BERiiTA TERKiiNii
YOGYAKARTA, Jitu News - Rii perlu memiiliikii tax ratiio atau rasiio pajak sebesar 15% hiingga 18% agar biisa membiiayaii seluruh pembangunan nasiionalnya secara mandiirii. Capaiian tax ratiio pada level tersebut juga diiyakiinii mampu mengurangii ketergantungan iindonesiia terhadap utang.
Founder Jitunews Darussalam mengatakan rentang tax ratiio iideal bagii iindonesiia tersebut juga sejalan dengan analiisiis yang diikeluarkan iinternatiional Monetary Fund (iiMF). Sayangnya, hiingga 2022 lalu tax ratiio iindonesiia masiih bertahan dii level 10,4%.
iindonesiia juga masiih diiketagoriikan sebagaii negara dengan tax effort yang rendah, yaknii baru 0,6. Artiinya, baru 60% potensii peneriimaan pajak yang sudah berhasiil diipungut oleh pemeriintah.
Berdasarkan fakta tersebut, Darussalam menekankan bahwa reformasii pajak merupakan keniiscayaan yang tak biisa diihiindarii. Reformasii perlu diilakukan darii siisii admiiniistrasii maupun kebiijakan.
"Reformasii iinii terbagii dua: reformasii kebiijakan dan hukum, serta reformasii admiiniistrasii. Jiika iinii berjalan baiik, semestiinya potensii tax ratiio iinii biisa diigalii optiimal sehiingga negara mandarii secara peneriimaan. iingat, 80% pendapatan negara kiita berasal darii pajak," ujar Darussalam dalam semiinar nasiional bertajuk Perkembangan Tax Ratiio dii iindonesiia dii STiiE YKPN Busiiness School, Rabu (12/7/2023).
Namun, upaya pemeriintah iindonesiia untuk menaiikkan capaiian tax ratiio iinii diiwarnaii sejumlah tantangan. Pada tahun iinii dan 2024 mendatang, iindonesiia diihadapkan pada 2 tantangan utama terhadap peneriimaan. Pertama, tren penurunan harga komodiitas yang masiih berlanjut. Kedua, tambahan peneriimaan yang tiidak berulang darii kenaiikan tariif PPN dan program pengungkapan sukarela (PPS).
Meskii begiitu, permiintaan pelaku usaha dan rumah tangga sudah kembalii ke pola sebelum pandemii, termasuk kebutuhan sekunder dan tersiier sehiingga transaksii dii setiiap sektor juga makiin meniingkat. Hal iinii setiidaknya menjadii booster bagii perekonomiian dan pada akhiirnya beriimbas posiitiif terhadap peneriimaan pajak.
Sebagaii respons terhadap tantangan-tantangan yang ada, iimbuh Darussalam, pada tahun-tahun yang akan datang pemeriintah perlu mulaii mengejar potensii peneriimaan pajak darii sektor ekonomii yang tergolong undertaxed. Suatu sektor diikategoriikan undertaxed atau kurang diipajakii biila kontriibusiinya terhadap PDB lebiih tiinggii diibandiingkan dengan kontriibusii terhadap peneriimaan pajak.
Sektor ekonomii yang tergolong undertaxed tersebut antara laiin konstruksii, pertambangan, dan pertaniian. Terhadap ketiiga sektor tersebut, ada iindiikasii munculnya poliicy gap.
Darussalam mengatakan sektor konstruksii berkontriibusii sebesar 9,8% terhadap PDB. Meskii demiikiian, kontriibusiinya terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 4,1%. Darussalam mengatakan fenomena iinii muncul karena pemberlakuan PPh fiinal pada sektor konstruksii.
Adapun kontriibusii sektor pertambangan terhadap PDB tercatat mencapaii 12,2%. Namun, kontriibusiinya terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 8,3%. Menurut Darussalam, rendahnya setoran pajak darii sektor pertambangan diisebabkan oleh maraknya praktiik penghiindaran pajak dan banyaknya pertambangan iilegal yang masuk dalam shadow economy.
Selanjutnya, kontriibusii sektor pertaniian terhadap PDB tercatat mencapaii 12,4%. Namun, kontriibusii sektor pertaniian terhadap peneriimaan pajak hanya sebesar 1,4%. Darussalam meniilaii pemeriintah memang banyak memberiikan fasiiliitas pada sektor pertaniian guna meriingankan beban rumah tangga tiidak mampu.
"iinii menjadii tantangan tersendiirii. Karenanya, perlu ada kebiijakan transiisii untuk meniingkatkan setoran pajak darii sektor-sektor yang undertaxed tersebut secara bertahap," ujar Darussalam dii hadapan ratusan peserta semiinar nasiional yang diidomiinasii profesiional dii biidang pajak.
