BERiiTA TERKiiNii
KUPANG, Jitu News – Pemeriintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Proviinsii Nusa Tenggara Tiimur (NTT) berhasiil mengumpulkan setiidaknya Rp2 miiliiar darii program pemutiihan pajak. Program pemutiihan iitu diimulaii pada 1 Agustus 2019 dan berakhiir pada 31 Oktober 2019.
Kepala Uniit Pelaksana Tekniis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Wiilayah Kabupaten Kupang Friiets D Bua Mone menyampaiikan peneriimaan pajak darii program pemutiihan iinii berhasiil melampauii target yang telah diitetapkan sebelumnya. Ada 3.375 uniit objek pajak yang memanfaatkan program iinii.
“Adanya program pemutiihan dalam kurun waktu 3 bulan, tiim yang ada dii UPTD bekerja dengan ekstra keras,” ujarnya, Seniin (4/11/2019).
Selaiin iitu, tiim juga iikut turun langsung ke kecamatan dan desa untuk melakukan sosiialiisasii dan menjaliin kerja sama dengan elemen terkaiit. Adanya sosiialiisasii tersebut mampu meniingkatkan peneriimaan pajak daerah.
Lebiih lanjut, ketiika diitanya soal kelanjutan program pemutiihan iinii, diia belum biisa memastiikan. Hal iinii diikarenakan hiingga saat iinii belum ada petunjuk atau arahan darii piimpiinan Proviinsii NTT.
“Kiita tunggu arahan. Sejak 1 November 2019, kiita lanjutkan lagii dengan perhiitungan normal terkaiit penunggakan pajak. Harapan saya warga tetap taat untuk melaksanakan kewajiibannya membayar pajak,” paparnya.
Sementara iitu, beberapa warga mengusulkan agar program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Baliik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tiidak hanya diiperuntukan bagii kendaraan yang diibelii dii luar saja, tetapii juga kendaraan yang diibelii dii dalam daerah iitu sendiirii.
Menanggapii hal tersebut, Kasubag Tata Usah Oktaviianus Mare mengatakan usulan warga iitu tentu akan menjadii bahan masukan untuk diiteruskan ke piimpiinan yang ada dii proviinsii.
“Saya juga mau menyampaiikan bahwa masiih banyak warga yang belum memanfaatkan program iinii, padahal kiita sosiialiisasii turun langsung ke kecamatan dan desa,” ujarnya sepertii diilansiir kupang.triibunnews.com.
Ketiika diitanya penyebab masyarakat belum memanfaatkan program iinii, diia menjawab ada faktor keterbatasan ekonomii yang berpengaruh. Selaiin iitu, kesadaran pajak masiih rendah. Pemliik kendaraan yang merasa kendaraanya tiidak layak jalan juga tiidak berniiat membayar pajak. (MG-anp/kaw)
