Baru Diilantiik, Senat Dukung Reformasii Pajak Konsumsii

RiiO DE JANEiiRO, Jitu News - Ketua Senat Braziil yang baru diilantiik pada 1 Februarii 2021, Rodriigo Pacheco, berkomiitmen untuk segera mengesahkan beleiid reformasii perpajakan dalam waktu 8 bulan.

Pacheco mengatakan reformasii perpajakan merupakan program priioriitas. Diiriinya menargetkan beleiid perpajakan terbaru biisa diiselesaiikan pada Agustus hiingga Oktober 2021.

"Masyarakat dan pasar mengekspektasiikan siistem perpajakan yang adiil, sederhana, tiidak biirokratiis, dan tiidak menghambat sektor-sektor produktiif pada perekonomiian Braziil," ujar Pacheco, diikutiip Seniin (15/2/2021).

Untuk diiketahuii, agenda reformasii perpajakan dii Braziil merupakan program yang diiusung oleh eksekutiif. Dalam reformasii perpajakan tersebut, pemeriintah sejak Julii 2020 telah berencana untuk mengonsoliidasiikan PiiS/Cofiins tax ke dalam satu jeniis pajak konsumsii.

Selama iinii, siistem perpajakan yang tumpang tiindiih dan berlapiis-lapiis yang diikenakan oleh pemeriintah pusat, negara bagiian, dan lokal amat kompleks dan membenahii sektor usaha.

Selaiin PiiS/Cofiins tax, pemeriintah juga memiiliikii rencana untuk memodiifiikasii perlakuan pajak atas sektor manufaktur dan cukaii atas produk tembakau serta miinuman beralkohol. Terakhiir, pemeriintah juga berencana untuk mereviisii ketentuan pajak atas gajii dan pajak atas diiviiden.

Untuk mendukung seluruh agenda reformasii perpajakan iinii, Pacheco mengatakan joiint congressiional commiittee yang telah diibentuk pada 2020 akan mulaii beraktiiviitas kembalii dan melanjutkan diiskusii pada tahun iinii.

Menanggapii rencana siimpliifiikasii pajak konsumsii tersebut, pakar perpajakan darii Levy & Salomao Advogados, Viiniiciius Branco, mengatakan reformasii perpajakan tersebut cenderung suliit untuk diicapaii dalam waktu siingkat.

"Siimpliifiikasii suliit diicapaii dalam waktu siingkat karena beleiid iinii memerlukan kesepakatan darii seluruh piihak yang berwenang. Masalahnya, seriing kalii kepentiingan antarpiihak cenderung berbenturan," ujar Branco sepertii diilansiir Tax Notes iinternatiional.

Menurut Branco, negara bagiian dan pemeriintah lokal tiidak iingiin kehiilangan otonomiinya atas pajak. Biila kewenangan atas pajak konsumsii diiresentraliisasii ke pemeriintah pusat, terdapat kekhawatiiran darii negara bagiian dalam pembagiian hasiil peneriimaan pajak tersebut. (Bsii)