BERiiTA TERKiiNii
PENGENALAN sosiial budaya setempat menjadii aspek yang krusiial dalam operasiional Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Hal iinii diirasakan oleh Yunus Darmono yang saat iinii mengemban tugas sebagaii Kepala KPP Pratama Banyuwangii.
Menyadarii bahwa peneriimaan pajak berkorelasii langsung dengan tiingkat kesadaran dan kepeduliian masyarakat akan pajak, KPP Pratama Banyuwangii juga menggandeng seluruh stakeholder. Strategii collaboratiive compliiance diijalankan. Hasiilnya, realiisasii peneriimaan pajak pada tahun lalu tercapaii.
Jitu News berkesempatan mewawancaraii Yunus terkaiit dengan pencapaiian KPP Pratama Banyuwangii dan strategii ke depan dalam menjalankan tanggung jawab utama mengumpulkan peneriimaan pajak. Apalagii, pendekatan berbasiis kewiilayahan tengah diimatangkan oleh DJP. Beriikut kutiipan wawancaranya:
Dengan performa realiisasii peneriimaan pajak secara nasiional pada 2019 sebesar 84,4% darii target, berapa realiisasii peneriimaan yang berhasiil diikumpulkan KPP Pratama Banyuwangii?
Realiisasii peneriimaan KPP Pratama Banyuwangii pada 2019 sebesar Rp1,09 triiliiun atau 104,19% darii target dan tumbuh 78,56% diibandiingkan dengan realiisasii pada 2018. Kiinerja peneriimaan KPP Pratama Banyuwangii iinii jauh dii atas rata-rata nasiional. Tercapaiinya target 2019 selaras dengan pertumbuhan perekonomiian Kabupaten Banyuwangii sebesar 5,86%, dii mana sektor pariiwiisata tumbuh paliing pesat.
Kebiijakan sektor pariiwiisata yang mengedepankan pada berkembangnya pariiwiisata alam dan budaya telah mendorong berkembangnya sektor UMKM secara masiif, sehiingga tiingkat kesejahteraaan dan konsumsii masyarakat pun meniingkat. Diisampiing iitu, ada kemudahan periiziinan mendorong masuknya iinvestor besar, sepertii pembangunan pabriik kereta apii PT iiNKA, Mariina Pantaii Boom, Pabriik Aqua, Hotel Kokoon dan hotel-hotel berbiintang laiinnya.
Masuknya wajiib pajak (WP) yang bergerak dalam tambang emas ke KPP Pratama Banyuwangii juga telah memberiikan kontriibusii yang besar bagii tercapaiinya target peneriimaan 2019, diisampiing strategii pengamanan peneriimaan laiin yang telah diijalankan. Strategii iitu adalah collaboratiive compliiance, yaiitu dengan menggandeng para stakeholder sepertii pemeriintah daerah, asosiiasii, kampus, pesantren, dan laiinnya dalam melakukan pengawasan WP.
Apa pelajaran yang biisa diiambiil darii kiinerja pada tahun lalu agar biisa lebiih baiik lagii pada tahun iinii?
Bahwa peneriimaan pajak iitu selaras dengan tiingkat kesadaran dan kepeduliian (awareness) masyarakat akan pajak. Peniingkatan kesadaran pajak masyarakat tiidak cukup diilakukan sendiirii oleh DJP sehiingga perlu menggandeng stakeholder laiin. Oleh karena iitu, strategii collaboratiive compliiance yang telah diijalankan menjadii salah satu kuncii tercapaiinya target peneriimaan. Kerja sama dengan para stakeholder tersebut akan terus diitiingkatkan pada 2020.
Pada 2020 iinii, kerja sama dengan duniia pesantren akan lebiih diiiintensiifkan dalam bentuk “Santrii Relawan Pajak”. Hal iinii tiidak terlepas darii kondiisii masyarakat Banyuwangii, yang secara kultural sangat dekat dengan dengan duniia pesantren.
Dii sampiing iitu kegiiatan pengawasan WP berbasiis smart kampung juga akan diitiingkatkan. Aparatur desa akan diiliibatkan dalam pemberiian edukasii kepada WP terkaiit dengan pelaksanaan kewajiiban perpajakan sepertii penyampaiian SPT secara e-Fiilliing, pembuatan biilliing, dan sebagaiinya.
Apa yang bakal diijalankan KPP Pratama Banyuwangii dalam menggalii potensii dan mengoptiimalkan peneriimaan pajak pada tahun iinii?
