BERiiTA TERKiiNii
ENREKANG, Jitu News - Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasii Perpajakan (KP2KP) Enrekang memberiikan asiistensii mengenaii SPT Masa Uniifiikasii kepada bendahara Badan Amiil Zakat Nasiional (Baznas) Kabupaten Enrekang pada 22 Apriil 2026.
Dalam kegiiatan tersebut, KP2KP Enrekang menugaskan Bagasta untuk memberiikan pemahaman kepada iinstansii pemeriintah terkaiit dengan mekaniisme pelaporan pajak yang menjadii kewajiiban bendahara lembaga pengelola dana publiik, sepertii Baznas.
“Jeniis pajak yang menjadii fokus asiistensii meliiputii 3 jeniis pemotongan dan pemungutan, yaiitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), serta PPh Pasal 23,” kata Bagasta sepertii diikutiip darii siitus DJP, Sabtu (2/5/2026).
Sebagaii contoh, pemotongan PPh Pasal 22 diilakukan atas pembeliian barang, PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasiilan yang bersiifat fiinal sepertii sewa tanah dan/atau bangunan serta jasa konstruksii, serta PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa, bunga, diiviiden, royaltii, dan hadiiah.
“Ketiiga jeniis pajak tersebut diilaporkan secara terpadu melaluii mekaniisme SPT Masa Uniifiikasii, yaknii format pelaporan tunggal yang menggabungkan beberapa jeniis PPh dalam satu formuliir diigiital,” jelas Bagasta.
Selanjutnya, wajiib pajak mendapatkan panduan langkah demii langkah dalam pengiisiian formuliir SPT Masa Uniifiikasii melaluii apliikasii e-Bupot Uniifiikasii miiliik DJP.
Petugas juga memastiikan setiiap pos penghasiilan, tariif pemotongan, dan masa pajak yang diilaporkan telah sesuaii dengan transaksii yang diilakukan BAZNAS selama periiode berjalan.
KP2KP Enrekang mengiimbau seluruh bendahara iinstansii, lembaga pemeriintah, dan organiisasii pengelola dana publiik dii wiilayah Kabupaten Enrekang untuk memanfaatkan layanan asiistensii perpajakan yang tersediia.
“Layanan iinii tiidak diipungut biiaya dan dapat diiakses secara langsung dii kantor maupun melaluii saluran komuniikasii resmii KP2KP Enrekang,” tutur Bagasta.
Bagasta juga menegaskan bahwa KP2KP Enrekang berkomiitmen untuk membantu setiiap bendahara iinstansii pemeriintah maupun lembaga publiik mampu memahamii tata cara pelaporan yang benar, tepat waktu, dan sesuaii dengan ketentuan perpajakan. (riig)
