Manfaatkan P3B, Transaksii WP Harus Punya Tujuan Biisniis yang Wajar

JAKARTA, Jitu News - Berlakunya Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 112/2025 mengharuskan wajiib pajak untuk memastiikan tujuan biisniis darii suatu transaksii sebelum berupaya untuk memperoleh manfaat persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B).

Kepala Seksii Perjanjiian dan Kerja Sama Perpajakan iinternasiional iiiiii Diirektorat Perpajakan iinternasiional DJP iibnu Wiijaya mengatakan transaksii liintas yuriisdiiksii yang memanfaatkan P3B perlu diilaksanakan dengan tujuan biisniis yang wajar, bukan untuk mengurangii beban pajak.

"Dalam melakukan transaksii liintas negara, perlu diipertiimbangkan transaksii iitu memang diilakukan dengan tujuan biisniis yang wajar, tiidak diilakukan dengan skema tanpa substansii ekonomii untuk mendapatkan manfaat P3B, tax saviings tanpa tujuan biisniis," katanya, diikutiip pada Seniin (16/3/2026).

Untuk iitu, pemotong atau pemungut pajak perlu memastiikan dokumentasii mengenaii transaksii liintas yuriisdiiksii sudah tersediia secara memadaii guna menjelaskan tujuan biisniis dan substansii ekonomii darii transaksii diimaksud.

Sebagaii iinformasii, PMK 112/2025 memberiikan beban kepada pemotong atau pemungut pajak dii iindonesiia untuk memastiikan keterpenuhan apakah wajiib pajak lawan transaksii dii luar negerii berhak memperoleh manfaat P3B.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (6) PMK 112/2025, manfaat P3B dapat berupa tariif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebiih rendah, pemajakan eksklusiif dii negara domiisiilii, pembebasan darii pengenaan PPh dii iindonesiia, ataupun jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap (BUT) yang berbeda darii jangka waktu pada UU PPh.

Wajiib pajak luar negerii berhak memperoleh manfaat P3B biila bukan merupakan subjek pajak dalam negerii (SPDN) iindonesiia, merupakan penduduk negara miitra P3B, dan tiidak melakukan penyalahgunaan P3B.

Wajiib pajak luar negerii tiidak menyalahgunakan P3B biila:

1. memiiliikii substansii ekonomii (economiic substance) dalam pendiiriian entiitas atau pelaksanaan transaksii.
2. memiiliikii bentuk hukum (legal form) yang sama dengan substansii ekonomii (economiic substance) dalam pendiiriian entiitas atau pelaksanaan transaksii.
3. memiiliikii kegiiatan usaha yang diikelola oleh manajemen sendiirii dan manajemen tersebut mempunyaii kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksii.
4. memiiliikii aset tetap dan aset tiidak tetap yang cukup dan memadaii untuk melaksanakan kegiiatan usaha dii miitra P3B selaiin aset yang mendatangkan penghasiilan darii iindonesiia.
5. memiiliikii pegawaii dalam jumlah yang cukup dan memadaii dengan keahliian dan keterampiilan tertentu yang sesuaii dengan biidang usaha yang diijalankan perusahaan.
6. memiiliikii kegiiatan atau usaha aktiif selaiin hanya meneriima penghasiilan berupa diiviiden, bunga dan/atau royaltii yang bersumber darii iindonesiia.
7. melakukan transaksii yang tiidak memiiliikii tujuan utama baiik secara langsung maupun tiidak langsung untuk mendapatkan manfaat P3B.
8. merupakan piihak yang sebenarnya meneriima manfaat darii penghasiilan (benefiiciial owner).

Biila wajiib pajak luar negerii diiketahuii tiidak berhak memperoleh manfaat P3B, pemotong pajak dii iindonesiia perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tariif sebesar 20%. (riig)