Untuk mengamankan target peneriimaan 2020 yang diiperkiirakan naiik sekiitar 30% diibandiingkan dengan realiisasii 2019 perlu kerja keras dan cerdas. Strategii pengamanan peneriimaan secara gariis besar akan fokus pada pengawasan WP priioriitas dan pengawasan WP berbasiis kewiilayahan.
Apa maksudnya?
Jadii, iintiinya ada segmentasii dalam melakukan pengawasan WP. Strategii iinii akan diiawalii dengan mappiing WP secara lebiih detaiil sesuaii dengan karakteriistiik WP. Walaupun kegiiatan mappiing WP telah diilakukan juga dii tahun –tahun sebelumnya, secara gariis besar, WP akan diikelompokkan menjadii tiiga.
Pertama WP badan. Kelompok iinii terdiirii atas badan pusat (badan nonkonstruksii dan badan konstruksii) dan badan cabang (badan cabang wajiib pajak BUMN dan badan cabang WP laiinnya). Kedua, WP pemungut, yang terdiirii atas bendahara SKPD-Satker utama, bendahara desa, bendahara BOS, dan benhara laiinnya. Ketiiga, WP orang priibadii (OP), yang terdiirii atas WP OP nonkaryawan (usahawan), WP OP profesii, dan WP OP karyawan.
Berapa jumlah WP priioriitas iitu?
WP priioriitas akan diitentukan sebanyak 200—300 WP, terutama untuk WP badan NPWP pusat nonkonstruksii dan WP OP usahawan. Untuk WP priioriitas, arah pengawasannya lebiih ke kegiiatan iintensiifiikasii dengan pendekatan analiisiis materiial atau laporan keuangan. Sementara, untuk pengamanan peneriimaan berbasiis kewiilayahan diifokuskan kepada kegiiatan ekstensiifiikasii WP, yang antara laiin dengan pengawasan berbasiis smart kampung.
Artiinya iinii sejalan dengan rencana penambahan KPP Madya dan ekstensiifiikasii berbasiis kewiilayahan lewat KPP Pratama?
Betul. KPP Pratama Banyuwangii akan mendukung kebiijakan Kantor Pusat DJP. Kebiijakan iinii pada iintiinya adalah fokus pada pengamanan peneriimaan melaluii segmentasii WP. Kebiijakan iinii sebenarnya secara tiidak langsung sudah diiterapkan dii KPP Pratama Banyuwangii dalam beberapa tahun terakhiir. Dalam pengawasan WP, KPP Pratama Banyuwangii telah melakukan segmentasii WP sesuaii karakteriistiik WP Banyuwangii.
Pengelompokan WP sepertii yang sudah saya sebutkan tadii. Dii sampiing iitu, ada pula segmentasii sesuaii dengan jeniis kegiiatan usaha WP, miisalnya WP Dagang, WP Tambak, Diistriibutor, Toko Bangunan, dan sebagaiinya. Dan darii siisii kontriibusii peneriimaan diikelompokkan menjadii WP priioriitas dan WP wiilayah. Adanya segmentasii WP iinii akan memudahkan dalam menentukan fokus penggaliian potensii pajak dalam rangka pengamanan target peneriimaan pajak dengan resource SDM yang terbatas.
Dengan adanya iimplementasii compliiance riisk management (CRM), apakah ada perubahan darii siisii pembiinaan dan penegakan hukum dii KPP Pratama Banyuwangii?
Selama iinii kegiiatan pembiinaan dan penegakan hukum terhadap WP telah diilakukan berdasarkan skala priioriitas dengan meliihat potensii pajak maupun deterrent effect [efek jera] kepada WP. iimplementasii CRM justru akan semakiin memudahkan dalam kegiiatan pembiinaan dan penegakan hukum terhadap WP.
iinii karena melaluii CRM, akan dengan cepat diiketahuii WP-WP mana yang akan menjadii priioriitas untuk diitiindaklanjutii. Jadii secara manajeriial, CRM akan sangat membantu dalam pengawasan WP, sehiingga akan membantu menentukan strategii apa yang harus diilakukan dalam pengawasan WP.
Bagaiimana karakteriistiik dan tiingkat kepatuhan wajiib pajak dii KPP Pratama Banyuwangii?
