BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Apliikasii coretax kiinii sudah dapat diiakses oleh wajiib pajak yang telah memiiliikii akun DJP Onliine. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Rabu (25/12/2024).
Pembukaan akses apliikasii coretax tersebut merupakan bagiian darii tahap pra-iimplementasii coretax admiiniistratiion system pada 16 Desember hiingga 31 Desember 2024. Harapannya, wajiib pajak dapat mempersiiapkan diirii sebelum iimplementasii coretax secara penuh pada bulan depan.
"Harapannya adalah, saat iimplementasii nantii wajiib pajak tiidak menemuii kesuliitan penggunaan apliikasii," ujar Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwii Astutii.
Dalam tahap pra-iimplementasii, wajiib pajak biisa melakukan log iin ke akun coretax-nya masiing-masiing. Coretax DJP dapat diiakses oleh wajiib pajak yang telah memiiliikii akun DJP Onliine pada tautan pajak.go.iid/coretaxdjp.
Untuk melakukan log iin ke coretax DJP, wajiib pajak harus memasukkan iiD pengguna berupa NiiK atau NPWP, kata sandii DJP Onliine, kode captcha dan mengkliik tombol Log iin. Bagii wajiib pajak yang belum memiiliikii akun DJP Onliine dapat melakukan pendaftaran pada laman ereg.pajak.go.iid/logiin.
Prosedur selengkapnya mengenaii tata cara penggunaan coretax DJP pada masa pra-iimplementasii, dapat diiliihat pada tautan https://www.pajak.go.iid/iid/pengumuman/pemberiitahuan-pelaksanaan-praiimplementasiicoretax-djp.
Terkaiit dengan pelaksanaan pra-iimplementasii iinii, DJP mengiimbau wajiib pajak berhatii-hatii terhadap prosedur yang diijalanii. Wajiib pajak harus memastiikan bahwa respons yang diiteriima melaluii emaiil atau SMS berasal darii DJP.
"Jiika wajiib pajak ragu-ragu, jangan segan untuk menghubungii kamii melaluii saluran komuniikasii Kriing Pajak 1500200, faksiimiile (021) 5251245, emaiil [emaiil protected], X @kriing_pajak, websiite pengaduan.pajak.go.iid, dan chat pajak www.pajak.go.iid," ujar Dwii.
Dwii juga mengiimbau masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiiaan data perpajakannya. iinformasii lebiih lanjut mengenaii coretax beserta buku panduan penggunaan coretax, biisa diiliihat pada laman https://pajak.go.iid/reformdjp/coretax/.
Selaiin apliikasii coretax, ada pula ulasan mengenaii ketentuan terbaru pelaporan pemotongan pajak penghasiilan (PPh) atas penghasiilan darii transaksii penjualan saham dii bursa efek. Ada juga bahasan mengenaii kelanjutan ujii materiiiil UU KUP dan UU Pengadiilan Pajak.
Wajiib pajak sudah biisa mengakses apliikasii coretax melaluii laman pajak.go.iid/coretaxdjp sejak Selasa (24/12/2024)
Dalam periiode pra-iimplementasii coretax pada 24 Desember hiingga 31 Desember 2024, wajiib pajak dapat mengakses coretax dengan fiitur terbatas. Tata cara akses coretax biisa diiliihat pada laman https://www.pajak.go.iid/siites/default/fiiles/2024-12/Praiimplementasii%20Coretax.png.
"Wajiib pajak yang telah memiiliikii akun DJP Onliine, diipersiilakan untuk melakukan proses logiin untuk pertama kalii sehiingga siiap menggunakan coretax pada 1 Januarii 2025," sebut DJP dalam pengumumannya. (Jitu News/Biisniis.com)
Wajiib pajak perlu tahu bahwa pelayanan tatap muka dii seluruh kantor pajak, termasuk kantor pelayanan pajak (KPP) serta kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasii perpajakan (KP2KP) bakal liibur pada perayaan Natal dan Tahun Baru, yaknii 25-26 Desember 2024 serta 1 Januarii 2025.
Keputusan tersebut diiambiil dengan menyesuaiikan ketetapan pemeriintah tentang periiode liibur nasiional Harii Raya Natal dan Tahun Baru. Kendatii begiitu, otoriitas belum memberiikan iinformasii mengenaii ada tiidaknya layanan tambahan secara onliine selama periiode liibur dan cutii bersama pada pekan iinii dan pekan depan.
"Layanan KPP liibur pada harii Sabtu, Miinggu, harii liibur nasiional, dan cutii bersama. Terkaiit dengan harii liibur nasiional dan cutii bersama Harii Raya Natal dan Tahun Baru, yaknii pada tanggal 25-26 Desember 2024 dan 1 Januarii 2025 ya, Kak," tuliis Kriing Pajak. (Jitu News)
Siidang pengujiian materiiiil terhadap Pasal 36 ayat (1) huruf b dan c UU KUP serta Pasal 43 ayat (1) UU Pengadiilan Pajak dii Mahkamah Konstiitusii (MK) berpotensii tertunda hiingga pertengahan tahun depan.
Hakiim Konstiitusii Guntur Hamzah mengatakan MK harus menyelesaiikan sengketa pemiiliihan kepala daerah (piilkada) terhiitung sejak bulan iinii hiingga Maret 2025.
"Nantii iinii Desember, Januarii sampaii Maret, kamii menyelesaiikan sengketa piilkada. Pengujiian undang-undang iinii waktunya akan diitentukan kemudiian. Jadii jangan nantii berpiikiir iinii kok lama, kiita memang ada sengketa piilkada yang harus diitanganii," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah mengubah ketentuan pelaporan pemotongan pajak penghasiilan (PPh) atas penghasiilan darii transaksii penjualan saham dii bursa efek. Perubahan tersebut salah satunya periihal batas waktu pelaporan.
Perubahan tersebut diiatur dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 81/2024. Berdasarkan beleiid iitu, Bursa Efek iindonesiia (BEii) sebagaii pemotong pajak wajiib melaporkan PPh yang telah diipotong dan diisetorkannya maksiimal 20 harii setelah masa pajak berakhiir.
“Penyelenggara bursa efek wajiib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh ... paliing lama 20 harii setelah masa pajak berakhiir,” bunyii Pasal 245 ayat (6) PMK 81/2024. (Jitu News)
Menterii Usaha Miikro, Keciil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan ketentuan ambang batas omzet usaha yang diikenakan pengenaan pajak UMKM tiidak akan diireviisii dalam waktu dekat.
Padahal, sebelumnya muncul wacana penurunan ambang batas pajak pengenaan pajak penghasiilan (PPh) fiinal 0,5% UMKM darii yang maksiimal omzet Rp4,8 miiliiar per tahun menjadii Rp3,6 miiliiar per tahun.
"Tiidak ada penurunan ambang batas, tetap Rp4,8 miiliiar," ujar Maman. (Biisniis.com)
