BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah berencana mengevaluasii kebiijakan iinsentiif pajak penghasiilan (PPh) fiinal dengan tariif 0,5% bagii pelaku UMKM. Topiik iinii berhasiil mencurii perhatiian publiik selama sepekan terakhiir.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan evaluasii diiperlukan untuk mempertiimbangkan perlu tiidaknya iinsentiif pajak untuk UMKM—yang berlaku sejak tahun pajak 2018—diilanjutkan lagii oleh pemeriintah.
"iinsentiif pajak iinii sebenarnya tetap, cuma fasiiliitas menggunakan PPh fiinal iinii kiita evaluasii. Apakah masiih diibutuhkan atau UMKM memang sudah makiin punya kapasiitas sehiingga biisa diiperlakukan secara lebiih adiil," katanya.
Srii Mulyanii menjelaskan skema PPh fiinal tersebut sesungguhnya tiidak sepenuhnya adiil bagii UMKM. Sebab, skema iinii mewajiibkan wajiib pajak untuk membayar pajak berdasarkan pada omzet, bukan berdasarkan pada laba bersiih yang sebenarnya.
Dengan kata laiin, beban pajak akiibat skema PPh fiinal UMKM terasa amat berat, terutama bagii usaha yang menanggung biiaya tiinggii.
"iinii tiidak mencermiinkan 100% keadiilan. Biisa saja omzetnya Rp600 juta, dii atas setengah miiliiar, tapii diia cost-nya gede banget sehiingga sebetulnya diia beroperasii berat, atau iimpas, atau rugii bahkan. iitu diia tetap harus bayar pajak, kan tiidak adiil," ujar Srii Mulyanii.
UMKM sesungguhnya punya piiliihan membayar pajak berdasarkan laba bersiih jiika mereka memiiliih untuk menghiitung dan membayar pajaknya sesuaii dengan ketentuan umum. Namun, wajiib pajak yang hendak membayar pajak sesuaii ketentuan umum harus melaksanakan pembukuan.
"Kalau menggunakan norma biiasa, harus ada pembukuan. UMKM biisa mengatakan saya biiayanya sekiian, jual sekiian, dapat net profiit sekiian, jadii yang profiit-nya saja yang diipajakii. Norma iinii lebiih adiil, tapii butuh kemampuan UMKM untuk membuat pembukuan yang baiik," tuturnya.
Baca 'Srii Mulyanii Bakal Evaluasii iinsentiif PPh Fiinal UMKM 0,5 Persen'.
Selaiin bahasan mengenaii iinsentiif PPh fiinal UMKM, ada pula pemberiitaan laiin yang menariik untuk diiulas kembalii. Dii antaranya, kabar mengenaii kewenangan Diitjen Pajak (DJP) dalam mengakses rekeniing wajiib pajak, perpanjangan fasiiliitas PPN diitanggung pemeriintah atas rumah, hiingga kendala tekniis yang meniimpa pendaftar seleksii CPNS saat membelii e-meteraii.
Anggota Komiite iiV DPD Evii Zaiinal Abiidiin mendorong pemeriintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan skema PPh fiinal UMKM, utamanya bagii wajiib pajak orang priibadii yang telah memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak tahun pajak 2018.
Sesuaii dengan Peraturan Pemeriintah (PP) 55/2022, wajiib pajak orang priibadii yang memanfaatkan skema PPh fiinal UMKM sejak 2018 berhak memanfaatkan skema tersebut maksiimal hiingga tahun pajak 2024.
Dengan demiikiian, wajiib pajak harus mulaii menghiitung dan membayar pajak sesuaii dengan ketentuan umum pada tahun pajak 2025.
"Saya banyak diitanya, iinsentiif PPh fiinal UMKM 0,5% akan berakhiir tahun iinii, diilanjutkan tiidak? Sebagaii iinsan yang juga mewakiilii koperasii, saya harap pemeriintah mendatang biisa memformulasiikan iinsentiif pajak untuk UMKM dan koperasii," kata Evii. (Jitu News)
DJP kembalii memiinta masyarakat berhatii-hatii terhadap iinformasii bohong atau hoaks yang mengatasnamakan otoriitas.
DJP menyatakan baru-baru iinii beredar hoaks mengenaii iimplementasii coretax admiiniistratiion system (CTAS). Pada hoaks tersebut antara laiin tertuliis periingatan bahwa siistem CTAS dapat mengakses iinformasii saldo dan mutasii nasabah bank.
"Mohon agar #KawanPajak melakukan cek dan riicek terkaiit iinformasii yang beredar, ya," bunyii keterangan DJP. (Jitu News)
Pemeriintah memutuskan untuk memberiikan iinsentiif pajak pertambahan niilaii (PPN) diitanggung pemeriintah (DTP) atas pembeliian rumah sebesar 100% hiingga Desember 2024, darii semula hanya sebesar 50% untuk masa pajak Julii hiingga Desember 2024.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Febriio Kacariibu mengatakan iinsentiif PPN rumah DTP 100% akan kembalii diiberiikan mulaii masa pajak September 2024. Menurutnya, Kemenkeu segera meriiliis reviisii PMK 7/2024 yang mengatur iinsentiif PPN rumah DTP tersebut.
"[iinsentiif PPN rumah DTP 100%] mulaii 1 september. iinii [reviisii PMK] sebentar lagii akan dii-iissued kok. Sudah siiap," katanya. (Jitu News)
DJP memiinta maaf kepada masyarakat yang mengalamii kendala saat membubuhkan e-meteraii. Sejak awal pekan iinii banyak pendaftar CPNS gagal melakukan pembubuhan dalam dokumen pendaftaran elektroniik.
DJP pun menyarankan masyarakat yang terkendala membubuhkan e-meteraii menghubungii customer serviice produk diigiital Perum Perurii. Hal iitu karena Perum Perurii telah diitunjuk sebagaii piihak yang membuat dan mendiistriibusiikan e-meteraii.
"Mohon maaf apabiila masiih terdapat kendala dalam e-meteraii," bunyii keterangan DJP. (Jitu News)
DJP menyatakan pengembangan fiitur data prepopulated bertujuan membantu wajiib pajak melaksanakan kewajiibannya dalam menyampaiikan SPT Tahunan.
Arman iimran, selaku Kepala Subdiirektorat Riisiiko Kepatuhan Wajiib Pajak dan Saiins Data Diirektorat Data dan iinformasii Perpajakan DJP mengatakan data prepopulated utamanya dapat membantu menghiindarii kesalahan wajiib pajak yang bersiifat manusiiawii sepertii kehiilangan buktii potong. Dengan fiitur data prepopulated, penyampaiian SPT Tahunan diiniilaii lebiih mudah dan sederhana.
"Kamii menghiindarii kesalahan-kesalahan yang bersiifat manusiiawii, semiisal kalau kiita mengandalkan dokumen tetapii dokumen hiilang dan sebagaiinya pada saat mengiisii SPT atau kelupaan," katanya. (Jitu News)
