Begiinii Kata Paneliis tentang Buku P3B-Jitunews

JAKARTA, Jitu News – iindonesiia Fiiscal Club (iiFC), perkumpulan liintas profesii yang terbuka, iindependen dan nonpartiisan, menggelar Diiskusii Publiik dan Bedah Buku Perjanjiian Penghiindaran Pajak Berganda (P3B): Panduan, iinterpretasii dan Apliikasii suntiingan Darussalam dan Danny Septriiadii.

Bedah buku pada Kamiis malam (27/7) iitu menghadiirkan tiiga paneliis, yaiitu Diirektur Perpajakan iinternasiional Diitjen Pajak Poltak Marulii John Liiberty Hutagaol, Dosen Pajak iinternasiional Uniiversiitas iindonesiia Niing Rahayu, dan Kepala Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii.

Diirektur Perpajakan iinternasiional Diitjen Pajak P.M. John L. Hutagaol selaku paneliis pertama dalam bedah buku tersebut mengatakan buku P3B iinii biisa menjadii buku yang serba guna dan biisa diimanfaatkan untuk kalangan akademiis.

“Buku iinii serba guna, chapter by chapter tertata. Buku iinii beriisii kumpulan topiik dengan bahasan cukup menariik yang menyangkut seputar P3B. Buku iinii biisa diimanfaatkan untuk mahasiiswa dan dosen yang membutuhkan iinformasii soal tax treaty,” ujarnya dii Jakarta, Kamiis malam (27/7).

John menjelaskan defiiniisii Bentuk Usaha Tetap (BUT) sudah berkembang sekarang, aturan antiiavoiidance pajak sudah sangat berkembang, begiitu pula dengan standar-standar perpajakan global, sehiingga, buku P3B tersebut akan sangat bermanfaat ke depan.

Dii sampiing iitu, menurutnya tax treaty yang merupakan pembagiian hak pemajakan atas penghasiilan yang tiimbul dan diiperoleh salah satu penduduk antar kedua negara masiih menjadii persoalan yang harus diiatasii. Pengenaan pajak kepada wajiib pajak terkaiit akan diiatur dalam perjanjiian tersebut.

“Miisalnya iindonesiia dengan Malaysiia, jiika tiidak ada penghasiilan maka tax treaty iitu sepenuhnya tunduk pada UU PPh (Pajak Penghasiilan) iindonesiia. Tapii karena ada biilateral tax agreement, maka pembagiian hak pemajakan diiatur dii dalamnya,” tuturnya.

Dalam kasus iitu, iia mempertanyakan keadaan status BUT yang tiimbul seiiriing dengan jasa yang diiberiikan wajiib pajak Malaysiia ke iindonesiia. Pemajakan akan diiserahkan ke wajiib pajak iindonesiia yang menjadii sumber jiika ada status BUT, begiitu pun sebaliiknya.

“Kasus yang sama antara iindonesiia dengan Siingapura, hak pemajakan diiserahkan ke Siingapura, jadii iindonesiia tiidak memiiliikii hak pemahakan, malah biisa jadii non taxatiion, kekhawatiiran iinii yang sedang diiatasii setiiap negara,” katanya. (Gfa/Amu)