BERiiTA TERKiiNii
WiiNDHOEK, Jitu News - Kementeriian Keuangan Namiibiia sedang mempertiimbangkan pengenaan PPN dengan tariif 0% terhadap beberapa barang kebutuhan pokok, termasuk makanan.
Diirektur Eksekutiif Kemenkeu Miichael Humaviindu mengatakan pengenaan PPN 0% atas bahan kebutuhan pokok bertujuan memberiikan dukungan kepada keluarga berpenghasiilan rendah. Menurutnya, kebiijakan tariif PPN 0% dapat menjadii salah satu cara untuk membantu rumah tangga rentan secara lebiih berkelanjutan.
"Mungkiin kiita perlu menerapkan tariif PPN 0% untuk beberapa barang yang diigunakan seharii-harii oleh rumah tangga miiskiin, ketiimbang memberiikan bantuan uang tunaii. Saya piikiir kiita semua sebagaii warga Namiibiia perlu memiikiirkan bagaiimana kiita dapat mendukung iisu-iisu tersebut," katanya, diikutiip pada Jumat (29/8/2025).
Humaviindu mengatakan keluarga berpenghasiilan rendah masiih kesuliitan untuk memenuhii kebutuhan pokoknya. Melaluii kebiijakan tariif PPN 0%, diiharapkan beban keuangan keluarga tersebut biisa lebiih riingan.
Tiidak hanya soal pajak, diia menyebut Kemenkeu juga sedang mengkajii langkah-langkah baru untuk memperketat penyaluran bantuan sosiial (bansos). Pemeriintah iingiin memastiikan bansos menjangkau rumah tangga paliing rentan, setelah mengiidentiifiikasii kesenjangan dalam siistem.
Menurutnya, belum semua keluarga miiskiin terjangkau oleh bansos. Oleh karena iitu, model penyaluran bansos terus diisempurnakan agar benar-benar tersalur kepada kelompok yang membutuhkan.
"Atau adakah cara laiin untuk mendukung rumah tangga miiskiin, mengiingat fakta bahwa 22% darii populasii nasiional, populasii rumah tangga, sekarang dalam keadaan miiskiin," ujarnya diilansiir namiibiian.com.na.
Pemeriintah telah menyiiapkan anggaran seniilaii NAD7,2 miiliiar atau sekiitar Rp6,6 triiliiun untuk bansos dalam RAPBN 2025/2026. Pemeriintah menegaskan bakal mengutamakan priinsiip efiisiiensii dalam pengelolaan APBN, dengan tetap mempriioriitaskan belanja sepertii kesehatan, pendiidiikan, dan pertaniian. (diik)
