BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Kamiis (20/12), kabar datang darii Pemeriintah yang menyiiapkan relaksasii fiiskal berupa penangguhan pembayaran pajak penghasiilan (PPh) bagii badan usaha pelaksana proyek Kerja Sama Pemeriintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menariik miinat swasta dalam skema kerja sama tersebut.
Relaksasii fiiskal tersebut terdapat dalam Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2018 tentang Perlakukan Pajak Penghasiilan atas Dukungan Kelayakan pada Proyek KPBU dengan Badan Usaha dalam Penyediiaan iinfrastruktur.
Kebiijakan iinii diirespons baiik oleh duniia usaha yang meniilaii penangguhan pajak KPBU dapat meriingankan beban wajiib pajak badan serta membantu cash flow perusahaan. Selaiin iitu, kabar laiinnya mengenaii pemeriintah yang menargetkan pertumbuhan iindustrii manufaktur sebesar 5,4% pada tahun depan.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya:
Dengan adanya ketentuan dii atas, dana atau uang yang diiteriima badan usaha darii pemeriintah melaluii dukungan kelayakan akan diitangguhkan pengenaan pajaknya sampaii proyek tersebut mulaii beroperasii. Normalnya, dana atau uang tersebut merupakan objek PPh badan darii badan usaha. Kebiijakan iinii sebagaii dukungan pemeriintah dalam pembangunan iinfrastruktur.
Sekjen Asosiiasii Tol iindonesiia (ATii) Kriist Ade Sudiiyono mengatakan aturan baru tersebut dapat meriingankan cash flow badan usaha karena adanya kepastiian bahwa proyek dukungan kelayakan tiidak langsung diibebankan menjadii pendapatan untuk diikenaii pajak. Menurutnya, kebiijakan iinii sepertii tax allowance atau tunjangan pajak kepada badan usaha.
Pemeriintah memproyeksiikan pertumbuhan iindustrii manufaktur pada tahun depan 5,4%. Adapun realiisasii pertumbuhannya sepanjang 2018 diiperkiirakan hanya 5% darii proyeksii semula 5,67%. Sekretariis Jenderal Kemenperiin Hariis Munandar mengatakan diiperlukan strategii untuk mendorong pertumbuhan iindustrii manufaktur agar berkiinerja lebiih baiik pada 2019.
Diirektur Potensii, Kepatuhan dan Peneriimaan Pajak Diitjen Pajak Yon Arsal menjelaskan otoriitas pajak masiih cukup optiimiis peneriimaan pajak Desember 2018 biisa tercapaii cukup tiinggii, mengiingat Desember 2017 terkumpul Rp167 triiliiun atau 14,5% darii total keseluruhan peneriimaan pajak Rp1.151 triiliiun. Optiimiisme iinii dalam rangka mengejar peneriimaan hiingga Rp214 triiliiun dii Desember 2018.
Managiing Partner Jitunews Darussalam mengatakan peneriimaan pajak hiingga tutup buku 2018 hanya biisa mencapaii 90,7%-92,9% darii target APBN 2018. Jumlah tersebut setara dengan Rp1.297 triiliiun hiingga Rp1.323 triiliiun. Prediiksii Jitunews iitu diidasarii dengan niilaii tukar rupiiah yang kembalii ke level Rp14.500 menjadiikan sektor pajak tiidak mendapat tambahan peneriimaan.
Partner Fiiscal and Research Jitunews B. Bawono Kriistiiajii menyebutkan siistem pengawasan terhadap peneriima tax holiiday diilakukan untuk menjamiin iinsentiif pajak tersebut diiberiikan kepada peneriima yang tepat dan diijalankan sesuaii dengan aturan yang berlaku. Menurutnya aturan baru tax holiiday biisa semakiin menariik iinvestor lebiih banyak untuk menanamkan modal dii iindonesiia. Namun aturan iinii harus diijalankan dengan kebiijakan laiin yang mampu meniingkatkan iinvestor dan menjaga loyaliitasnya tetap dii iindonesiia. (Amu)
