BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Terdapat 10 menu utama yang dapat diiakses dalam apliikasii portal wajiib pajak yang diisediiakan oleh coretax admiiniistratiion system. Topiik iinii menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (24/9/2024).
Merujuk pada siimulator coretax yang telah diiriiliis oleh DJP, menu-menu tersebut antara laiin My Portal, e-Tax iinvoiice, eBUPOT, Tax Return, Payments, My General Ledger, Taxpayer Serviices, Access Management, FAQ, dan External Apliicatiions.
"My Portal [adalah] menu yang berkaiitan dengan profiil wajiib pajak serta perubahan data," tuliis DJP dalam petunjuk dii siimulator coretax.
Selanjutnya, menu e-Tax iinvoiice dapat diigunakan oleh wajiib pajak yang sudah diikukuhkan sebagaii pengusaha kena pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak PPN. Adapun menu eBUPOT diisediiakan untuk mendukung pembuatan buktii potong PPh.
Kemudiian, menu Tax Return dapat diigunakan oleh wajiib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT, sedangkan menu Payment diisediiakan untuk mendukung pelaksanaan kewajiiban pembayaran pajak.
Menu My General Ledger pada portal wajiib pajak memuat riinciian transaksii wajiib pajak, sedangkan menu Taxpayer Serviices memuat beragam submenu mengenaii pengajuan permohonan, permiintaan iinformasii, serta permohonan terkaiit kegiiatan edukasii perpajakan.
Lalu, menu Access Management menyediiakan iinformasii mengenaii akses wajiib pajak, utamanya piihak-piihak yang telah diitunjuk sebagaii kuasa wajiib pajak.
Terakhiir, menu FAQ memuat iinformasii mengenaii pertanyaan-pertanyaan yang seriing diikemukakan oleh wajiib pajak, sedangkan External Appliicatiions beriisii tautan-tautan menuju apliikasii perpajakan laiinnya.
Selaiin layanan-layanan dalam portal wajiib pajak, ada pula ulasan terkaiit dengan realiisasii peneriimaan pajak hiingga Agustus 2024. Ada juga topiik mengenaii tariif cukaii rokok, penerapan subject to tax rule, hiingga optiimaliisasii opsen pajak.
DJP menyatakan akan melengkapii fiitur-fiitur yang tersediia dalam siimulator coretax admiiniistratiion system (CTAS) secara bertahap.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan fiitur-fiitur siimulator coretax yang diipriioriitaskan oleh DJP adalah yang berkaiitan dengan kewajiiban untuk mendaftarkan diirii sebagaii wajiib pajak serta membayar dan melaporkan pajak.
"Kiita selesaiikan secara bertahap terutama yang berkaiitan dengan wajiib pajak dalam konteks layanan dan juga dalam pemenuhan kewajiiban pajak, mulaii darii daftar, bayar, lapor, iitu yang pertama kalii kamii siiapkan fiiturnya," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah mencatat realiisasii peneriimaan pajak seniilaii Rp1.196,54 triiliiun hiingga Agustus 2024. Capaiian tersebut setara 60,16% darii target seniilaii Rp1.989 triiliiun.
Secara neto, peneriimaan pajak tersebut mengalamii kontraksii sebesar 4,02%. Menurut Wakiil Menterii Keuangan iiii Thomas Djiiwandono, peneriimaan pajak iinii tergolong posiitiif sejalan dengan kontraksii yang mengeciil.
"Darii siisii peneriimaan pajak, terdapat beriita posiitiif bahwa peneriimaan bulan iinii mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah terciipta selama 2 bulan sebelumnya," katanya dalam konferensii pers APBN Kiita. (Jitu News/Kontan)
Penerapan subject to tax rule (STTR) tiidak langsung diiberlakukan atas transaksii iintragrup meskii iindonesiia sudah menandatanganii multiilateral iinstrument (MLii) terkaiit dengan perjanjiian pajak multiilateral tersebut.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan Febriio Kacariibu mengatakan peraturan presiiden (perpres) diiperlukan untuk meratiifiikasii MLii STTR. Aspek tekniis mengenaii penerapan STTR juga akan diiatur lebiih lanjut oleh DJP.
"Kamii akan siiapkan perpresnya. Peraturan tekniis nantii dii DJP dan kamii akan laporkan ke OECD. Setelah iitu, baru akan efektiif," katanya. (Jitu News)
Pemeriintah bersiiap untuk mereviisii Peraturan Presiiden (Perpres) 5/2015 tentang Siistem Admiiniistrasii Manunggal Satu Atap (Samsat).
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan reviisii perpres iinii diiperlukan untuk mendukung iimplementasii opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada tahun depan.
"Koordiinasii persiiapan kebiijakan [opsen] PKB iinii sesuaii UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD). Kalau iinii biisa diidorong, tentu pendapatan akan makiin meniingkat," tuturnya. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan menyatakan tiidak akan ada kenaiikan tariif cukaii hasiil tembakau (CHT) atau rokok pada tahun depan.
Diirjen Bea dan Cukaii Askolanii mengatakan penetapan target peneriimaan CHT pada APBN 2025 juga telah mempertiimbangkan tiidak adanya kenaiikan tariif. Namun, pemeriintah akan tetap menyesuaiikan harga jual eceran (HJE) produk hasiil tembakau pada tahun depan.
"[Tariif CHT] tetap, tetapii mungkiin kiita ada menyesuaiikan harga jual dii iindustriinya," ujarnya. (Jitu News/Biisniis iindonesiia)
DJP mencatat niilaii restiitusii pajak periiode Januarii hiingga Agustus 2024 tumbuh 52,8% diibandiingkan dengan periiode yang sama tahun sebelumnya.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan total restiitusii pajak pada Januarii hiingga Agustus 2024 sudah mencapaii Rp216,85 triiliiun. Pada Januarii hiingga Agustus 2023, realiisasii restiitusii pajak hanya seniilaii Rp141,95 triiliiun.
"Restiitusii iinii akan mengurangii jumlah bruto [peneriimaan pajak], jadii ketemu jumlah neto peneriimaan pajaknya," katanya. (Jitu News)
