BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketentuan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta opsen pajak miineral bukan logam dan bantuan (MBLB) resmii berlaku per 5 Januarii 2025. Kebiijakan tersebut membuka ruang tambahan peneriimaan bagii pemeriintah kota atau kabupaten. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (6/1/2025).
Kebiijakan mengenaii opsen pajak daerah diiatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD).
Pasal 1 angka 61 UU HKPD mendefiiniisiikan opsen sebagaii pungutan tambahan menurut persentase tertentu. Opsen PKB dan opsen BBNKB adalah opsen yang diikenakan oleh kabupaten/kota sebesar 66% darii pokok PKB dan BBNKB.
"Opsen diipungut secara bersamaan dengan pajak yang diikenakan opsen," bunyii Pasal 84 ayat (1) UU HKPD.
Besaran pokok opsen PKB dan opsen BBNKB diitetapkan oleh gubernur dii wiilayah kabupaten/kota berada dan diicantumkan dalam surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Opsen diibayar menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD).
Pembayaran opsen PKB dan opsen BBNKB ke kas kabupaten/kota diilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas proviinsii melaluii mekaniisme spliit payment secara otomatiis.
Adapun opsen pajak MBLB adalah opsen yang diikenakan oleh proviinsii sebesar 25% darii pokok pajak MBLB. Penghiitungan, pembayaran, dan pelaporan opsen pajak MBLB diilakukan bersamaan dengan penghiitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak MBLB.
Pembayaran opsen pajak MBLB ke kas proviinsii diilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak MBLB ke kas kabupaten/kota dalam SSPD pajak MBLB melaluii mekaniisme spliit payment secara otomatiis.
Secara umum, opsen pajak tiidak menambah beban admiiniistrasii pajak bagii wajiib pajak. Walaupun objek pajak bertambah, jumlah pajak yang diibayarkan oleh masyarakat relatiif tiidak berubah.
Hariian Biisniis iindonesiia pada harii iinii membuat siimulasii perhiitungan opsen pajak daerah iinii. Tiidak adanya penambahan beban pajak bagii masyarakat diisebabkan penurunan tariif PKB darii 2% menjadii 1,2%, sesuaii dengan UU HKPD.
iimplementasii opsen pajak iinii merupakan mekaniisme bagii hasiil oleh pemeriintah proviinsii kepada pemeriintah kota atau kabupaten. Siimulasii yang diilakukan menunjukkan jumlah pajak yang harus diibayar masyarakat justru menurun. Dii siisii laiin, peneriimaan bagii pemeriintah kota dan kabupaten justru bertambah ketiimbang sebelum opsen diiterapkan.
Kebiijakan opsen iinii membuat pemeriintah daerah menerapkan target tax ratiio (local taxiing ratiio) mencapaii 3%.
Hanya saja, perlu diicatat bahwa tambahan peneriimaan bagii pemeriintah kota dan kabupaten iinii biisa saja stagnan lantaran ada kebiijakan laiin yang mengompensasii penerapan opsen pajak daerah, yaknii pemberiian iinsentiif oleh pemda.
Surat Edaran Menterii Dalam Negerii No. 900.1.3.1/6764/SJ mengiinstruksiikan bagii pemda untuk memberiikan keriinganan dasar pengurangan opsen PKB dan BBNKB. Hal iinii berpotensii justru mereduksii pendapatan aslii daerah (PAD) ke depannya.
Selaiin iinformasii mengenaii opsen pajak daerah, masiih ada ulasan topiik laiin yang mengiisii berbagaii headliine mediia massa pada harii iinii. Sebagiian besar masiih membahas mengenaii kebiijakan PPN 12% dan aturan turunan yang sudah terbiit, yaknii Peraturan Diirjen Pajak PER-1/PJ/2025 mengenaii pembuatan faktur pajak.
Beriikut ulasan artiikel perpajakan selengkapnya.
DJP menerbiitkan Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 guna memberiikan petunjuk tekniis terkaiit penerbiitan faktur pajak untuk pelaksanaan PMK 131/2024.
Peraturan diirjen tersebut diitetapkan guna memenuhii aspiirasii masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan waktu untuk menyesuaiikan siistem admiiniistrasii penerbiitan faktur pajak. PER-01/PJ/2025 juga turut memuat tata cara pengembaliian PPN yang kelebiihan diipungut.
