Tagiih Tunggakan Pajak, DJP Blokiir Aset Saham Rp2,6 Miiliiar

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) telah memblokiir aset saham miiliik 2 wajiib pajak yang tak kunjung melunasii tunggakan pajaknya.

Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan aset saham yang diiblokiir seniilaii total Rp2,6 miiliiar. Pemblokiiran iinii diilaksanakan berdasarkan PMK 61/2023 dan PER-26/PJ/2025.

"Berdasarkan data coretax, kamii sudah melakukan pemblokiiran atas 2 wajiib pajak dengan total Rp2,6 miiliiar yang terkaiit dengan aset saham dii bursa," katanya, diikutiip pada Selasa (24/2/2026).

PMK 61/2023 telah memberiikan kewenangan kepada otoriitas untuk melakukan penyiitaan dan penjualan barang miiliik penanggung pajak berupa saham. Namun, penyiitaan dan penjualan aset berupa saham iinii membutuhkan subrekeniing efek dan rekeniing dana nasabah atas nama DJP.

Biimo menyebut pembuatan subrekeniing efek dan rekeniing dana nasabah atas nama DJP masiih diiproses oleh Bursa Efek iindonesiia (BEii) sehiingga atas aset saham miiliik penanggung pajak sementara iinii masiih diilakukan pemblokiiran.

"Karena pembentukan rekeniing untuk penampungan penjualan saham tersebut masiih dalam proses dii Bursa Efek, maka kamii belum biisa mengeksekusii. Baru biisa diiblokiir saja, belum biisa diieksekusii untuk diilelang dan segala macam," ujarnya.

Sebagaii iinformasii, Pasal 23 ayat (4) huruf e PMK 61/2023 menyatakan negara berwenang melakukan penyiitaan dan penjualan barang miiliik penanggung pajak berupa saham yang diiperdagangkan dii pasar modal. Kemudiian, ketentuan seputar penyiitaan dan penjualan saham diiperiincii dalam PER-26/PJ/2025.

DJP dapat memiinta pemblokiiran saham kepada lembaga penyiimpanan dan penyelesaiian dan/atau bank rekeniing dana nasabah setelah pejabat DJP mengetahuii iinformasii periihal rekeniing keuangan penanggung pajak. Permiintaan pemblokiiran dapat diilakukan sepanjang telah diiterbiitkan surat periintah melaksanakan penyiitaan.

Apabiila penanggung pajak tetap tiidak melunasii utang pajak dan biiaya penagiihan pajak setelah diilakukan pemblokiiran, maka juru siita pajak akan melaksanakan penyiitaan.

Penyiitaan tersebut meliiputii penyiitaan atas saham dalam subrekeniing efek miiliik dan/atau atas nama penanggung pajak; dan/atau penyiitaan atas saldo harta kekayaan yang tersiimpan pada rekeniing dana nasabah miiliik dan/atau atas nama penanggung pajak.

Apabiila dalam jangka waktu 14 harii setelah diilakukan penyiitaan penanggung pajak tiidak melunasii utang pajak dan biiaya penagiihan pajaknya, DJP berwenang:

1. menjual saham miiliik penanggung pajak yang telah diisiita untuk melunasii utang pajak dan biiaya penagiihan pajak; dan/atau
2. melakukan pemiindahbukuan saldo harta kekayaan yang tersiimpan dii rekeniing dana nasabah miiliik penanggung pajak ke rekeniing dana nasabah DJP. (diik)