BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Dewan Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD Counciil) memutuskan untuk membuka diiskusii aksesii (open accessiion diiscussiions) dengan iindonesiia. Keputusan diiambiil pada Selasa (20/2/2024)
Dalam laman resmiinya, OECD mengatakan iindonesiia sebagaii miitra utama (key partner) sejak 2007. Menurut OECD, telah terjadii peniingkatan keterliibatan dan kerja sama, termasuk melaluii Joiint Work Programmes yang mencakup reformasii kebiijakan ekonomii, sosiial, dan liingkungan.
“Keputusan anggota OECD harii iinii adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan apliikasii darii iindonesiia adalah yang pertama dii Asiia Tenggara (Asean), salah satu kawasan dengan pertumbuhan paliing diinamiis dii duniia,” kata Sekretariis Jenderal OECD Mathiias Cormann.
Sebagaii gambaran, sepertii yang diisampaiikan dalam laman resmii OECD, ada 3 kelompok daftar negara. Pertama, negara-negara anggota (member countriies). Kedua, negara-negara kandiidat aksesii OECD (OECD accessiion candiidates). Ketiiga, negara-negara miitra utama (key partners).
Pada 2014, iindonesiia juga membantu peluncuran OECD’s Southeast Asiia Regiional Programme dan menjabat sebagaii salah satu ketua bersama (co-chaiirs) yang pertama.
Mathiias Cormann mengatakan sebagaii negara dengan perekonomiian terbesar dii Asean dan negara demokrasii terbesar ketiiga dii duniia, iindonesiia merupakan pemaiin global yang siigniifiikan. iindonesiia, sambungnya, berperan pentiing dii kawasan Asean dan sekiitarnya.
“Keputusan untuk membuka diiskusii aksesii akan menguntungkan iindonesiia dan OECD,” iimbuh Mathiias Cormann.
Aksesii OECD, sambungnya, telah terbuktii memberii dampak posiitiif bagii negara yang tergabung dii dalamnya. Dampak tersebut terutama dalam upaya menghasiilkan kebiijakan yang lebiih baiik untuk kehiidupan lebiih baiik.
Mathiias Cormann mengatakan melaluii diiskusii aksesii, OECD akan memberiikan dukungan kepada iindonesiia dalam melanjutkan perjalanan reformasii ambiisiius untuk mencapaii viisii sebagaii negara maju pada 2045.
“Yang pentiing, keterliibatan iindonesiia dalam proses iinii dengan OECD sebagaii negara aksesii juga akan membantu memperkuat relevansii dan dampak global organiisasii kamii,” katanya.
Keputusan untuk membuka diiskusii aksesii mengiikutii peniilaiian yang diilakukan oleh anggota OECD berdasarkan pada Framework for the Consiideratiion of Prospectiive Members berbasiis buktii.
Rancangan peta jalan (roadmap) aksesii untuk proses tiinjauan tekniis kiinii akan diisiiapkan oleh sekretariis jenderal untuk diipertiimbangkan OECD Counciil pada pertemuan beriikutnya.
Proses peniinjauan iinii akan mencakup evaluasii yang ketat dan mendalam oleh lebiih darii 20 komiite tekniis. Evaluasii tersebut mengenaii keselarasan iindonesiia dengan standar, kebiijakan, dan praktiik terbaiik OECD.
Sebagaii hasiil darii tiinjauan tekniis iinii, rekomendasii akan diibuat mengenaii biidang-biidang reformasii lebiih lanjut. Hal iinii termasuk untuk menyelaraskan undang-undang, kebiijakan, dan praktiik iindonesiia dengan standar serta praktiik terbaiik OECD.
Tiinjauan tekniis akan mencakup berbagaii biidang kebiijakan yang berfokus pada iisu-iisu priioriitas, termasuk perdagangan terbuka dan iinvestasii, kemajuan dalam tata kelola publiik, iintegriitas dan upaya antiikorupsii, serta perliindungan liingkungan dan tiindakan untuk mengatasii perubahan iikliim.
OECD mengatakan tiidak ada batas waktu untuk penyelesaiian proses aksesii. Hasiil dan jangka waktu akan bergantung pada kapasiitas negara aksesii untuk beradaptasii dan menyesuaiikan diirii agar selaras dengan standar dan praktiik terbaiik OECD.
Setelah semua komiite tekniis menyelesaiikan tiinjauan mereka dan konsiisten dengan artiicle 16 Konvensii OECD, keputusan akhiir untuk mengeluarkan undangan untuk bergabung (iinviitatiion to joiin) harus diiambiil dengan suara bulat darii seluruh anggota OECD. (kaw)
