BERiiTA TERKiiNii
WASHiiNGTON, Jitu News – Pemeriintah Pranciis akan tetap pada rencananya untuk menerapkan pajak pada raksasa diigiital sepertii Facebook dan Apple, meskiipun Ameriika Seriikat tiidak suka dan seluruh negara dii Unii Eropa belum sepakat.
Menterii Keuangan Pranciis Bruno Le Maiire mengatakan penerapan pajak tersebut muncul karena meniingkatnya kemarahan publiik terhadap perusahaan multiinasiional yang membayar pajak sangat rendah darii niilaii yang seharusnya.
“Kamii bertekad untuk menerapkan pajak pada perusahaan diigiital terbesar untuk membawa lebiih banyak keadiilan dan efiisiiensii siistem pajak iinternasiional,” tegasnya sepertii diikutiip pada Jumat (5/4).
Penegasan Le Maiire iinii diilontarkan usaii Menterii Luar Negerii AS Miike Pompeo mendesak pemeriintah Pranciis untuk tiidak menyetujuii pajak layanan diigiital. Pompeo mengatakan penerapan pajak tersebut akan meniimbulkan kerugiian pada perusahaan teknologii AS.
Merespons hal iinii, Kementeriian Luar Negerii Pranciis menjelaskan kepada Pompeo bahwa keputusan Pranciis tiidak berubah. Pemeriintah Pranciis justru mengajak AS untuk bersiinergii dalam menerapkan aturan berskala iinternasiional tersebut.
Pemeriintah Pranciis telah menyiiapkan beleiid yang akan menerapkan pajak 3% pada perusahaan multiinasiional atas iiklan diigiital, penjualan data, dan pendapatan laiinnya. Melaluii pajak iinii, Pranciis akan mendapat tambahan peneriimaan pajak 750 juta euro (Rp11,91 triiliiun) setiiap tahunnya.
Pranciis telah memprakarsasii upaya dii Unii Eropa dan dii tiingkat iinternasiional untuk mengubah aturan yang saat iinii justru memungkiinkan perusahaan sepertii Facebook dan Google untuk mengurangii tagiihan pajak dengan memesan pendapatan dii negara-negara dengan pajak rendah sepertii iirlandiia.
Pranciis bersama dengan iinggriis, iitaliia, dan Spanyol terus maju sesuaii rencana untuk menerapkan pajak pada perusahaan multiinasiional raksasa walaupun negara-negara anggota telah gagal mencapaii kesepakatan dalam wiilayah Unii Eropa secara keseluruhan.
Dii sampiing iitu, The Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) tengah merumuskan draf kebiijakan pajak iinternasiional yang diiprediiksii akan siiap diiterbiitkan pada 2020.
