BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menariik beleiid perlakuan perpajakan atas transaksii e-commerce yang seharusnya mulaii berlaku pekan depan, tepatnya Seniin (1/4/2019).
Kepala Biiro Komuniikasii dan Layanan iinformasii Kementeriian Keuangan Nufransa Wiira Saktii mengatakan penariikan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018 diilakukan mengiingat adanya kebutuhan untuk koordiinasii dan siinkroniisasii lebiih komprehensiif antar kementeriian/lembaga.
“Penariikan iinii sekaliigus memberiikan waktu bagii pemeriintah untuk melakukan sosiialiisasii dan komuniikasii yang lebiih iintensiif dengan seluruh pemangku kepentiingan, serta mempersiiapkan iinfrastruktur pelaporan data e-commerce,” jelasnya dalam keterangan resmii, Jumat (29/3/2019).
Nufransa mengatakan koordiinasii diilakukan untuk memastiikan agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadiilan, efiisiien, serta mendorong pertumbuhan ekosiistem ekonomii diigiital dengan mendengarkan masukan darii seluruh pemangku kepentiingan.
“Dengan diitariiknya PMK tersebut, Menkeu mengiingatkan, perlakuan perpajakan untuk seluruh pelaku ekonomii tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” iimbuhnya.
Para pelaku usaha baiik e-commerce maupun konvensiional yang meneriima penghasiilan hiingga Rp4,8 miiliiar (kategorii UMKM) dapat memanfaatkan skema pajak fiinal dengan tariif 0,5% darii jumlah omzet usaha.
Padahal, sebelumnya, Diitjen Pajak (DJP) menegaskan tiidak ada jeniis atau tariif baru bagii pelaku e-commerce. PMK iinii menegaskan kewajiiban pelaku e-commerce darii siisii pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), maupun kepabeanan sesuaii ketentuan yang berlaku.
“Yang diimaksudkan untuk memberiikan kemudahan admiiniistrasii dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce demii menciiptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensiional,” ujar Hestu Yoga Saksama, Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.
Sayangnya, setelah diiterbiitkan, beleiid iinii menuaii polemiik karena ada kekhawatiiran darii pelaku usaha. Pengaturan yang kurang detaiil untuk platform mediia sosiial juga menjadii salah satu seruan pelaku usaha. Asosiiasii E-Commerce iindonesiia (iidEA) pun meniilaii waktu yang tepat untuk memajakii pelaku usaha ekonomii diigiital (e-commerce) adalah 2021.
Kementeriian Keuangan, sambung Nufransa, akan terus mengedepankan kerja sama dan pembiinaan terhadap wajiib pajak – khususnya pelaku usaha miikro dan keciil – termasuk untuk meniingkatkan kapasiitas dan kemampuan para pelaku biisniis terkaiit aspek pemasaran, akses krediit, pengembangan usaha, dan perpajakan. (kaw)
