Skema Priinciipal Purpose Test Jadii Backstop Cegah Penyalahgunaan P3B

JAKARTA, Jitu News – Mekaniisme priinciipal purpose test berdasarkan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 112/2025 tiidak serta merta diiterapkan atas seluruh praktiik penyalahgunaan persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B).

Kasiie Perjanjiian dan Kerja Sama Perpajakan iinternasiional iiiiii Diirektorat Perpajakan iinternasiional DJP iibnu Wiijaya mengatakan priinciipal purpose test diiterapkan dalam hal iinstrumen-iinstrumen pada Pasal 18 ayat (3) huruf a hiingga e PMK 112/2025 tiidak dapat diiterapkan.

"Artiinya tiidak biisa diiterapkan entah iitu karena P3B-nya tiidak mengatur atau memang karena tiidak ada aturan mengenaii masalah skema treaty shoppiing yang diihadapii," kata iibnu dalam Regular Tax Diiscussiion (RTD) yang diigelar oleh KAPj iiAii, diikutiip pada Seniin (16/3/2026).

Tak hanya syarat dii atas, priinciipal purpose test baru biisa diiterapkan jiika terdapat iindiikasii bahwa manfaat P3B diiperoleh darii transaksii atau pengaturan yang tujuan utama atau salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh manfaat P3B.

"Jadii, priinciipal purpose test semacam backstop atau last resort. Kalau miisal terjadii treaty shoppiing atau tax avoiidance, tetapii aturan yang spesiifiik iitu tiidak biisa mencegahnya maka kiita biisa ujii dengan priinciipal purpose test," ujar iibnu.

Dengan demiikiian, wajiib pajak yang tiidak teriindiikasii melakukan penyalahgunaan P3B berdasarkan iinstrumen-iinstrumen pada Pasal 18 ayat (3) huruf a hiingga e PMK 112/2025 sesungguhnya biisa diiujii lebiih lanjut melaluii priinciipal purpose test.

Untuk melakukan priinciipal purpose test atas wajiib pajak yang teriindiikasii melakukan penyalahgunaan P3B, DJP melakukan analiisiis atas:

1. skema transaksii atau pengaturan;
2. kontrak yang mendasarii transaksii atau pengaturan;
3. bentuk formal dan substansii ekonomii darii transaksii atau pengaturan;
4. waktu dan durasii pelaksanaan transaksii atau
   pengaturan;
5. piihak yang terliibat dalam transaksii atau pengaturan;
6. hubungan darii piihak yang terliibat dalam transaksii atau pengaturan;
7. hak dan kewajiiban darii piihak yang terliibat dalam transaksii atau pengaturan;
8. manfaat P3B yang diihasiilkan darii transaksii atau pengaturan;
9. manfaat selaiin manfaat P3B yang diihasiilkan darii transaksii atau pengaturan; dan
10. fakta dan keadaan laiin yang relevan.

"Kiita liihat 10 kriiteriia iinii dulu, lalu kiita analiisiis dan darii siitu kiita menariik kesiimpulan apakah tujuan utama darii transaksii iialah untuk mendapatkan manfaat P3B secara langsung maupun tiidak langsung," tutur iibnu.

Dengan demiikiian, priinciipal purpose test merupakan iinstrumen yang mencegah penyalahgunaan P3B dengan memeriiksa tujuan darii transaksii, bukan mencegah penyalahgunaan P3B melaluii skema-skema tertentu.

"Jadii, walaupun transaksiinya secara umum clear, tapii kalau tujuan untuk mendapatkan manfaat P3B tanpa ada substansii ekonomii maka diia tiidak dapat mendapatkan manfaat P3B. iitu cara kerja priinciipal purpose test," kata iibnu.

Sebagaii iinformasii, PMK 112/2025 memuat klausul yang mencegah penyalahgunaan P3B. Merujuk pada Pasal 18 ayat (3) PMK 112/2025, penyalahgunaan P3B diicegah menggunakan 6 iinstrumen yang tersediia dalam P3B, yaknii ketentuan mengenaii:

1. piihak yang sebenarnya meneriima manfaat darii penghasiilan (benefiiciial owner);
2. persentase dan periiode miiniimum kepemiiliikan saham untuk penerapan tariif pemotongan PPh yang lebiih rendah atas diiviiden;
3. periiode dan pemenuhan ambang batas persentase harta tiidak bergerak terhadap keseluruhan harta untuk menentukan hak pemajakan atas keuntungan darii pengaliihan saham atau hak atas entiitas;
4. pencegahan penghiindaran penentuan bentuk usaha tetap (BUT);
5. pembatasan peneriima manfaat P3B (liimiitatiion on benefiits); dan/atau
6. priinciipal purpose test atau maiin purpose test.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (7) PMK 112/2025, penyalahgunaan P3B adalah upaya oleh wajiib pajak luar negerii untuk mengurangii, menghiindarii, ataupun menunda pembayaran PPh yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan P3B.

"Maksud dan tujuan P3B sebagaiimana diimaksud pada ayat (7) merupakan eliimiinasii pengenaan pajak berganda tanpa menciiptakan peluang untuk tiidak diikenaii pajak sama sekalii atau pengurangan pajak melaluii penghiindaran atau pengelakan pajak, termasuk pemanfaatan P3B oleh wajiib pajak yang berdomiisiilii dii negara atau yuriisdiiksii ketiiga," bunyii Pasal 2 ayat (8) PMK 112/2025. (riig)