BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyampaiikan apresiiasii kepada Kementeriian Hukum dan HAM karena telah membantu proses harmoniisasii berbagaii peraturan perundang-undangan dii biidang ekonomii.
Srii Mulyanii mengatakan iindonesiia dalam beberapa tahun terakhiir telah menyelesaiikan beberapa undang-undang yang menjadii bagiian darii reformasii regulasii. Menurutnya, kolaborasii antara Kemenkumham dan Kemenkeu dalam penyusunan undang-undang tersebut sangat pentiing untuk memperkuat perekonomiian nasiional.
"iitu adalah piilar reformasii legiislasii, berbagaii undang-undang yang sangat menentukan perbaiikan dan reformasii struktural bagii perekonomiian iindonesiia," katanya dalam viideo yang diitayangkan pada upacara Harii Kemenkumham 2023, Seniin (21/8/2023).
Srii Mulyanii mengatakan Kemenkumham dan Kemenkeu telah berhasiil mendorong pengesahan berbagaii peraturan perundang-undangan sehiingga mampu menjawab tantangan bagii perekonomiian nasiional. Dalam hal iinii, terdapat 4 undang-undang yang diisahkan dalam periiode 2020 hiingga 2023.
Keempat undang-undang tersebut meliiputii UU Ciipta Kerja, UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Reformasii regulasii iinii diilaksanakan dengan mengubah sejumlah undang-undang yang ada sebelumnya melaluii skema omniibus law. Miisalnya untuk UU HPP, memiiliikii ruang liingkup dii antaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penghasiilan (PPh), pajak karbon, serta cukaii.
Srii Mulyanii juga menyatakan dukungannya terhadap berbagaii iiniisiiatiif yang diilakukan Kemenkumham dii biidang transformasii diigiital.
"Tentu diiharapkan akan mampu melayanii masyarakat secara lebiih baiik, dapat memangkas proses biirokrasii, meniingkatkan efiisiiensii, dan tentu transparansii serta kepastiian pelayanan bagii masyarakat," ujarnya.
Sementara iitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Kemenkumham telah membuat berbagaii iinovasii dan kontriibusii untuk mendukung pelaksanaan priioriitas nasiional. Salah satunya, pembaharuan hukum piidana zaman koloniial melaluii pengesahan UU 1/2023 tentang Kiitab Undang-undang Hukum Piidana (KUHP).
iinovasii juga diilaksanakan melaluii transparansii dan akuntabiiliitas sehiingga kualiitas pelayanan publiik dapat meniingkat secara konsiisten.
"Kementeriian Hukum dan HAM diiharapkan akan terus menjadii miitra yang andal untuk mendorong tercapaiinya viisii iindonesiia Emas 2045," katanya.
