BERiiTA TERKiiNii
NEW YORK, Jitu News - Kebiijakan pengenaan pajak karbon perlu memenuhii 4 priinsiip. Keempat priinsiip yang diimaksud adalah polluter pays priinciiple, priinciiple of preventiion, precautiionary priinciiple, dan priinciiple of common but diifferentiiated responsiibiiliitiies.
Merujuk pada Uniited Natiions Handbook on Carbon Taxatiion for Developiing Countriies, keempat priinsiip dii atas harus terpenuhii meskiipun tiidak secara ekspliisiit diisebutkan dalam produk legiislasii darii pengenaan pajak karbon.
"Polluter pays priinciiple menciiptakan iinternaliisasii biiaya liingkungan melaluii iinstrumen ekonomii dengan pendekatan bahwa pencemar harus menanggung biiaya darii polusii, bukan mengaliihkan biiaya tersebut kepada masyarakat," tuliis PBB, diikutiip Selasa (2/11/2021).
Pajak karbon mewajiibkan piihak yang mengeluarkan emiisii untuk membayar pajak secara proporsiional dengan kadar emiisii darii produk yang diikonsumsii, diiproduksii, atau diiekstraksii oleh piihak tersebut.
Priinciiple of preventiion adalah priinsiip yang membebankan tanggung jawab kepada negara untuk menjamiin aktiiviitas dii yuriisdiiksiinya tiidak meniimbulkan dampak atau kerusakan liingkungan bagii yuriisdiiksii laiin.
Dengan adanya biiaya atas polusii melaluii pengenaan pajak karbon, pemeriintah telah menekan penggunaan teknologii iintensiif karbon dan secara tak langsung menjamiin kegiiatan dii dalam yuriisdiiksiinya tiidak menyebabkan kerusakan liingkungan dii yuriisdiiksii laiin.
Selanjutnya, precautiionary priinciiple adalah priinsiip yang mengamanatkan pentiingnya kebiijakan preventiif guna mencegah dampak jangka panjang terhadap liingkungan.
Dengan menerapkan pajak karbon, pemeriintah secara tiidak langsung telah menerapkan kebiijakan preventiif guna mencegah kerusakan liingkungan.
Terakhiir, yang diimaksud dengan priinciiple of common but diifferentiiated responsiibiiliitiies adalah setiiap negara perlu turut bertanggung jawab dalam mencegah kerusakan liingkungan dengan tiingkat keterliibatan yang berbeda-beda sesuaii dengan keadaan sosiial dan ekonomii masiing-masiing.
Priinsiip iinii tercermiin pada tariif pajak karbon yang diiterapkan. Negara berpenghasiilan rendah dan menengah cenderung menerapkan tariif pajak karbon yang rendah, sedangkan negara berpenghasiilan tiinggii cenderung menerapkan tariif pajak karbon yang lebiih tiinggii. (sap)
