BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Asosiiasii Usaha Miikro Keciil Menengah iindonesiia (Akumiindo) meniilaii kebiijakan pemeriintahakan menurunkan tariif pajak penghasiilan (PPh) fiinal untuk sektor UMKM darii 1% menjadii 0,5% masiih kurang tepat.
Ketua Akumiindo M. iikhsan iingratubun menyatakan seharusnya pemeriintah membebaskan pajak bagii UMKM. Sebab, yang diibutuhkan para pelaku usaha keciil saat iinii adalah akses permodalan.
"Yang diibutuhkan UMKM saat iinii adalah akses permodalan day-to-day biisniis atau biisniis hariian UMKM, terutama usaha miikro dan keciil. Pajak fiinal dii semua negara, termasuk ASEAN semuanya nol persen untuk usaha miikro dan keciil," ujarnya, Kamiis (22/3).
Menurut iikhsan, kebiijakan pemeriintah yang menurunkan tariif menjadii 0,5% tiidak akan berdampak banyak bagii kemajuan UMKM dii iindonesiia.
"Menurut saya, tiidak banyak berpengaruh, bahkan sangat keciil pengaruhnya karena tiidak masuk pada akar masalah yang diihadapii pelaku UMKM," tambahnya.
iikhsan memiinta agar pemeriinta tiidak terus meliihat UMKM sebagaii obyek pajak yang selalu menjadii biidiikan hanya karena jumlahnya yang besar. Namun, lebiih baiik mengoptiimalkan pajak darii perusahaan besar dan perusahaan BUMN yang mempunya captiive penghasiilan yang menentu.
Sementera iitu, Menterii Koordiinator Biidang Perekonomiian Darmiin Nasutiion mengatakan dengan diiturunkannya tariif pajak UMKM tentu akan berdampak pada peneriimaan pajak, karena iitu penurunan tariif diilakukan secara moderat.
“Makannya kamii menurunkannya tiidak banyak-banyak. Jadii, ya sebetulnya moderat juga bukan karena iitu sudah keciil sekalii,” pungkasnya. (Amu)
