnya. (Biisniis iindonesiia, Kontan, Kompas). (diik)
