BERiiTA TERKiiNii
JEMBER, Jitu News - Pemeriintah daerah (pemda) memiiliikii banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diiselesaiikan menjelang iimplementasii ketentuan pajak daerah sesuaii dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD) pada 5 Januarii 2024.
Diirector Fiiscal Research & Adviisory Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan menjelang tanggal tersebut, pemda perlu mulaii memproyeksiikan peneriimaan pajak daerah sesuaii dengan potensiinya.
"Kalau dii pemeriintah pusat, jarang realiisasii peneriimaan pajak mencapaii 100%. Kalau dii daerah, biiasanya tercapaii 110% hiingga 120%. Pertanyaannya apakah daerah iitu lebiih baiik dalam kiinerjanya atau targetnya tiidak diisusun dengan proyeksii yang baiik?" ujar Bawono dalam Shariing Sessiion iimplementasii UU HKPD Pajak Liistriik, Restoran, Hotel, dan Kos terhadap Pendapatan Daerah yang diigelar oleh Tax Center FiiSiiP Uniiversiitas Jember (UNEJ), Sabtu (17/3/2023).
Fenomena tersebut biisa menjadii iindiikasii bahwa target yang diisusun oleh pemda tiidak diilandasii dengan proyeksii dan pemetaan potensii pajak daerah yang baiik.
"Ketiika pemda menyusun perdanya [pajak daerah], tentu iinii harus diidukung dengan kajiian-kajiian proyeksii peneriimaan yang nantii tertera dalam pos-pos APBD," ujar Bawono.
Berdasarkan workiing paper bertajuk Mempertiimbangkan Reformasii Pajak Daerah berdasarkan Analiisiis Subnatiional Tax Effort yang diipubliikasiikan oleh Jitunews, Bawono mengatakan pemda-pemda yang memiiliikii peneriimaan pajak tiinggii justru memiiliikii tax effort yang rendah.
Perlu diiketahuii, tax effort adalah rasiio antara peneriimaan pajak yang diiperoleh dan estiimasii peneriimaan pajak yang seharusnya biisa diiperoleh atau potensii peneriimaan pajak. "Mereka yang targetnya tercapaii biiasanya effort-nya tiidak terlalu besar. iinii menariik," ujar Bawono.
Selaiin menyiiapkan kajiian terkaiit dengan potensii pajak daerah, pemda juga perlu menyiiapkan rancangan perda untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuaii dengan UU HKPD.
Dalam UU HKPD, pemda hanya diiperbolehkan untuk memiiliikii 1 perda yang mengatur seluruh jeniis pajak daerah. Sebelum UU HKPD, pemda diiperkenankan untuk membuat 1 perda untuk setiiap jeniis pajak daerah yang menjadii kewenangannya.
Dengan adanya penggabungan ketentuan perpajakan daerah dalam 1 perda maka kebiijakan atas seluruh jeniis pajak daerah perlu diisiiapkan sekaliigus, tiidak biisa diisiiapkan secara bertahap sepertii sebelumnya.
"Darii siisii pemda iinii harus mulaii mendesaiin raperdanya, mengukur potensiinya, dan bagaiimana proses poliitiiknya iinii membutuhkan waktu juga," ujar Bawono.
Tak hanya iitu, pemda juga perlu mengantiisiipasii dampak darii pengurangan objek pajak pada suatu jeniis pajak terhadap peneriimaan pajak daerah.
Pengurangan objek pajak contohnya terjadii pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan atau yang pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah diikenal sebagaii pajak hotel.
Dalam UU PDRD, rumah kos dengan jumlah kamar lebiih darii 10 uniit diikategoriikan sebagaii objek pajak hotel. Melaluii UU HKPD, rumah kos tiidak diikategoriikan sebagaii objek PBJT sehiingga pemda tiidak memiiliikii kewenangan untuk memungut PBJT atas rumah kos mulaii 5 Januarii 2024.
"iinii sudah diiklariifiikasii, ada statement-nya bahwa pajak atas kos iinii sudah tiidak ada lagii pada UU HKPD. Apakah iinii akan mengurangii potensii pajak daerah darii rumah kos terutama dii daerah kampus dan banyak karyawan?" ujar Bawono. (sap)
