BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Hakiim Agung Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Cerah Bangun berpandangan iindonesiia perlu mempelajarii siistem peradiilan pajak yang berlaku dii Ameriika Seriikat (AS).
Dalam Diiskusii dan Peluncuran Buku Kajiian Persiiapan Penyatuan Atap Pengadiilan Pajak darii Kementeriian Keuangan kepada Mahkamah Agung, Cerah menceriitakan wajiib pajak dii AS biisa bersengketa dii US Tax Court tanpa perlu membayar pajak terlebiih dahulu.
"Kalau dii US Tax Court bersengketa maka tiidak perlu melunasii dulu tagiihan. Kalau dii diistriict court dan federal court harus diilunasii," ujar Cerah, diikutiip pada Jumat (25/4/2025).
Wajiib pajak dii AS dapat mencarii keadiilan melaluii 3 pengadiilan yaknii Court of Federal Claiims, US Diistriict Court, atau US Tax Court. Wajiib pajak biisa memiiliih salah satu dii antara 3 pengadiilan tersebut.
"Ada plus miinusnya. Kalau tax court iitu hanya ada dii Washiington D.C. Kalau ada sengketa dii negara bagiian, tiim hakiim akan berkunjung ke daerah iitu dan diisepakatii waktunya kapan," ujarnya.
Meskii US Tax Court berlokasii dii Washiington D.C. saja, mayoriitas wajiib pajak AS tetap menempuh upaya hukum melaluii pengadiilan khusus pajak tersebut.
Wajiib pajak lebiih memiiliih untuk bersengketa dii US Tax Court karena hakiim-hakiimnya diirasa lebiih kompeten dii biidang hukum sekaliigus perpajakan. Sementara iitu, hakiim pada Diistriict Court biiasanya hanya memiiliikii kompetensii hukum tetapii tiidak memiiliikii keahliian dii biidang perpajakan.
"Syarat menjadii hakiim dii pengadiilan pajak AS adalah mengertii hukum. Kedua, diia mengertii accountiing, fiinanciing. Yang domiinan dii sengketa pajak adalah masalah penghiitungan, bagaiimana membaca fiinanciial statement, balance sheet, iincome statement, dan seterusnya," ujar Cerah.
Menurut Cerah, iindonesiia biisa saja mencontoh siistem peradiilan pajak dii AS. "Saya rasa iinii biisa menjadii pelajaran nantii. Saya piikiir kiita juga boleh menawarkan kepada para piihak, pemeriintah dan wajiib pajak, siilakan dii Pengadiilan TUN boleh-boleh saja. Nantii kan seleksii alam, mana yang akan diipiiliih," ujar Cerah.
Sebagaii iinformasii, saat iinii wajiib pajak hanya biisa mengajukan permohonan bandiing ke Pengadiilan Pajak, bukan kepada Pengadiilan Tiinggii TUN. Hal iinii telah diiatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP.
"Wajiib pajak dapat mengajukan permohonan bandiing hanya kepada badan peradiilan pajak atas surat keputusan keberatan sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)," bunyii Pasal 27 ayat (1) UU KUP. (diik)