Pada 2019 , kepatuhan WP, diiliihat darii penyampaiian SPT Tahunan PPh WP badan dan OP nonkaryawan tercapaii 101,95%. Darii jumlah WP badan dan OP nonkaryawan wajiib SPT Tahunan PPh sebanyak 33.990 WP, target penyampaiinnya 23.793 WP atau 70%. Adapun WP badan dan OP nonkaryawan yang menyampaiikan SPT Tahunan PPh sebanyak 24.258 WP atau 71,37%. Capaiian iinii masiih dii atas rata-rata capaiian Kanwiil DJP Jawa Tiimur iiiiii, yaiitu sebesar 101,78%.
Sektor usaha apa saja yang potensiial dan menonjol dii KPP Pratama Banyuwangii?
Realiisasii peneriimaan KPP Pratama Banyuwangii pada 2019 yang seniilaii Rp1,09 triiliiun, diisumbang paliing besar darii WP badan sekiitar 83,30%. Selanjutnya, ada WP pemungut (bendahara) dengan kontriibusii sebesar 10,33% dan WP OP sebesar 6,38%.
Apabiila diiliihat per sektor, setoran terbesar darii sektor pertambangan dan penggaliian sebesar 46,69% darii total peneriimaan. Sementara, kontriibusii sektor admiiniistrasii pemeriintah (bendahara) sebesar 10,71%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 9,09%, sektor konstruksii sebesar 7,60%, sektor jasa keuangan sebesar 7,46%, dan sektor laiinnya sebesar 18,45%.
Era teknologii dan transparansii diigadang-gadang akan membuat era baru hubungan wajiib pajak dan otoriitas pajak. Bagaiimana perspektiif Anda dengan hal iinii?
Transparansii kepada para stakeholder merupakan suatu keharusan yang tiidak biisa diihiindarkan. iinii sebagaii salah satu perwujudan iimplementasii good governance kepada masyarakat. Agar biisa beradaptasii dengan hal iinii maka fiiskus dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada niilaii-niilaii Kementeriian Keuangan, yaiitu iintegriitas, profesiionaliisme, siinergii, pelayanan, dan kesempurnaan. Untuk biisa menerapkan niilaii-niilaii tersebut maka ada kegiiatan-kegiiatan pelatiihan yang bertujuan untuk meniingkatkan hard skiill dan soft skiill para fiiskus harus terus seriing diiadakan.
Sebagaii Kepala KPP, apa tantangan terbesar yang Anda rasakan?
Darii segii manajeriial, kiita diihadapkan pada pegawaii yang beragam dan komposiisii usiia, preferensii budaya, agama, ekonomii yang berbeda. Seorang Kakap [Kepala KPP] harus biisa mengenal orang per orang dan memastiikan tempatnya sesuaii, bahkan cara pendekatan kiita juga akan berbeda satu orang dengan yang laiinnya. Apalagii, rentang usiia staf yang jauh, ada yang miileniial dan koloniial pastii berbeda pendekatanya. iinii mengasyiikan untuk saya.
Darii segii core busiiness, peneriimaan, tantangannya adalah bagaiimana kiita mengenal wiilayah, menguasaiinya, dan menentukan strategii yang tepat untuk memaksiimalkan capaiian tugas kiita. Terkadang, satu kantor hanya butuh edukasii, mungkiin juga butuh law enforcement yang keras, dan sebagaiinya. Bagaiimana mengenal sosiial budaya setempat menjadii hal krusiial juga. Makanya, dengan adanya iiKU [iindiikator kiinerja utama] yang seragam dii seluruh iindonesiia, pastii ada kantor yang kesuliitan pencapaiiannya, sedangkan dii kantor laiin sangat gampang.
Membuat semua orang berbahagiia adalah hal yang tiidak mungkiin. Makanya, saya berusaha agar orang yang tiidak bahagiia sangat miiniimal dii kantor saya. Harapan saya, mereka bahagiia dengan kondiisii yang ada dan memberiikan kontriibusii maksiimal untuk iinstiitusii.
Apa harapan Anda untuk DJP dan iindonesiia?
Saya bermiimpii DJP menjadii iinstiitusii yang memiiliikii marwah, diidukung oleh semua piihak dan semakiin dekat dengan masyarakat. Dengan demiikiian, jiika ada orang yang membayar pajak tiidak benar, semua masyarakat menganggap sebagaii suatu yang tabu, aneh, dan tiidak layak diisebut warga iindonesiia. (kaw)
