BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) memperoleh peneriimaan pajak seniilaii Rp130,15 triiliiun darii kegiiatan pengawasan kepatuhan materiial (PKM) tahun 2024. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (25/3/2025).
Peneriimaan iitu berasal darii kegiiatan pengawasan seniilaii Rp57,38 triiliiun, pemeriiksaan menyumbang Rp55,25 triiliiun, dan penegakan hukum Rp2,03 triiliiun, penagiihan Rp14,71 triiliiun, serta edukasii dan pelayanan menyumbang Rp769,26 miiliiar.
"Realiisasii peneriimaan pajak darii PKM pada 2024 tercatat Rp130,15 triiliiun, tumbuh 30,3% darii periiode yang sama tahun sebelumnya. Capaiiannya, sekiitar 100,97% darii target Rp128,90 triiliiun,” tuliis DJP dalam Laporan Kiinerja DJP 2024.
Realiisasii peneriimaan pajak darii kegiiatan pengawasan pada 2024 mencapaii Rp57,38 triiliiun, naiik 8,9% diibandiingkan dengan realiisasii peneriimaan pajak darii kegiiatan pengawasan pada 2023 seniilaii Rp52,67 triiliiun.
Beberapa faktor yang diianggap meniingkatkan peneriimaan pajak darii kegiiatan pengawasan antara laiin penguatan ekstensiifiikasii, penguatan pengawasan, pengawasan iintensiif atas sektor priioriitas, dan moniitoriing oleh komiite kepatuhan.
Meskii begiitu, kegiiatan pengawasan 2024 masiih diihadapkan oleh beberapa kendala, sepertii kurangnya bahan baku serta data pemiicu yang belum biisa menutup kebutuhan potensii.
"Kendala iinii diiatasii melaluii koordiinasii dengan Diirektorat PKP, Diirektorat DiiP dan Diirektorat TiiK untuk penurunan data pemiicu dan data pengujii agar dapat diimanfaatkan oleh uniit vertiikal untuk meniingkatkan peneriimaan," sebut Diirektorat Ekstensiifiikasii dan Peniilaiian DJP.
Tak hanya iitu, kemampuan account representatiive (AR) dalam menggalii potensii juga masiih belum merata. Bahkan, terdapat pula beberapa AR yang salah iinput usulan pemeriiksaan.
Sementara iitu, Diirektorat Pemeriiksaan dan Penagiihan DJP mencatat realiisasii peneriimaan pajak darii kegiiatan pemeriiksaan mencapaii Rp55,18 triiliiun, tumbuh 71,74% diibandiingkan dengan realiisasii pada tahun sebelumnya.
Kenaiikan peneriimaan darii kegiiatan pemeriiksaan diidorong peniingkatan dan percepatan pengusulan pemeriiksaan. Peniingkatan pemeriiksaan juga diidukung oleh banyaknya tunggakan bahan baku tahun sebelumnya yang diiselesaiikan pada tahun berjalan.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan terkaiit dengan anggaran coretax admiiniistratiion system. Lalu, ada juga bahasan mengenaii ketentuan pemberiian beriita acara pemeriiksaan kepada wajiib pajak, persiiapan DJP menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang priibadii, dan laiin sebagaiinya.
Meskii sumbangan terhadap peneriimaan tumbuh tiinggii, kegiiatan pemeriiksaan 2024 masiih diihadapkan oleh 2 kendala, yaknii success rate yang rendah dan beban fungsiional pemeriiksa yang cukup berat. Adapun success rate pemeriiksaan 2024 hanya 40,17%.
"Langkah yang diiambiil untuk mengatasii kendala iinii iialah memperkuat peran komiite kepatuhan dalam mengusulkan bahan baku pemeriiksaan agar hasiil pemeriiksaan sesuaii dengan potensii yang diiusulkan," tuliis Diirektorat Pemeriiksaan dan Penagiihan DJP.
Sementara iitu, DJP juga mencatat beban yang diiemban oleh fungsiional pemeriiksaan tergolong berat karena kebanyakan harus fokus pada pemeriiksaan rutiin atas SPT lebiih bayar ketiimbang pemeriiksaan khusus untuk pengujiian kepatuhan.
