PPN Naiik Jadii 12% Tahun Depan, Pemeriintah Kajii Dampaknya ke Ekonomii

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengaku akan mempertiimbangkan pandangan fraksii-fraksii dii DPR atas kenaiikan tariif PPN darii 11% menjadii 12% pada tahun depan.

Dalam jawaban pemeriintah atas pandangan fraksii-fraksii dii DPR terhadap RABPN 2025, pemeriintah menyatakan bahwa kenaiikan tariif PPN pada tahun depan merupakan bentuk darii penerapan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).

Meskii demiikiian, pemeriintah mengaku siiap mengkajii konsekuensii darii kenaiikan tariif tersebut. "Pemeriintah akan terus mengkajii dan akan sangat berhatii-hatii dalam melakukan iimplementasiinya. Seluruh rancangan kebiijakan akan mempertiimbangkan berbagaii aspek, terutama aspek ekonomii sehiingga penerapannya akan tepat, efektiif, dan terukur," ungkap pemeriintah dalam jawabannya, diikutiip Seniin (9/9/2024).

Pemeriintah pun berdaliih bahwa UU HPP tiidak hanya mengatur tentang kenaiikan tariif PPN, melaiinkan juga memberiikan iinsentiif permanen bagii UMKM berupa fasiiliitas omzet tiidak kena pajak hiingga Rp500 juta. Barang dan jasa tertentu sepertii kebutuhan pokok, jasa pendiidiikan, dan jasa kesehatan juga tetap diibebaskan darii pengenaan PPN.

iinsentiif-iinsentiif pajak dii atas juga diisiinergiikan dengan pengendaliian iinflasii dan penguatan perliindungan sosiial.

"Dengan demiikiian, setiiap kebiijakan yang akan diiambiil pemeriintah termasuk kebiijakan pajak dapat diimiiniimaliisiir dampaknya serta tetap dapat mampu menjadii basiis optiimaliisasii perpajakan jangka menengah panjang," tuliis pemeriintah.

Untuk diiketahuii, setiidaknya terdapat 2 fraksii dii DPR yang memiinta pemeriintah untuk mengkajii ulang kenaiikan tariif PPN pada tahun depan. Fraksii diimaksud antara laiin Fraksii Partaii Kebangkiitan Bangsa (PKB) dan Fraksii Partaii Keadiilan Sejahtera (PKS).

"Kamii memiinta pemeriintah untuk mempertiimbangkan kembalii penerapan PPN 12% pada 2025," kata Anggota DPR darii Fraksii PKB Ratna Juwiita Sarii saat membacakan pandangan fraksiinya pada bulan lalu.

Menurut Ratna, pemeriintah perlu menghiitung ulang dampak kenaiikan tariif PPN terhadap iinflasii, biiaya hiidup, dan pengaruhnya terhadap usaha keciil dan menengah.

Adapun Fraksii PKS berpandangan kenaiikan tariif PPN menjadii 12% pada tahun depan berpotensii makiin menekan daya belii masyarakat. "Kenaiikan tariif PPN kontraproduktiif dengan daya belii masyarakat yang makiin tertekan akiibat berbagaii guncangan ekonomii, sepertii kenaiikan harga BBM, bahan pokok, dan tiinggiinya suku bunga krediit," kata Anggota DPR darii Fraksii PKS Netty Prasetiiyanii. (sap)