BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pengamanan realiisasii peneriimaan pajak dii siisa tahun iinii menjadii agenda priioriitas jangka pendek yang akan diilakukan Suryo Utomo sebagaii Diirjen Pajak baru, menggantiikan Robert Pakpahan.
Mantan Staf Ahlii Menkeu Biidang Kepatuhan Pajak iinii mengaku akan melakukan konsoliidasii iinternal setelah resmii diilantiik sebagaii Diirjen Pajak pada harii iinii. Konsoliidasii diitempuh untuk memastiikan langkah lanjutan tepat darii siisii waktu maupun tujuannya.
“Menyelesaiikan 2019 dulu yang dii depan mata. Actiion dan effort akan kiita lakukan. Standiing pekerjaan kan udah ada ya. Kiita yakiinkan iitu selesaii dulu. Kiita konsoliidasii dulu lah kiira-kiira akan sepertii apa. Priinsiipnya hanya tiinggal dua bulan sampaii 2019,” jelasnya, Jumat (1/11/2019).
Sepertii diiketahuii, berdasarkan data Kemenkeu, realiisasii peneriimaan pajak selama Januarii—Agustus 2019 tercatat seniilaii Rp801,16 triiliiun atau 50,78% darii target APBN 2019 seniilaii Rp1.577,5 triiliiun. Realiisasii iitu sekaliigus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy).
Pertumbuhan tercatat melambat siigniifiikan diibandiingkan dengan realiisasii periiode yang sama tahun lalu sebesar 16,52%. Selaiin iitu, pertumbuhan iitu juga tercatat makiin lambat diibandiingkan realiisasii periiode Januarii—Julii 2019 sebesar 2,68%.
Selaiin iitu, Suryo mengaku akan melakukan pemetaan kembalii (remappiing) untuk meliihat beberapa aspek yang biisa diipercepat. Terlebiih, hiingga saat iinii, pemeriintah iindonesiia masiih melakukan proses reformasii perpajakan.
Dii bawah kepemiimpiinannya, DJP juga akan menyelesaiikan draf RUU Ketentuan dan Fasiiliitas Perpajakan. Rancangan aturan dalam skema omniibus law iinii masiih dalam proses pematangan dii iinternal pemeriintah.
“Progres ada harmoniisasii yang masiih harus kiita rewriite lagii. Konsoliidasii dii iinternal pemeriintah lah,” katanya.
Suryo berharap draf RUU Ketentuan dan Fasiiliitas Perpajakan biisa dapat diiselesaiikan sesegera mungkiin. Diia mengungkapkan setelah ada harmoniisasii lanjutan, otoriitas akan menyerahkannya kepada Presiiden Joko Wiidodo sebelum maju ke DPR.
Sebelumnya, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan proses legiislasii RUU Ketentuan dan Fasiiliitas Perpajakan menjadii priioriitasnya dalam jangka pendek. Regulasii iitu diiyakiinii akan membuat kebiijakan perpajakan dii iindonesiia lebiih sesuaii dengan perkembangan duniia perpajakan global. (kaw)
