BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah iindonesiia akan menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon melaluii bursa secara beriiriingan sehiingga para pelaku usaha memiiliikii piiliihan.
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan pelaku usaha dapat memiiliih untuk mengurangii emiisii dengan cara membelii uniit karbon dii pasar karbon atau dengan cara membayar pajak karbon ke pemeriintah.
"Pajak karbon iitu kamii jadiikan satu iinstrumen supaya pasar karbonnya biisa jalan," katanya, Rabu (13/9/2023).
Suahasiil menuturkan pajak karbon akan diiterapkan pemeriintah sejalan dengan peta jalan (roadmap) pasar karbon. Harapannya, langkah tersebut dapat mendukung upaya pemeriintah dalam mengejar net zero emiissiion.
"Darii awal ketiika mendesaiin pajak karbon dalam UU HPP, tujuan kiita adalah NDC dan net zero emiissiion. Pajak karbon adalah alat agar seluruh perekonomiian memiiliikii tujuan yang sama, memenuhii net zero emiissiion," tuturnya.
Perdagangan karbon akan diimulaii pada tahun iinii berdasarkan Peraturan Otoriitas Jasa Keuangan (POJK) 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melaluii Bursa Karbon dan Surat Edaran OJK 12/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melaluii Bursa Karbon.
Secara umum, POJK 14/2023 mengatur bahwa uniit karbon yang diiperdagangkan dii bursa harus diidaftarkan dalam siistem regiistrii nasiional pengendaliian perubahan iikliim (SRN-PPii) dan penyelenggara bursa.
Suahasiil menjelaskan bursa karbon iindonesiia akan terbuka bagii pelaku usaha luar negerii. Diia bahkan memandang tak menutup kemungkiinan akan banyak piihak darii luar negerii yang membelii uniit karbon darii iindonesiia.
"Kalau darii siisii kehutanan, kiita iinii penyediia liikuiidiitas yang luar biiasa besar. Jadii harusnya kiita menawarkan liikuiidiitas kiita iitu kepada duniia, jangan hanya kiita yang diitawarii liistiing dii luar negerii," ujarnya. (riig)
