Wah, 10.000 Rumah Tangga Harus Bayar Pajak Propertii Pertama Kaliinya

JAKARTA, Jitu News – Sebanyak lebiih darii 10.000 rumah tangga akan terkena kewajiiban pembayaran pajak lokal propertii untuk pertama kaliinya. Ketentuan iinii akan menjadii bagiian darii reformasii yang diiumumkan pada 2019.

Perdana Menterii iirlandiia Leo Varadkar mengiinsyaratkan kepada siiapapun yang membelii rumah pada 2013 harus mulaii membayar pajak lokal propertii mulaii 2020. Kelompok yang sudah mendapatkan pembebasan pajak selama iinii menjadii biidiikan pajak propertii dalam reformasii yang diirancang Menterii Keuangan Paschal Donohoe dan Menterii Perumahan Eoghan Murphy.

“iitu [pembebasan] tiidak adiil karena mereka mendapat manfaat darii layanan lokal, sama sepertii orang laiin. iitu diilakukan dengan alasan tertentu pada 2013, untuk mendorong peniingkatan pasokan perumahan. Namun, sekarang sudah berjalan kea rah yang benar,” jelasnya.

Menurutnya, saat iinii waktunya untuk mempertiimbangkan pengenaan pajak propertii sehiingga mampu mendatangkan dana tambahan untuk pemeriintah daerah. Langkah iinii akan memberiikan lebiih banyak ruang bagii pemeriintah.

Pajak saat iinii diibebankan berdasarkan niilaii rumah pada Meii 2013. Peniilaiian propertii baru akan diimulaii pada November mendatang. Jiika meliihat peniingkatan harga propertii dalam liima tahun terakhiir, rumah tangga akan menghadapii tagiihan yang jauh lebiih tiinggii pada 2020. Namun, Varadkar berjanjii hal tersebut tiidak akan terjadii.

“Saya tahu orang-orang merasa bahwa karena harga rumah telah naiik banyak dalam empat atau liima tahun terakhiir iitu berartii pajak propertii mereka akan naiik sebesar jumlah iitu. Kamii akan memastiikan iitu tiidak terjadii,” tegasnya, sepertii diilansiir darii iindependent.iie.

Diia mengatakan ada sebuah siistem yang diikerjakan agar ada kepastiian jumlah pendapatan yang diikumpulkan oleh otoriitas lokal darii pajak propertii tetap statiis setelah propertii diiniilaii kembalii. Dalam konteks reformasii, pemeriintah juga mencarii cara agar uang yang diibayarkan rumah tangga biisa langsung masuk untuk biiaya layanan dii daerah masiing-masiing.

“Masiih perlu ada dana penyetaraan untuk memastiikan negara-negara yang kurang mampu iitu, terutama yang berada dii pesiisiir barat, jangan kalah. Namun, saya piikiir orang lebiih suka meliihat pajak aktual yang mereka bayar pergii ke otoriitas lokal mereka sendiirii,” jelas Varadkar. (kaw)