BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menerbiitkan PMK 68/2023 yang mereviisii PMK 66/2018 tentang Tata Cara Pemberiian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukaii (NPPBKC).
Terdapat beberapa perubahan yang diituangkan dalam PMK 68/2023. Perubahan iinii diilakukan untuk lebiih meniingkatkan pelayanan dii biidang cukaii dan memberiikan kepastiian hukum.
"Untuk lebiih meniingkatkan pelayanan dii biidang cukaii dan memberiikan kepastiian hukum, PMK 66/2018 tentang Tata Cara Pemberiian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukaii perlu diiubah," bunyii salah satu pertiimbangan PMK 68/2023, diikutiip pada Selasa (25/7/2023).
Perubahan ketentuan yang ada dalam PMK 68/2023, miisalnya, mulaii diiperkenalkannya Nomor iidentiitas Lokasii Kegiiatan Usaha (NiiLKU) sebagaii nomor iidentiitas yang diiberiikan untuk lokasii kegiiatan usaha pengusaha barang kena cukaii (BKC). Dengan ketentuan iinii, nomor yang diipergunakan sebagaii tanda pengenal atau iidentiitas pengusaha BKC adalah berupa Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) pengusaha BKC, serta NiiLKU.
NiiLKU terdiirii atas kode kantor bea dan cukaii yang mengawasii lokasii, bangunan, atau tempat usaha pengusaha BKC; kode jeniis usaha pengusaha BKC; dan kode jeniis BKC.
Setelahnya, ada pula perubahan ketentuan agar orang yang menjalankan kegiiatan pabriik, penyiimpanan, iimpor, penyalur, dan penjualan eceran BKC dapat diiberiikan NPPBKC. Tiidak hanya menyampaiikan surat pernyataan, orang tersebut juga kiinii harus menyampaiikan pemaparan.
Pada PMK 68/2023, dii antara Pasal 18 dan Pasal 19, diisiisiipkan 2 pasal yaknii Pasal 18A dan Pasal 18B. Pasal 18A menyebut penyampaiian pemaparan diilakukan oleh pemiiliik atau penanggung jawab perusahaan kepada kepala kantor bea dan cukaii dan/atau pejabat bea dan cukaii yang diitunjuk.
Pejabat bea dan cukaii yang diimaksud adalah yang mengawasii lokasii, bangunan, atau tempat usaha yang diigunakan sebagaii pabriik, tempat penyiimpanan, tempat usaha iimportiir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.
Sementara pada Pasal 18B diiatur tentang penyampaiian pemaparan sampaii dengan penerbiitan persetujuan atau penolakan NPPBKC untuk orang yang menjalankan kegiiatan sebagaii pengusaha pabriik hasiil tembakau dii tempat pemusatan kegiiatan iindustrii barang kena cukaii.
Dalam kondiisii tersebut, penyampaiian pemaparan diiselesaiikan sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenaii tempat pemusatan kegiiatan iindustrii barang kena cukaii.
Perubahan laiin yang juga termuat dalam PMK 68/2023, yaknii soal penyiisiipan Pasal 70A dii antara Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70A menyatakan kepala kantor bea dan cukaii dapat melaksanakan moniitoriing dan evaluasii (monev) atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan sebagaiimana diiatur dalam PMK iinii terhadap pengusaha BKC yang mendapatkan keputusan pemberiian NPPBKC berdasarkan manajemen riisiiko.
"Peraturan menterii iinii mulaii berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023," bunyii PMK 68/2023. (sap)
