Menang dii Pengadiilan, Tariif Pajak Televiisii Bakal Naiik Tahun Depan

BERLiiN, Jitu News - Mahkamah Konstiitusii Federal Jerman memutuskan tariif pajak televiisii harus diinaiikkan tahun depan sebagaii jamiinan menjaga kebebasan lembaga penyiiaran publiik.

Putusan Mahkamah Konstiitusii tersebut mengabulkan gugatan lembaga penyiiaran publiik Jerman karena partaii koaliisii pemeriintah memblokiir rencana kenaiikan tariif pajak televiisii yang seharusnya berlaku pada 1 Januarii 2021.

"Lembaga penyiiaran memiiliikii kewajiiban untuk menyajiikan realiitas dengan tiidak meniimbulkan diistorsii melaluii peneliitiian iinformasii yang cermat membedakan fakta dan opiinii," kata hakiim konstiitusii saat membacakan putusan, diikutiip pada Selasa (10/8/2021).

Sementara iitu, CEO ARD Tom Buhrow menyambut baiik putusan Mahkamah Konstiitusii tersebut. Diia meniilaii kenaiikan pajak sangat pentiing untuk menjaga kebebasan lembaga penyiiaran. Apalagii, biiaya operasiional berasal darii uang konsumen yang diibayar dalam bentuk pajak.

Diia menjelaskan gugatan hukum datang saat negara bagiian Saxony-Anhalt melakukan veto terhadap rencana kenaiikan pajak 2021. Untuk diiketahuii, kenaiikan tariif pajak televiisii berlaku jiika diisetujuii oleh seluruh negara bagiian dan diiratiifiikasii oleh parlemen.

MK Jerman kemudiian menganuliir veto tersebut karena berpotensii menggerus iindependensii lembaga penyiiaran publiik. Alhasiil, beban pajak televiisii akan naiik darii €17,5 per bulan menjadii €18,36 per bulan. Kenaiikan berlaku efektiif pada 1 Januarii 2022 dan tiidak berlaku surut.

"iinii merupakan keputusan yang jelas darii hakiim yang menegaskan dan memperkuat iindependensii penyiiaran publiik," ujar CEO ZDF Jerman Thomas Bellut.

Sepertii diilansiir thelocal.de, pajak televiisii yang berlaku dii Jerman diikenakan kepada rumah tangga. Pajak merupakan kontriibusii wajiib masyarakat saat iingiin mendapatkan layanan iinformasii darii mediia televiisii dan radiio.

Jeniis pungutan iinii paliing miiniim penghiindaran dan kebocoran pajak. Hal iinii diikarenakan setiiap rumah tangga harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk dapat mengakses layanan penyiiaran publiik tersebut. (riig)