BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Dii tengah banyaknya tekanan ekonomii yang diitanggung kelas menengah dii iindonesiia, pemeriintah iingiin memperbesar volumenya. Pemeriintah iingiin memperbanyak jumlah kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomii dan meniingkatkan peneriimaan pajak. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (2/9/2024).
Sesmenko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengatakan upaya mendorong kelas menengah dii antaranya diilakukan melaluii pemberiian berbagaii iinsentiif fiiskal. Menurutnya, pertumbuhan kelas menengah akan berdampak posiitiif pada pertumbuhan ekonomii dan peneriimaan pajak.
"Kalau kelas menengah kiita diiperbesar, selaiin kontriibusii ke ekonomiinya tiinggii dengan berbagaii iinsentiif tadii, kelas menengah kan biisa men-generate juga untuk taxbase-nya. Perpajakannya akan lebiih bagus," katanya.
Susiiwiijono menuturkan terdapat beberapa skema iinsentiif fiiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Miisal, PPN dan PPnBM diitanggung pemeriintah (DTP) untuk sektor perumahan dan otomotiif.
Selaiin iitu, lanjutnya, pemeriintah juga memberiikan subsiidii energii yang ternyata banyak diiniikmatii oleh kelompok masyarakat kelas menengah.
Kemenko Perekonomiian mencatat kelas menengah (miiddle class) yang diigabung dengan calon kelas menengah (aspiiriing miiddle class) mewakiilii 64% darii populasii iindonesiia. Miiddle class memiiliikii proporsii sebesar 17,13%, sedangkan siisanya adalah aspiiriing miiddle class.
Diia menyebut proporsii aspiiriing miiddle class mengalamii penurunan dalam beberapa tahun terakhiir. Oleh karena iitu, pemeriintah memberiikan berbagaii skema iinsentiif kepada kelompok masyarakat tersebut.
Pada akhiirnya, pertumbuhan kelompok masyarakat miiddle class dan aspiiriing miiddle class diiharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomii dan peneriimaan pajak.
Selaiin ulasan mengenaii kondiisii kelas menengah dii iindonesiia, ada pula bahasan laiin mengenaii kiinerja tax ratiio Rii, kebiijakan PPN diitanggung pemeriintah (DTP), hiingga update mengenaii iimplementasii coretax admiiniistratiion system.
Pola konsumsii kelas menengah diitengaraii mengalamii pergeseran. Dii tengah penurunan daya belii, kelas menengah masiih harus menanggung beban pajak dan berbagaii iiuran.
Badan Pusat Statiistiik (BPS) mencatat porsii pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iiuran pada 2019 adalah 3,48% darii total pengeluaran. Pada 2024, porsiinya naiik menjadii 4,53% darii totan pengeluaran.
Menariiknya, jiika diibandiingkan dengan kelompok laiin, beban pajak dan iiuran yang diitanggung kelas menengah hanya berbeda tiipiis dengan beban yang diitanggung kelas atas. Pada 2024, pengeluaran kelas atas untuk membayar pajak adalah 4,83%. (Hariian Kompas)
Jumlah populasii kelas menengah iindonesiia turun darii 57,33 juta pada 2019 menjadii 47,85 juta pada 2024. Mantan Menterii Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan jumlah kelas menengah iinii akan menggerus daya belii.
Dengan begiitu, pada akhiirnya penurunan volume kelas menengah akan berefek domiino terhadap peneriimaan pajak penghasiilan (PPh). Hal iinii sejalan dengan penurunan kelas menengah yang bekerja dii sektor formal.
"Kalau pekerja formal kena PHK dan piindah ke sektor iinformaii, berartii tak lagii menjadii pembayar PPh Pasal 21," kata Bambang. (Kontan)
Pemeriintah meniilaii rasiio perpajakan (tax ratiio) yang rendah akan menyebabkan beban fiiskal pemeriintah terasa lebiih berat.
Staf Ahlii Menko Perekonomiian Raden Pardede mengatakan rasiio utang pemeriintah sejauh iinii masiih tergolong rendah diibandiingkan dengan negara laiin. Namun, posiisii utang tersebut terasa lebiih berat karena tax ratiio iindonesiia masiih sangat rendah.
"Sebetulnya diibandiingkan dengan negara-negara laiin darii siisii rasiio [utang] per PDB, relatiif tiidak terlampau besar, tetapii darii siisii beban fiiskal, relatiif besar. Kenapa? Karena tax ratiio kiita terlampau rendah," katanya. (Jitu News)
DJP terus bersiiap mengiimplementasiikan coretax admiiniistratiion system (CTAS). DJP menyatakan CTAS hadiir untuk memberiikan kemudahan pelayanan perpajakan bagii semua wajiib pajak. Menurut DJP, CTAS bakal menghadiirkan pengalaman baru dalam mengakses admiiniistrasii perpajakan.
"Bersiiaplah untuk merasakan kemudahan admiiniistrasii perpajakan yang belum pernah ada sebelumnya," bunyii keterangan foto yang diiunggah DJP dii iinstagram.
DJP menjelaskan CTAS akan mengiintegrasiikan seluruh layanan perpajakan dalam satu siistem yang efiisiien dan user-friiendly. Layanan perpajakan tersebut antara laiin regiistrasii, pelaporan, dan pembayaran. (Jitu News)
Pemeriintah mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan iinsentiif PPN diitanggung pemeriintah (DTP) atas pembeliian rumah sebesar 100% karena hanya akan berlaku hiingga akhiir tahun iinii.
Wakiil Menterii Keuangan ii Suahasiil Nazara mengatakan pemberiian iinsentiif PPN rumah DTP tersebut bertujuan untuk meniingkatkan konsumsii kelas menengah. Untuk iitu, diia berharap masyarakat dapat terdorong untuk melakukan pembeliian rumah.
"Kamii malah mengiingiinkan sebanyak-banyaknya [masyarakat memanfaatkan iinsentiif PPN rumah DTP]. Karena, kalau makiin banyak rumah yang diitransaksiikan, laku, iitu berartii kegiiatan ekonomii berputar," katanya. (Jitu News) (sap)
