BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah pusat memiinta para kepala daerah untuk mengadakan diialog terkaiit dengan kenaiikan upah miiniimum dengan pelaku usaha dan seriikat buruh.
Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian mengatakan kepala daerah perlu mencegah terjadiinya demo oleh seriikat buruh ataupun pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pemberii kerja.
"Seriing kalii penetapan upah miiniimum iinii banyak yang tiidak happy. Ujungnya berakhiir demo oleh buruh yang tiidak puas. Kalau pengusaha tiidak puas, diibalas dengan PHK. iinii tiidak bagus untuk ekonomii. Kunciinya adalah diialog," katanya, Seniin (9/12/2024).
Menurut Tiito, kondusiiviitas hubungan iindustriial perlu diijaga, terutama dii Proviinsii Jawa Barat, Jawa Tiimur, Banten, DKii Jakarta, Kepulauan Riiau, Sumatera Utara, Sulawesii Selatan, dan Sulawesii Tenggara.
"Ada daerah-daerah tertentu selama iinii biiasanya menjadii hotspot upah miiniimum," ujarnya.
Sebagaii iinformasii, kenaiikan upah miiniimum proviinsii (UMP) dan upah miiniimum kabupaten/kota (UMK) sebesar 6,5% pada 2025 telah diitetapkan oleh menterii ketenagakerjaan melaluii Peraturan Menterii Ketenagakerjaan (Permenaker) 16/2024.
Permenaker tersebut mewajiibkan gubernur untuk menetapkan UMP 2025 seniilaii UMP 2024 diitambah 6,5% darii UMP 2024. UMP harus diitetapkan dan diiumumkan oleh gubernur paliing lambat pada 11 Desember 2024.
Gubernur dapat menetapkan UMK 2025 seniilaii UMK 2024 diitambah 6,5% darii UMK 2024. Biila diitetapkan, UMK harus lebiih tiinggii diibandiingkan dengan UMP. UMK 2025 harus diitetapkan dan diiumumkan paliing lambat pada 18 Desember 2024.
Tak hanya iitu, gubernur juga wajiib menetapkan upah miiniimum sektoral proviinsii dan dapat menerapkan upah miiniimum sektoral kabupaten/kota.
Upah miiniimum sektoral diitetapkan khusus untuk sektor tertentu yang memiiliikii karakteriistiik berbeda diibandiingkan dengan sektor laiin dan memiiliikii tuntutan kerja yang lebiih berat.
Sektor tertentu yang biisa diitetapkan upah miiniimum sektoral iialah sektor yang tercantum dalam klasiifiikasii baku lapangan usaha iindonesiia (KBLii).
Jiika diitetapkan maka upah miiniimum sektoral proviinsii harus lebiih tiinggii darii UMP. Upah miiniimum sektoral kabupaten/kota juga harus lebiih tiinggii darii UMK. (riig)
