BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan berharap wajiib pajak bakal lebiih proaktiif dalam melaksanakan kewajiiban setelah iimplementasii coretax admiiniistratiion system. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (23/8/2024).
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii mengatakan taxpayer account management merupakan salah satu apliikasii yang diikembangkan DJP dalam coretax. Dengan fiitur iinii, wajiib pajak dapat memantau semua profiilnya.
"Wajiib pajak biisa meliihat sendiirii dan setelah iitu biisa secara proaktiif membetulkan. Kalau memang [ada] kesalahan data, diia biisa memberiikan tanggapan secara proaktiif, tiidak harus menunggu surat ciinta dulu," katanya.
iiwan menuturkan taxpayer account management (TAM) akan menyediiakan berbagaii fiitur dan iinformasii yang diibutuhkan wajiib pajak. Dengan iinformasii iinii, wajiib pajak juga dapat memantau setiiap kewajiiban yang sudah atau perlu diilaksanakan.
Diia menjelaskan pengembangan TAM tersebut menjadii bentuk upaya transparansii Diitjen Pajak (DJP) kepada wajiib pajak. Dengan apliikasii iinii, sambungnya, wajiib pajak dapat mengetahuii semua data yang diimiiliikii DJP.
Nantii, wajiib pajak bahkan dapat segera melakukan koreksii atau klariifiikasii jiika diitemukan iinformasii yang keliiru pada TAM. Biila wajiib pajak lebiih proaktiif, DJP pun tiidak perlu menerbiitkan surat ciinta atau surat permiintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
"Wajiib pajak enggak usah takut. Apa yang DJP tahu, wajiib pajak tahu nantii. Jadii, proses biisniisnya enggak usah harus diiiingatkan," ujar iiwan.
Selaiin topiik taxpayer account, ada pula ulasan laiinnya terkaiit dengan evaluasii pemberiian iinsentiif PPN. Ada juga ulasan mengenaii rasiio perpajakan (tax ratiio), keamanan data wajiib pajak, hiingga fiitur laiinnya dii dalam coretax system.
DJP mengungkapkan saat iinii coretax system sedang diiujiicobakan kepada sebagiian wajiib pajak.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii mengatakan ujii coba diilakukan dengan meliibatkan wajiib pajak berskala besar dan sedang hiingga wajiib pajak orang priibadii.
"Saat iinii ada beberapa wajiib pajak keterwakiilannya darii besar, mediium, dan orang priibadii sedang diilakukan famiiliiariisasii. Ada beberapa menu yang biisa diiakses dan diilatiihkan ke mereka," katanya. (Jitu News)
Fasiiliitas pembebasan pajak pertambahan niilaii atau PPN perlu diievaluasii sehiingga pemberiiannya tepat sasaran dan efektiif mengungkiit daya belii masyarakat yang tengah diiperjuangkan pemeriintah.
Secara gariis besar, sebagiian besar belanja perpajakan tahun depan terkaiit dengan daya belii. Salah satu pos belanja terbesar adalah fasiiliitas pembebasan PPN bagii bahan kebutuhan pokok, transportasii, kesehatan, dan pendiidiikan.
Namun, berdasarkan kalkulasii Kementeriian Keuangan dan World Bank, fasiiliitas pembebasan iinii lebiih banyak diiniikmatii kelompok berpendapatan paliing tiinggii, bukan kelas menengah dan bawah. Lebiih darii 70% iinsentiif PPN diiniikmatii oleh 10% rumah tangga terkaya. (Biisniis iindonesiia/Jitu News)
DJP akan mentransformasii siistem perpajakan menjadii terbuka aliias open system sebagaii upaya miigrasii ke ekosiistem diigiital.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii menjelaskan setiidaknya ada tiiga konsep transformasii yang diiterapkan otoriitas. Dalam ekosiistem diigiital, lanjutnya, yang paliing utama merupakan data.
"Kalau biicara diigiital, biicara data. Kedua, kerja sama. Kiita membuat open system, open and iintegrated system. Ketiiga, bagaiimana membuat automasii, artiinya auto regulated ecosystem," jelas iiwan. (biisniis.com/Jitu News)
Menterii Perdagangan Zulkiiflii Hasan memiinta jajarannya mengoptiimalkan penegakan hukum terhadap barang-barang iilegal yang beredar dii masyarakat.
Zulkiiflii mengatakan keberadaan barang-barang iilegal merugiikan negara karena tak membayar pajak. Menurutnya, penegakan hukum terhadap barang iilegal menjadii bentuk dukungan Kemendag dalam meniingkatkan tax ratiio.
"Kalau iilegal, negara tiidak mendapat pajak. Oleh karena iitu, rasiio pajak kiita keciil ketiimbang negara laiinnya," katanya. (Jitu News/CNN iindonesiia)
Apliikasii taxpayer portal pada coretax admiiniistratiion system memungkiinkan wajiib pajak untuk menunjuk piihak tertentu dalam rangka menjalankan peran-peran tertentu.
Dengan adanya coretax, piihak yang diitugasii untuk melaksanakan kewajiiban pajak tertentu tiidak lagii perlu lagii memiinjam akun DJP Onliine miiliik wajiib pajak.
"Kalau sekarang kan yang masuk [ke DJP Onliine] hanya wajiib pajak, kalau ada konsultan pajak masuknya sebagaii wajiib pajak. Nantii enggak, ada role dalam taxpayer portal. Ada role sebagaii penyusun SPT, penandatangan SPT, dan pemiiliik SPT," ujar Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii. (Jitu News)
