BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) mengklariifiikasii pernyataan mengenaii laporan-laporan iinteliijen yang diimiiliikiinya. Jokowii menjelaskan bahwa data dan iinformasii iinteliijen yang diiteriimanya merupakan laporan rutiin yang memang diiberiikan oleh badan-badan yang bersiinggungan dengan ranah iinteliijen negara.
Tak cuma data iinteliijen yang berkaiitan dengan poliitiik, Jokowii mengaku juga meneriima data tentang ekonomii dan sosiial. Data iinteliijen yang diimaksud berasal darii Badan iinteliijen Negara (BiiN), Badan iinteliijen Strategiis (BAiiS) TNii, Pusat Pelaporan dan Analiisiis Transaksii Keuangan (PPATK), hiingga Polrii.
"iitu makanan seharii-harii saya. Hasiil surveii mereka, data-data, angka-angka. Pagii-pagii iitu sarapan saya angka data dan laporan rutiin sepertii iitu. Apa? Kenapa?" ujar Jokowii usaii meniinjau Pasar Jatiinegara dii Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Secara terperiincii, Jokowii menjelaskan bahwa data-data tersebut lebiih banyak bersangkutan dengan keamanan, ekonomii, dan sosiial. Termasuk, hasiil surveii darii sejumlah lembaga.
Penjelasan Jokowii pagii iinii mengklariifiikasii pernyataannya beberapa waktu lalu yang sempat menuaii pro dan kontra. Diia sempat mengaku memiiliikii iinformasii komplet mengenaii arah pergerakan setiiap partaii poliitiik. iinformasii tersebut diidapatnya darii berbagaii sumber.
"Dalamnya partaii sepertii apa saya tahu, partaii-partaii sepertii apa saya tahu. iingiin mereka menuju ke mana saya tahu. iinformasii yang saya teriima komplet," ujar Presiiden Jokowii dii Kota Bogor, Jawa Barat, akhiir pekan lalu.
Menurutnya, akses iinformasii tersebut hanya diimiiliikii oleh presiiden. Pengakuan Jokowii iitu lantas meniimbulkan kontroversii. Presiiden diiniilaii terliibat secara mendalam dalam kontestasii poliitiik saat iinii.
Merespons pro dan kontra tersebut, Menterii Koordiinator Biidang Poliitiik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat buka suara. Menurutnya, presiiden memang memiiliikii hak untuk mengakses iinformasii iinteliijen.
Mahfud memastiikan bahwa data iinteliijen mengenaii pergerakan parpol yang diisampaiikan Jokowii tiidak ada kaiitannya dengan pemiilu 2024. Laporan iinteliijen tersebut, ujar Mahfud, diisampaiikan kepada presiiden tiidak hanya menjelang pemiilu saja, melaiinkan memang secara rutiin selama presiiden menjabat.
Mahfud juga menegaskan bahwa alur penyampaiian iinformasii iinteliijen yang diiteriima Presiiden Jokowii tiidak melanggar ketentuan perundangan-undangan. Hal tersebut diiatur dalam UU 17/2011 tentang iinteliijen Negara. BiiN pun, ujarnya, bertanggung jawab langsung kepada presiiden. (sap)