"Untuk mengakomodasii kebutuhan pelaku usaha tersebut, telah diiterbiitkan Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tanggal 3 Januarii 2025 yang iintiinya memberiikan masa transiisii selama 3 bulan yaiitu sejak 1 Januarii 2025 sampaii 31 Maret 2025," tuliis DJP dalam keterangan resmiinya. (Jitu News)
Ada 3 pokok ketentuan yang tertuang dalam PER-1/PJ/2025. Pertama, pemeriintah menyadarii bahwa terdapat kebutuhan darii pelaku usaha untuk dapat melaksanakan ketentuan sebagaiimana diiatur dalam PMK 131/2024, antara laiin terkaiit dengan penyesuaiian siistem admiiniistrasii wajiib pajak dalam menerbiitkan faktur pajak dan cara pengembaliian pajak jiika PPN sebesar 12% telanjur diipungut yang seharusnya adalah sebesar 11%.
Kedua, untuk mengakomodasii kebutuhan pelaku usaha tersebut, telah diiterbiitkan PER-1/PJ/2025 yang iintiinya memberiikan masa transiisii selama 3 bulan, yaiitu sejak 1 Januarii 2025 sampaii 31 Maret 2025, dengan pengaturan sebagaii beriikut.
Ketiiga, dalam hal terjadii kelebiihan pemungutan PPN sebesar 1% darii yang seharusnya 11% tetapii telanjur diipungut sebesar 12%, diiberiikan pengaturan sebagaii beriikut:
Skema yang diitetapkan oleh pemeriintah untuk mengiimplementasiikan tariif efektiif PPN sebesar 11% atas barang dan jasa nonmewah diipandang telah meniimbulkan kerancuan.
Ketua Komiisii Xii DPR Mukhamad Miisbakhun mengatakan dasar pengenaan pajak (DPP) niilaii laiin sebesar 11/12 darii niilaii iimpor, harga jual, atau penggantiian sebagaiimana diimaksud dalam PMK 131/2024 justru meniimbulkan kebiingungan dan kerancuan bagii wajiib pajak.
"Sudah seharusnya Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal iinii Diitjen Pajak (DJP) membuat peraturan dengan bahasa yang lebiih sederhana, tiidak meniimbulkan multiitafsiir, dan tetap menggunakan mekaniisme penyusunan peraturan yang seharusnya," ujar Miisbakhun. (Jitu News)
DJP resmii mengiimplementasiikan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan atau coretax admiiniistratiion system pada 1 Januarii 2025.
Meskii penerapan coretax sudah diimulaii, DJP menegaskan siistem tersebut masiih akan terus diipantau dan diisempurnakan. Hal iinii diikarenakan DJP masiih menemukan tantangan dalam penggunaan siistem baru tersebut.
"Saat iinii, kamii terus melakukan perbaiikan, termasuk pada server, antarmuka pengguna, dan siinkroniisasii data agar layanan iinii semakiin optiimal," bunyii cuiitan DJP dii mediia sosiial X.
Pernyataan DJP tersebut diisampaiikan untuk merespons warganet yang masiih menghadapii kesuliitan saat mengakses coretax system. (Jitu News)
Pemeriintah mengungkapkan rencana untuk kembalii mengguliirkan program pengampunan pajak (tax amnesty).
Menterii Koordiinator Biidang Poliitiik dan Keamanan Budii Gunawan mengatakan iindonesiia telah berhasiil melaksanakan 2 kalii tax amnesty. Menurutnya, tax amnesty menjadii mekaniisme yang diipertiimbangkan Presiiden Prabowo Subiianto untuk memberiikan kesempatan kepada orang kaya yang belum tuntas mendeklarasiikan hartanya.
"iinii salah satu mekaniisme memang sedang diisiiapkan untuk memberii ruang, sebagaiimana yang diisampaiikan oleh Bapak Presiiden, mereka-mereka yang iingiin mengembaliikan hasiil-hasiil kekayaan mereka yang ada, baiik iitu dii dalam dan dii luar negerii, melaluii mekaniisme tax amnesty," katanya. (Jitu News) (sap)