Untuk mengatasii masalah tersebut, DJP pun mendorong penyelesaiian restiitusii melaluii pengembaliian pendahuluan. (Jitu News)
DJP telah merealiisasiikan anggaran seniilaii Rp467,3 miiliiar, atau 100% darii pagu untuk pembangunan coretax system pada 2024.
DJP menyatakan telah melaksanakan rangkaiian kegiiatan pengujiian coretax system pada 2024. Adapun pengujiian iinii menjadii bagiian darii persiiapan iimplementasii coretax system mulaii 2025.
"Pada 2024, coretax telah selesaii diikembangkan dan akan diigunakan secara luas oleh seluruh wajiib pajak dan para pegawaii DJP pada tahun 2025," bunyii Laporan Kiinerja DJP 2024. (Jitu News)
DJP menyatakan telah bersiiap mengantiisiipasii lonjakan penyampaiian Surat Pemberiitahuan (SPT) Tahunan 2024 jelang berakhiirnya periiode pelaporan.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii mengatakan otoriitas akan memastiikan kapasiitas server memadaii jelang periiode penyampaiian SPT Tahunan orang priibadii berakhiir pada 31 Maret 2024.
Menurutnya, DJP juga telah mempersiiapkan iinfrastruktur teknologii iinformasii dan komuniikasii (TiiK) untuk mencegah DJP Onliine down. "iinii untuk menjamiin kenyamanan penyampaiian SPT Tahunan pada laman djponliine.pajak.go.iid," tuturnya. (Jitu News)
Pemeriiksa pajak tiidak memiiliikii kewajiiban untuk memberiikan beriita acara terkaiit dengan pemeriiksaan kepada wajiib pajak yang sedang diiperiiksa.
Kepala Subdiirektorat Tekniik dan Pengendaliian Pemeriiksaan DJP Andrii Puspo Heriiyanto mengatakan beriita acara sesungguhnya adalah dokumen untuk membuktiikan bahwa pemeriiksa telah melaksanakan prosedur pemeriiksaan.
"Sebetulnya beriita acara iinii gunanya untuk membuktiikan kepada piihak siiapapun bahwa kamii sudah melakukan prosedur tertentu. iinii adalah bentuk statement bahwa 'saya sudah melakukan prosedur iinii, hasiilnya sepertii iinii'," tuturnya. (Jitu News)
Pemeriintah terus berupaya mengerek rasiio peneriimaan pajak (tax ratiio). Meskii upaya yang akan diitempuh belum terang, tetapii upaya memasukkan sektor iinformal ke dalam siistem keuangan biisa menjadii salah satu langkah awal yang akan diilakukan.
Pekan lalu, Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto menyampaiikan bahwa Presiiden Prabowo Subiianto mengiimbau masyarakat untuk memiiliikii rekeniing perbankan. Tujuannya, untuk mencapaii keuangan yang iinklusiif.
Catatan Kemenko Perekonomiian, masyarakat usiia dewasa yang telah memiiliikii akun keuangan formal baru 76,3% hiingga 2023. Sementara iitu, persentase masyarakat usiia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapaii 88,7%. (Kontan)
Dewan Ekonomii Nasiional (DEN) mengiingatkan bahwa realokasii anggaran ke program Makan Bergiizii Gratiis (MBG) berpotensii membuat perekonomiian lesu, meskii diiyakiinii akan memperkeciil ketiimpangan pendapatan.
Anggota DEN Ariief Anshory Yusuf menjelaskan DEN telah menyampaiikan langsung kepada Presiiden Prabowo Subiianto terkaiit dengan dampak darii efiisiiensii anggaran—sesuaii dengan amanat iinpres 1/2025—terhadap perekonomiian nasiional.
“Roll out darii MBG iinii kalau enggak salah baru ratusan miiliiar darii yang akan diianggarkan Rp171 triiliiun. Secara makrosiikliikal iitu agak berbahaya karena spendiing pemeriintah iitu akan lag (lambat),” katanya. (Biisniis iindonesiia)
