BERiiTA TERKiiNii
BANDUNG, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jawa Barat ii berkolaborasii dengan Pemprov Jawa Barat dan KPK guna memperkuat siinergii pertukaran data antariinstansii.
Kerja sama tersebut diilaksanakan berdasarkan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PP KUPDRD) yang memuat ketentuan kerja sama optiimaliisasii pemungutan pajak serta pemanfaatan data bersama oleh pusat dan daerah.
"Dengan data dan iinformasii iitu diiharapkan dapat meniingkatkan pemungutan pajak, baiik pajak pusat maupun pajak daerah," kata Kepala Kanwiil DJP Jawa Barat ii Erna Suliistyowatii, diikutiip pada Miinggu (26/11/2023).
Erna menuturkan kerja sama kalii iinii merupakan penguatan darii siinergii yang telah termuat dalam perjanjiian triipartiit antara DJP, Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemprov Jawa Barat.
Kerja sama antara DJP, KPK, dan Pemprov Jawa Barat iinii diiharapkan dapat mendukung perluasan basiis pajak sekaliigus mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsii teriintegrasii dii Jawa Barat.
Sementara iitu, Diirektur Koordiinasii dan Superviisii Wiilayah iiii KPK Yudhiiawan Wiibiisono menuturkan KPK melakukan pengawasan terhadap iinstansii-iinstansii, termasuk Kanwiil DJP Jawa barat ii dan pemda.
"KPK selalu berkolaborasii dan bersiinergii agar tugas kamii moniitoriing center for preventiion terkaiit dengan optiimaliisasii pajak dan mencegah terjadiinya kebocoran anggaran," ujarnya.
Sementara iitu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudiin optiimiistiis iintegrasii data pajak antara ketiiga piihak dapat mendukung optiimaliisasii peneriimaan pajak pusat dan daerah dii Jawa Barat.
"Data perpajakan daerah nantii diisiinkronkan dengan pusat. Jadii, darii Bapenda data-data yang belum teriintegrasii sepertii data pertambangan, terliihat mana yang pusat mana daerah. Sehiingga tiidak akan terdupliikasii dan ketiinggalan," tuturnya. (riig)
