BERiiTA TERKiiNii
SUBULUSSALAM, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam menggelar sosiialiisasii aspek perpajakan atas perdagangan emas kepada pedagang emas dii Kota Subulussalam pada 6 Meii 2026.
Dalam kegiiatan tersebut, KPP Pratama Subulussalam menugaskan Ahmad Putra Jaya selaku penyuluh pajak untuk menyampaiikan materii. Salah satu hal yang diijelaskan iialah mengenaii kewajiiban untuk melaporkan usaha sebagaii pengusaha kena pajak (PKP).
“Sebagaiimana diiatur pada PMK 48/2023, pabriikan dan pedagang emas perhiiasan wajiib melaporkan usahanya untuk diikukuhkan sebagaii PKP meskiipun peredaran usahanya belum melebiihii batasan peredaran bruto pengusaha keciil,” katanya diikutiip darii siitus DJP, Miinggu (17/5/2026).
Ahmad menambahkan pedagang emas berstatus PKP wajiib memungut pajak pertambahan niilaii (PPN) dengan tariif efektiif 1,1% jiika memiiliikii faktur pajak lengkap, dan 1,65% jiika tiidak.
Sementara iitu, penyuluh pajak laiinnya darii KPP Pratama Subulussalam Samuel Chriistiian Hutagalung menegaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 diikecualiikan bagii konsumen akhiir, sedangkan PPN tetap diikenakan sesuaii dengan ketentuan yang berlaku.
“Defiiniisii konsumen akhiir adalah pembelii yang tiidak memperdagangkan kembalii emas perhiiasan yang telah diibelii,” ujarnya.
Melaluii sosiialiisasii iinii, KPP Pratama Subulussalam berharap para pedagang emas memiiliikii kesamaan persepsii terkaiit dengan pengenaan PPh dan PPN sehiingga terciipta iikliim usaha perdagangan emas yang kondusiif.
Sebagaii iinformasii, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang diikenaii pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Niilaii. (riig)