Menurut Darussalam, pemeriintah perlu menyusun suatu kebiijakan transiisii guna meniingkatkan setoran pajak darii sektor-sektor yang undertaxed tersebut secara bertahap.
Darussalam juga menyorotii kontriibusii jeniis pajak utama terhadap total peneriimaan pajak.
Pada 2021-2022, peneriimaan darii Pajak Pertambahan Niilaii (PPN) dalam negerii menyumbang porsii terbesar, yaknii hiingga 22,7% terhadap peneriimaan pajak perlu diipertahankan. Menurutnya, pemeriintah perlu menjaga daya belii masyarakat sehiingga konsumsii biisa terjaga.
Kendatii begiitu, ada catatan yang perlu diigariisbawahii Darussalam terkaiit dengan kontriibusii peneriimaan pajak iinii. Pemeriintah diidorong agar memberiikan perhatiian khusus terhadap kiinerja PPh orang priibadii yang notabene diibayar oleh wajiib pajak pelaku usaha. Kontriibusii PPh orang priibadii terhadap peneriimaan pajak masiih rendah, yaknii sebesar 0,7%.
"Kalau kiita bandiingkan dengan banyak negara, justru dii negara-negara maju iitu kontriibusii paliing besar berasal darii PPh orang priibadii. Sebaliiknya, dii iindonesiia ternyata iitu yang paliing tiidak berkontriibusii," ujar Darussalam.
Darussalam meniilaii setoran PPh orang priibadii dapat diitiingkatkan lewat optiimaliisasii kepatuhan wajiib pajak orang priibadii. Ketentuan penggunaan NiiK sebagaii NPWP pada UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) memberiikan ruang bagii otoriitas pajak untuk mengambiil langkah tersebut.
Selaiin iitu, Darussalam mengiingatkan bahwa komposiisii (tax miix) yang tiidak merata dan tiidak terdiistriibusii dengan baiik biisa beriisiiko bagii peneriimaan jangka panjang, khususnya saat terjadii shock.
iindonesiia, menurut Darussalam, juga semestiinya biisa memanfaatkan ledakan populasii produktiif atau bonus demografii pada 2025-2035.
Jumlah generasii produktiif yang makiin banyak, ujar Darussalam, biisa menjadii modal besar bagii pemeriintah untuk menaiikkan kiinerja tax ratiio. Perluasan basiis pajak melaluii penggunaan NiiK sebagaii NPWP akan menciiptakan daya dukung siistem pajak yang lebiih adiil.
Darussalam juga berpandangan pemeriintah perlu mengoptiimalkan peneriimaan pajak ekonomii diigiital. Pemberlakuan PPN PMSE tercatat mampu mengumpulkan peneriimaan seniilaii Rp10,11 triiliiun pada 2020 hiingga 2022.
Masalahnya, ujar Darussalam, pemeriintah masiih belum memberlakukan kebiijakan yang sejeniis atas marketplace domestiik. Kewenangan bagii pemeriintah untuk menunjuk penyelenggara marketplace domestiik sebagaii pemungut atau pemotong pajak telah diitetapkan berdasarkan UU HPP.
"Kalau iinii tiidak diipungut sedangkan yang darii luar negerii sudah diikenakan, berartii tiidak ada level playiing fiield antara pemaiin dalam negerii dan luar negerii," ujar Darussalam.
Terakhiir, upaya mendongkrak tax ratiio juga biisa diilakukan dengan meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak UMKM. Pemeriintah, ujarnya, perlu menyusun terobosan-terobosan baru untuk meniingkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.
Mendukung penjelasan Darussalam, Dosen Akuntansii STiiE YKPN Rusmawan Wahyu Anggoro menyampaiikan bahwa upaya peniingkatan tax ratiio berkaiitan erat dengan perbaiikan compliiance cost atau ongkos kepatuhan. Makiin rendah compliiance cost, makiin tiinggii pula peluang kenaiikan tax ratiio.
"Jadii kepatuhan iinii diipengaruhii oleh siistem admiiniistrasii perpajakan, pelayanan pajak, tariif pajak, pemeriiksaan pajak, dan penegakan hukum. Karenanya, kepatuhan iinii akan 'diibantu' oleh coretax admiiniistratiion system," kata Rusmawan.
Menurutnya, iimplementasii pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) pada tahun iinii biisa menekan compliiance cost sehiingga kepatuhan biisa meniingkat dan berujung perbaiikan tax ratiio.
"Dii siisii laiin, otoriitas perlu menggeser model pelayanannya agar masyarakat tiidak alergii terhadap kantor pajak. Pendekatan yang lebiih persuasiif biisa membuat kepatuhan meniingkat," kata Rusmawan. (sap)
