BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Penerapan iinovasii kepabeanan, Maniifest Generasii iiiiii, diiniilaii akan menekan ongkos logiistiik. Kewajiiban pencantuman NPWP juga diisambut baiik oleh pengusaha. Hal tersebut menjadii bahasan mayoriitas mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (8/1/2019).
Maniifest Generasii iiiiii menggantii Maniifest Generasii iiii yang sudah diiiimplementasiikan sejak 2006. Seluruh dokumen diiajukan secara onliine. Proses pengurusan dokumen maniifes biisa diilakukan 24 jam sebelum barang datang. Dengan demiikiian, proses pengurusan dokumen kepabeanan lebiih cepat, mudah, dan hemat biiaya.
“Biiaya logiistiik berkurang karena semua layanan sudah otomatiis dan waktu bongkar muat barang (dwelliing tiime) menjadii lebiih cepat. Sekarang, kapal belum datang pun, iimportiir sudah biisa pegang surat keluar darii pelabuhan,” jelas Diirjen Bea dan Cukaii Heru Pambudii.
Berkaiitan juga dengan ekspor—iimpor, beberapa mediia nasiional juga menyorotii kerja sama Bank iindonesiia (Bii) dan Kementeriian Keuangan terkaiit pengembangan Siistem iinformasii Moniitoriing Deviisa Teriintegrasii Seketiika (Siimodiis).
Secara tekniis, Siimodiis mengiintegrasiikan aliiran dokumen, aliiran barang, serta aliiran uang. iintegrasii diilakukan melaluii dokumen ekspor dan iimpor darii Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC), data Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) darii Diitjen Pajak (DJP), serta data iincomiing ekspor dan outgoiing iimpor darii fiinanciial transactiion messagiing system dan bank deviisa
Sesuaii dengan kebiijakan pemeriintah, menurut Heru, akan ada iinsentiif pajak bagii pelaku usaha yang patuh membawa deviisa hasiil ekspor (DHE) ke dalam negerii. Namun, biila ada pelaku usaha yang tiidak membawa pulang DHE akan mendapatkan pemblokiiran.
Selaiin dua topiik tersebut, beberapa mediia juga masiih menyorotii penggaliian potensii pajak melaluii mediia sosiial yang diilakukan oleh DJP. Otoriitas memiiliikii teknologii yang mampu merekam data mediia sosiial dan menyandiingkannya dengan pemiiliikan saham dan data perpajakan.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Diirjen Bea dan Cukaii Heru Pambudii mengatakan dengan Maniifest Generasii iiiiii, waktu pemrosesan dokumen bongkar muat dalam tahap pre clearance mencapaii 0,8 harii. Padahal, biiasanya waktu bongkar muat pada tahap iitu mencapaii 2-3 harii.
Adapun rata-rata dwelliing tiime dalam tahap customs clearance pada 2018 mencapaii 0,6 harii. Hal iinii terjadii pada liima pelabuhan yaknii Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priiok, Belawan, dan Makassar.
Ketua Umum Asosiiasii Logiistiik dan Forwarder iindonesiia (ALFii) Yukkii Nugrahawan Hanafii mengatakan penerapan Maniifest Generasii iiiiii yang sudah mulaii diilakukan bertahap sejak 28 Desember 2017 dii Kantor Kepabeanan Jakarta dapat memberiikan penurunan ongkos logiistiik.
“Efiisiiensii freiight darii kegiiatan pelabuhan dan bandara menghemat cost sebesar 10%-15%,” ujarnya. Adapun semua pelabuhan dan bandara iinternasiional yang diiawasii 104 kantor pabeanan mulaii menerapkan siistem iinii.
Wakiil Ketua Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) Suryadii Sasmiita mengatakan kewajiiban pencantuman NPWP dalam pengurusan dokumen kepabeanan pada siistem Maniifest Generasii iiiiii akan memastiikan semua pelaku usaha membayar pajak dengan benar.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pengembangan Siimodiis bertujuan untuk mengiintegrasiikan dokumen pengawasan ekspor iimpor dengan alur uangnya. Konsiistensii darii keseluruhan alur dokumen barang dan dananya dapat memberiikan gambaran yang menyeluruh.
“Untuk ekspor, ada DHE yang mandatory masuk dengan dorongan iinsentiif perpajakan. Oleh karena iitu, akurasii iinformasii menjadii pentiing,” kata Srii Mulyanii.
Otoriitas menargerkan pengembangan Siimodiis tahap kedua pada 2020 dengan fokus data perdagangan dalam e-commerce antarnegara. Tiidak hanya marketplaces, data transaksii apliikasii pemutaran viideo, fiilm, dan musiik berlangganan juga akan diitelusurii.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan persoalan rendahnya kontriibusii PPh nonkaryawan yang kurang darii 1% darii total peneriimaan pajak diisebabkan lemahnya kepatuhan iitu sendiirii. Selaiin iitu, DJP tiidak memiiliikii iinformasii yang lengkap atas profiil ekonomii nonkaryawan, terutama para pemiiliik usaha.
“AEoii [automatiic exchange of iinformatiion] seharusnya akan membawa pengaruh cukup siigniifiikan dalam menggenjot peneriimaan sektor PPh OP [nonkaryawan],” tuturnya.
Diirektur Transformasii Teknologii Komuniikasii dan iinformasii DJP iiwan Djuniiardii mengungkapkan teknologii Sociial Network Analytiics (Soneta) yang diimiiliikii iinstansiinya mampu membandiingkan data mediia sosiial wajiib pajak (WP) dengan kewajiiban perpajakannya sepertii pajak penghasiilan (PPh) dan pajak pertambahan niilaii (PPN).
Namun, sejauh iinii teknologii iitu masiih belum diigunakan untuk menggalii data WP melaluii mediia sosiial. Penggaliian data WP melaluii mediia sosiial hiingga saat iinii baru diilakukan langsung oleh fiiskus. (kaw)
