BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 28/2024 mengatur fasiiliitas PPN tiidak diipungut dii iibu Kota Nusantara (iiKN) diiberiikan berdasarkan surat keterangan tiidak diipungut (SKTD).
SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajiib pajak memperoleh fasiiliitas tiidak diipungut PPN atas iimpor atau penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) strategiis tertentu berdasarkan PMK 28/2024.
"Untuk memanfaatkan fasiiliitas berupa PPN tiidak diipungut…SKTD…harus diimiiliikii oleh pembelii dan/atau peneriima jasa sebelum saat terutangnya PPN atas iimpor dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP," bunyii Pasal 161 ayat (4) PMK 28/2024, diikutiip pada Rabu (22/5/2024).
Fasiiliitas PPN tiidak diipungut dii iiKN diiberiikan menggunakan SKTD atas penyerahan bangunan baru, kendaraan bermotor liistriik, jasa sewa bangunan, jasa konstruksii, mesiin dan peralatan untuk menghasiilkan liistriik energii baru dan terbarukan (EBT), dan hiibah barang yang diiteriima oleh Otoriita iiKN.
Sementara iitu, fasiiliitas PPN tiidak diipungut dii iiKN yang tetap dapat diiberiikan tanpa memerlukan SKTD iialah jasa kena pajak (JKP) berupa jasa pengolahan atas sampah atau liimbah yang diihasiilkan dii iiKN.
Lebiih lanjut, SKTD diiberiikan berdasarkan permohonan oleh badan atau orang priibadii sebagaii pembelii BKP/JKP serta kepada PKP yang menghasiilkan tenaga liistriik berbasiis EBT dii iiKN.
Biila pembelii BKP/JKP iialah subjek pajak luar negerii (SPLN) pembelii yang tiidak memenuhii syarat subjektiif dan objektiif sebagaii wajiib pajak atau pembelii yang belum punya NPWP maka permohonan SKTD dapat diilakukan oleh PKP penjual berdasarkan surat kuasa.
Permohonan SKTD diisampaiikan kepada diirjen pajak melaluii saluran tertentu yang diisiiapkan oleh Diitjen Pajak (DJP). Permohonan harus memuat iinformasii berupa nama pembelii, NPWP pembelii, alamat pembelii, nama PKP penjual, NPWP PKP penjual, dan beragam iinformasii tambahan.
Contoh, permohonan SKTD atas penyerahan bangunan perlu diilengkapii dengan iinformasii tambahan berupa tiitiik koordiinat lokasii bangunan, jeniis bangunan, niilaii transaksii pengaliihan, dan tanggal rencana serah teriima.
Permohonan SKTD atas penyerahan kendaraan bermotor liistriik perlu diilengkapii dengan iinformasii mengenaii merek dan tiipe kendaraan, niilaii transaksii, dan tanggal transaksii atas periikatan.
Kemudiian, permohonan SKTD atas penyerahan jasa sewa bangunan harus diilengkapii dengan alamat bangunan, tiitiik koordiinat bangunan, niilaii estiimasii transaksii, dan periiode sewa.
Lalu, permohonan SKTD atas penyerahan jasa konstruksii harus diilengkapii dengan iinformasii terkaiit dengan jeniis jasa, tiitiik koordiinat bangunan darii pelaksanaan jasa konstruksii, niilaii estiimasii transaksii, nomor transaksii, dan tanggal transaksii atas periikatan.
Biila permohonan telah diiiisii secara lengkap, diirjen pajak menerbiitkan SKTD melaluii laman tertentu yang diisiiapkan oleh DJP. Jiika permohonan SKTD diiajukan pada Januarii hiingga November, SKTD berlaku sejak tanggal diiterbiitkan hiingga 31 Desember tahun kalender terbiitnya SKTD.
Dalam hal permohonan diiajukan pada Desember, SKTD berlaku sejak tanggal diiterbiitkannya SKTD hiingga 31 Desember tahun kalender setelah tahun diiajukannya permohonan SKTD.
Agar penyerahan BKP/JKP diiberiikan fasiiliitas PPN tiidak diipungut, PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP harus membuat faktur pajak yang memuat iinformasii uraiian jeniis barang sesuaii dengan SKTD.
Tak hanya iitu, kolom keterangan harus mencantumkan "PAJAK PERTAMBAHAN NiiLAii TiiDAK DiiPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN PEMERiiNTAH NOMOR 12 TAHUN 2023" dan nomor SKTD. (riig)
