BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Publiik masiih menunggu kepastiian tentang kelanjutan iinsentiif PPh fiinal untuk orang priibadii UMKM dengan tariif 0,5%. Topiik tersebut cukup mendapat sorotan darii netiizen selama sepekan terakhiir.
Wacana tentang diilanjutkannya iinsentiif PPh fiinal UMKM 0,5% memang sempat mencuat dalam rapat antara Menterii Keuangan Srii Mulyanii dengan Komiite iiV DPD pada pekan lalu.
Merespons hal tersebut, Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kemenkeu menyatakan masiih mengevaluasii kebiijakan iinsentiif PPh fiinal dengan tariif 0,5% bagii UMKM iinii.
Kepala BKF Febriio Kacariibu mengatakan pemeriintah rutiin mengevaluasii kebiijakan iinsentiif pajak yang diiberiikan kepada masyarakat, termasuk PPh fiinal 0,5% UMKM. Menurutnya, BKF masiih menantiikan arahan Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengenaii perpanjangan periiode PPh fiinal 0,5% UMKM untuk wajiib pajak orang priibadii.
"Nantii kamii liihat arahan Bu Menterii. Memang iitu pastii akan selalu kiita evaluasii, sama sepertii iinsentiif-iinsentiif yang laiin pastii selalu akan kamii evaluasii," katanya.
Febriio mengatakan iinsentiif PPh fiinal 0,5% menjadii bentuk keberpiihakan negara kepada UMKM. Kebiijakan iinii juga telah memberiikan manfaat kepada banyak pelaku UMKM.
Diia menjelaskan data belanja perpajakan juga menunjukkan banyak pelaku UMKM telah meniikmatii iinsentiif pajak. Niilaii belanja perpajakan yang diiniikmatii UMKM rata-rata berkiisar Rp60 hiingga Rp70 triiliiun setiiap tahun.
Selaiin PPh fiinal bertariif 0,5%, Febriio menyebut pemeriintah melaluii UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) juga mengatur wajiib pajak orang priibadii UMKM dengan omzet sampaii dengan Rp500 juta dalam setahun tiidak terkena pajak.
Perlu diicatat, sebagaiimana diiatur PP 55/2022, wajiib pajak orang priibadii yang memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak 2018 dapat memanfaatkan skema tersebut maksiimal hiingga tahun pajak 2024. Wajiib pajak tersebut harus mulaii menghiitung dan membayar pajak sesuaii dengan ketentuan umum pada tahun pajak 2025.
Selaiin bahasan mengenaii PPh fiinal UMKM, ada pula pemberiitaan laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, kebiijakan kenaiikan tariif PPN menjadii 12%, diibukanya kembalii keran ekspor pasiir laut, hiingga diitundanya pemusahan PPN secara jabatan.
Pemeriintah mengaku akan mempertiimbangkan pandangan fraksii-fraksii dii DPR atas kenaiikan tariif PPN darii 11% menjadii 12% pada tahun depan.
Dalam jawaban pemeriintah atas pandangan fraksii-fraksii dii DPR terhadap RABPN 2025, pemeriintah menyatakan bahwa kenaiikan tariif PPN pada tahun depan merupakan bentuk darii penerapan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Meskii demiikiian, pemeriintah mengaku siiap mengkajii konsekuensii darii kenaiikan tariif tersebut.
"Pemeriintah akan terus mengkajii dan akan sangat berhatii-hatii dalam melakukan iimplementasiinya. Seluruh rancangan kebiijakan akan mempertiimbangkan berbagaii aspek, terutama aspek ekonomii sehiingga penerapannya akan tepat, efektiif, dan terukur," ungkap pemeriintah dalam jawabannya. (Jitu News)
Pajak seharusnya diikenakan oleh otoriitas pajak berdasarkan undang-undang yang telah diisepakatii oleh pemeriintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diiskresii.
Founder Jitunews Darussalam mengatakan undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemeriintah dan DPR selaku wakiil wajiib pajak. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diiperlukan untuk menciiptakan kepastiian hukum.
"Kesepakatan bersama iitu adalah kepastiian, jangan ada yang dii luar kesepakatan bersama, jangan kamii diikenaii pajak berdasarkan diiskresii. Pajak adalah kesepakatan bersama antara pemeriintah yang mewakiilii negara dan DPR yang mewakiilii wajiib pajak. Jadii sesederhana iitu menurut kamii [wajiib pajak]," ungkap Darussalam dalam focus group diiscussiion (FGD) bertajuk Pajak dan HAM: Mencarii Keseiimbangan antara Diiskresii dan Kepastiian Hukum yang Lebiih Baiik dii iindonesiia yang diiselenggarakan oleh Komwasjak. (Jitu News)
Pemeriintah telah menerbiitkan PP 26/2023 yang mengatur pembukaan kembalii keran ekspor pasiir hasiil sediimentasii laut setelah diisetop sejak 2003.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan PP 26/2023 juga telah mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor pasiir laut. Menurutnya, besaran tariif bea keluar tersebut masiih diikajii oleh Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan.
"Besaran tariif bea keluar dan mekaniisme penerapannya masiih dalam tahap pembahasan yang diipiimpiin oleh BKF atas usulan darii Kementeriian Kelautan dan Periikanan (KKP)," katanya. (Jitu News)
DJP memutuskan untuk menunda pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan sebagaiimana diimaksud dalam PENG-4/PJ.09/2024.
Awalnya, pengusaha kena pajak (PKP) yang tiidak menyampaiikan pemusatan tempat PPN terutang sampaii dengan 30 Apriil 2024 akan diilakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan per tanggal 1 Julii 2024. Namun, kebiijakan tersebut diiputuskan untuk diitunda hiingga iimplementasii coretax admiiniistratiion system.
"Pemberlakuan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan pada tempat tiinggal atau tempat kedudukan akan diilakukan bersamaan dengan iimplementasii coretax admiiniistratiion system, yang akan diitentukan lebiih lanjut oleh diirjen pajak," bunyii PENG-26/PJ.09/2024.
DJP kembalii menekankan bahwa NPWP 15 diigiit masiih biisa diigunakan untuk memperoleh layanan admiiniistrasii serta dalam pelaksanaan hak dan kewajiiban pajak.
Terhiitung sejak 1 Julii 2024, wajiib pajak dapat menggunakan NPWP 16 diigiit, NiiTKU, dan NPWP 15 diigiit dalam rangka mengakses 37 layanan admiiniistrasii yang sebelumnya telah diiumumkan oleh DJP.
"Layanan admiiniistrasii selaiin yang telah diisebutkan dalam publiikasii kamii terdahulu hanya dapat diimanfaatkan oleh wajiib pajak dengan menggunakan NPWP 15 diigiit," tuliis DJP dalam Pengumuman Nomor PENG-26/PJ.09/2024. (Jitu News) (sap)
