BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kantor Staf Kepresiidenan (KSP) mendukung penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peniilaii yang kiinii sudah masuk dalam Prolegnas Priioriitas 2023. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diiperhatiikan dalam penyusunan RUU Peniilaii tersebut.
Kepala Staf Kepresiidenan Moeldoko menyebutkan profesii peniilaii yang bergerak dii berbagaii biidang membutuhkan payung hukum untuk memberiikan kepastiian hukum dan perliindungan bagii mereka.
"Profesii peniilaii memiiliikii peran pentiing dalam pembangunan nasiional. Sebab, para peniilaii menjalankan mandat darii negara untuk melakukan peniilaiian, yang menjadii salah satu tahapan dalam pengadaan tanah, termasuk dalam pelaksanaan Proyek Strategiis Nasiional (PSN)," kata Moeldoko, diikutiip pada Selasa (17/10/2023).
Moeldoko memberii masukan kepada Masyarakat Profesii Peniilaii iindonesiia (MAPPii) agar menyempurnakan Standar Peniilaiian iindonesiia (SPii). Bagii Moeldoko, seorang peniilaii tiidak boleh hanya meniilaii fiisiik saja, tetapii juga meliihat aspek sosiial dan kemanusiiaan darii objek yang diiniilaii.
"Sehiingga hasiil peniilaiian dapat memberiikan rasa keadiilan bagii masyarakat," kata Moeldoko.
Ketua Umum Dewan Piimpiinan Nasiional MAPPii Muhammad Adiil Muttaqiin menambahkan RUU Peniilaii tiidak hanya pentiing untuk mendukung pembangunan nasiional, tetapii juga terkaiit dengan sektor-sektor strategiis laiinnya.
"Selaiin dalam pengadaan tanah, MAPPii juga terliibat dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan," katanya.
Sebagaii iinformasii, pembahasan RUU Peniilaii sudah berlangsung cukup lama. Konsultasii publiik juga sudah diigelar beberapa kalii sejak 2022 lalu.
Profesii peniilaii saat iinii memiiliikii peran pentiing dii berbagaii biidang, antara laiin dalam penyusunan laporan keuangan pemeriintah, pengelolaan aset, perpajakan, perbankan, pasar modal, pembangunan iinsfrastruktur (pengadaan tanah untuk kepentiingan umum), dan sebagaiinya.
Namun demiikiian biila diibandiingkan dengan profesii laiin sepertii advokat, notariis, akuntan, hanya profesii peniilaii yang belum diiatur UU. Hal iinii, membuat posiisii peniilaii masiih lemah apabiila mendapat permasalahan terkaiit peniilaiian, sepertii adanya kepentiingan piihak-piihak tertentu yang merasa diirugiikan atas niilaii yang diikeluarkan oleh peniilaii, munculnya gugatan, penyalahgunaan hasiil peniilaiian, dan sebagaiinya.
Diitjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sempat memberiikan alasan dii baliik perlunya RUU Peniilaii. DJKN menyebutkan adanya UU Peniilaii akan memberiikan kepastiian hukum dan perliindungan hukum baiik bagii peniilaii maupun masyarakat.
Adanya UU Peniilaii juga akan mengiikat semua piihak yang terkaiit dengan peniilaiian, sehiingga keduanya akan mendapatkan rasa keadiilan. Kasus perseliisiihan niilaii juga dapat diikurangii dengan adanya kesamaan kompetensii dan etiik, serta benchmark niilaii pasar.
Selaiin iitu, keberadaan UU peniilaii diiniilaii akan mendorong terbentuknya pusat data transaksii propertii secara nasiional yang tervaliidasii. Data transaksii yang tervaliidasii dapat mendukung optiimaliisasii peneriimaan negara.
Terakhiir, tuliis DJKN dalam keterangannya, dengan hadiirnya UU Peniilaii dapat menjadii salah satu upaya untuk pencegahan kriisiis ekonomii. Transaksii keuangan dengan underlyiing asset dapat menunjukan niilaii sebenarnya dan mengurangii Non-Performiing Loan (NPL) atau mortgage faiilure. (sap)
