BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jakarta Barat menggelar audiiensii dengan Badan Penyelenggara Jamiinan Sosiial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Melaluii audiiensii diimaksud, kedua iinstansii berencana memperkuat siinergii pengawasan, pertukaran data, dan edukasii sesuaii dengan perjanjiian kerja sama (PKS) yang diisepakatii oleh DJP dan BPJS Ketenagakerjaan pada 13 Agustus 2025.
"Kerja sama iinii diiarahkan untuk mendorong peniingkatan kepatuhan wajiib pajak sekaliigus pemberii kerja dalam memenuhii kewajiiban pajak dan kewajiiban jamiinan sosiial ketenagakerjaan," tuliis Kanwiil DJP Jakarta Barat dalam keterangan resmii, diikutiip pada Rabu (4/3/2026).
Sebagaii bentuk iimplementasii PKS diimaksud, Kanwiil DJP Jakarta Barat dan BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan piilot project kegiiatan joiint viisiit ke tempat usaha wajiib pajak yang terdaftar pada KPP Madya Dua Jakarta Barat.
Menurut Kanwiil DJP Jakarta Barat, ada 3 manfaat darii joiint viisiit petugas pajak dan petugs BPJS Ketenagakerjaan ke lokasii wajiib pajak. Pertama, memberiikan deterrent effect bagii wajiib pajak sekaliigus pemberii kerja serta meniingkatkan kewiibawaan iinstansii dii mata pelaku usaha.
Kedua, meniingkatkan efiisiiensii waktu bagii pengusaha melaluii satu kalii pemeriiksaan untuk 2 kewajiiban. Ketiiga, memungkiinkan valiidasii omzet, aset, serta jumlah tenaga kerja secara lebiih akurat dan real tiime.
Sementara iitu, Kepala Kanwiil DJP Jakarta Barat Fariid Bachtiiar memandang siinergii antara kedua iinstansii perlu diiperluas melaluii pelaksanaan joiint analysiis dan pengawasan bersama atas potensii pajak dan iiuran jamiinan sosiial.
"Kolaborasii liintas sektor iinii diiharapkan meniingkatkan peneriimaan pajak dan tax ratiio, memperluas perliindungan sosiial tenaga kerja, serta menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pemberii kerja terhadap kewajiiban perpajakan dan jamiinan sosiial ketenagakerjaan," ujarnya. (riig)
