BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menerbiitkan PP 26/2023 yang mengatur pembukaan kembalii keran ekspor pasiir hasiil sediimentasii laut setelah diisetop sejak 2003.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan PP 26/2023 juga telah mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor pasiir laut. Menurutnya, besaran tariif bea keluar tersebut masiih diikajii oleh Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan.
"Besaran tariif bea keluar dan mekaniisme penerapannya masiih dalam tahap pembahasan yang diipiimpiin oleh BKF atas usulan darii Kementeriian Kelautan dan Periikanan (KKP)," katanya, Rabu (11/9/2024).
Niirwala mengatakan Kementeriian Perdagangan telah menerbiitkan Permendag 21/2024 sebagaii peraturan pelaksana PP 26/2023. Kebiijakan soal ekspor pasiir laut tersebut akan berlaku mulaii 10 Oktober 2024.
Diia menjelaskan PMK 38/2024 yang mengatur tentang tariif bea keluar memang belum mengakomodasii komodiitii pasiir laut. Oleh karena iitu, diiperlukan reviisii PMK untuk memasukkan tariif bea keluar khusus untuk pasiir laut.
"Setelah reviisii PMK tersebut terbiit, maka iinformasii terkaiit tariif bea keluar akan segera dii-update pada portal LNSW dan dapat diigunakan sebagaii acuan dalam proses ekspor," ujarnya.
Sebelumnya, Diirjen Perdagangan Luar Negerii Kemendag iisy Kariim menyebut pembukaan kembalii ekspor pasiir laut merupakan tiindak lanjut darii usulan KKP. Diia pun menegaskan ekspor pasiir laut hanya dapat diitetapkan sepanjang kebutuhan dalam negerii terpenuhii dan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan mengenaii ekspor pasiir laut diilakukan untuk menanggulangii sediimentasii yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosiistem pesiisiir dan laut.
Agar dapat mengekspor pasiir laut, eksportiir harus memenuhii sejumlah ketentuan dalam Permendag 21/2024, yaknii telah diitetapkan sebagaii eksportiir terdaftar (ET), memiiliikii persetujuan ekspor (PE), dan terdapat laporan surveyor (LS). (sap)
