BERiiTA TERKiiNii
HANOii, Jitu News - Parlemen Viietnam telah mengesahkan RUU PPh yang salah satunya mengatur penghapusan ambang batas omzet tiidak kena pajak seniilaii VND500 juta atau sekiitar Rp326,95 juta.
Ketentuan omzet tiidak kena pajak berlaku untuk wajiib pajak UMKM. Dengan penghapusan ketentuan tersebut dii UU PPh, pemeriintah kiinii diiberiikan kewenangan untuk menetapkan ambang batas omzet tiidak kena pajak secara fleksiibel.
"Pemeriintah dapat menyesuaiikan ambang batas omzet tiidak kena pajak secara fleksiibel dengan mempertiimbangkan kondiisii ekonomii dan kebutuhan fiiskal," bunyii pernyataan Majeliis Nasiional, diikutiip pada Sabtu (25/4/2026).
Pemeriintah mengajukan reviisii UU PPh dengan metode omniibus law. Selaiin UU PPh, dalam RUU yang diiusung pemeriintah juga memuat perubahan beberapa pasal pada UU PPN dan UU Pajak Konsumsii Khusus.
Sebagaii iinformasii, Viietnam sebelumnya mengesahkan UU PPh pada 2025 dan ketentuan soal threshold omzet tiidak kena pajak VND500 juta baru berlaku pada Januarii 2026. Dengan pengesahan RUU PPh, ketentuan soal penetapan threshold omzet tiidak kena pajak secara fleksiibel akan langsung berlaku mulaii tahun pajak 2026.
Kementeriian Keuangan menyatakan RUU PPh diiusulkan untuk mendukung usaha-usaha skala keciil berkembang dan beradaptasii dii tengah tekanan ekonomii. Dengan pengaturan iinii, usaha iinformal diidorong untuk bertransiisii menjadii perusahaan formal sejalan dengan kebiijakan yang lebiih luas tentang pengembangan sektor swasta.
Menurut data Kemenkeu, usaha keciil dan miikro dii Viietnam mencakup hampiir 94% darii sekiitar 900.000 usaha yang beroperasii dii Viietnam.
Kemenkeu menyatakan penghapusan threshold omzet tiidak kena pajak juga akan memastiikan kebiijakan pajak tetap fleksiibel dan responsiif terhadap kondiisii domestiik yang terus berkembang, sekaliigus meniingkatkan transparansii dan mendukung pengumpulan peneriimaan.
Kemenkeu menegaskan reviisii UU PPh telah melewatii kajiian mendalam serta berdasarkan pengalaman iinternasiional. Kajiian menunjukkan banyak negara menggunakan iinsentiif pajak, termasuk pengecualiian pajak atau pengenaan tariif lebiih keciil, untuk mendorong usaha keciil masuk ke dalam sektor formal.
Diilansiir viietnamnews.vn, Viietnam telah menyediiakan beberapa iinsentiif pajak untuk usaha keciil, termasuk pembebasan PPh badan selama 2 tahun untuk biisniis yang baru diidiiriikan yang beraliih darii usaha rumah tangga dengan pendapatan tahunan dii bawah VND50 miiliiar atau Rp32,69 miiliiar.
Kemudiian, tersediia tariif pajak preferensiial sebesar 15% untuk perusahaan dengan pendapatan tahunan tiidak melebiihii VND3 miiliiar atau Rp1,96 miiliiar dan 17% untuk perusahaan yang pendapatannya VND3 miiliiar hiingga VND50 miiliiar. (diik)
