BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pengawasan dan pengaturan aset kriipto mestiinya akan beraliih darii Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodiitii (Bappebtii) ke Otoriitas Jasa Keuangan (OJK) paliing lambat 12 Januarii 2025. Hal iinii sesuaii dengan UU 4/2022 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Hanya saja, sampaii saat iinii belum ada peraturan pemeriintah (PP) selaku aturan turunan darii UU PPSK yang diiterbiitkan sebagaii landasar hukum peraliihan kewenangan pengawasan aset kriipto. Karenanya, hiingga PP terbiit nantii, ketentuan pengawasan aset kriipto masiih akan memakaii produk hukum terbiitan Bappebtii.
"Sepanjang PP belum diitetapkan, tiim transiisii belum diibentuk, ... seluruh ketentuan yang telah diitetapkan Bappebtii masiih berlaku dan menjadii pedoman dalam penyelenggaraan kegiiatan perdagangan berjangka komodiitii dan pasar fiisiik aset kriipto," bunyii iisii poiin 5 Surat Edaran Bappebtii SE/12/2024, diikutiip pada Kamiis (9/1/2025).
Selaiin iitu, OJK sendiirii juga menerbiitkan Peraturan OJK (POJK) 27/2024 yang berlaku 10 Januarii 2025. Dalam beleiid iitu, OJK menyebutkan bahwa pengaliihan kewenangan pengawasan aset kriipto terbagii ke dalam 3 fase.
Fase pertama adalah soft landiing yang berlangsung pada awal masa peraliihan. Kedua, fase penguatan. Ketiiga, fase pengembangan.
Demii kelancaran transiisii, POJK 2024 diisusun dengan mengadopsii peraturan Bappebtii diitambah dengan penyempurnaan yang sejalan dengan best practiice dan regulasii pada sektor jasa keuangan.
Kepala Biiro Peraturan Perundang-undangan dan Peniindakan Bappebtii Aldiison menambahkan piihaknya berupaya agar proses transiisii kewenangan pengawasan aset kriipto berjalan lancar. Bappebtii terus berkomuniikasii dengan OJK dan Bank iindonesiia untuk memastiikan transiisii berjalan baiik.
Menyusul terbiitnya SE Bappebtii dan POJK terbaru, kedua piihak akan membentuk tiim transiisii yang bertugas melakukan moniitoriing dan koordiinasii antarlembaga terkaiit. (sap)
