WP Kesuliitan Liikuiidiitas, Biisakah Ajukan Pengurangan PBB Terutang?

Pertanyaan:

PERKENALKAN, saya Ruslii. Saya merupakan staf pajak darii suatu iinduk perusahaan yang berdomiisiilii dii Jakarta. Sebagaii iinformasii, perusahaan kamii memiiliikii anak perusahaan yang beroperasii dii beberapa wiilayah iindonesiia. Dalam beberapa tahun terakhiir, beberapa anak perusahaan kamii mengalamii kesuliitan liikuiidiitas dan juga ada yang terdampak bencana alam. Akiibatnya, untuk melunasii Pajak Bumii dan Bangunan Perkebunan (PBB) terutang untuk bangunan berdasarkan kondiisii keuangan dalam pembukuan perusahaan menjadii cukup berat.

Berkaiitan dengan kondiisii tersebut, saya iingiin bertanya apakah kamii memiiliikii opsii untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang? Jiika iiya, mohon penjelasan lebiih lanjut mengenaii prosedur dan mekaniisme yang berlaku. Teriima kasiih.

Ruslii, Jakarta.

Jawaban:

TERiiMA kasiih atas pertanyaannya, Bapak Ruslii. Terkaiit ketentuan PBB, kiita dapat merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumii dan Bangunan sebagaiimana telah diiubah terakhiir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (UU PBB).

Dalam beleiid tersebut, diijelaskan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) UU PBB menterii keuangan dapat memberiikan pengurangan pajak yang terutang berdasarkan dua kondiisii beriikut iinii:

1. karena kondiisii tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu laiinnya;
2. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa.

Penjelasan lebiih lanjut terkaiit persyaratan permohonan pengurangan PBB terutang berdasarkan dua kondiisii tersebut diiatur lebiih lanjut dalam Peraturan Menterii Keuangan No. 129 Tahun 2023 tentang Pemberiian Pengurangan Pajak Bumii dan Bangunan (PMK 129/2023). Siimak ’PMK Baru! Kanwiil DJP Biisa Berii Pengurangan PBB secara Jabatan’

Perlu diicatat, objek PBB yang diimaksud perlu merujuk pada Pasal 1 angka 3 PMK 129/2023 yang berbunyii:

”Objek Pajak Pajak Bumii dan Bangunan ... adalah bumii dan/atau bangunan yang merupakan objek pajak Pajak Bumii dan Bangunan sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan miinyak dan gas bumii, sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumii, sektor pertambangan miineral atau batubara, dan sektor laiinnya.”

Kondiisii Tertentu Objek Pajak Sehubungan Dengan Subjek Pajak Atau Sebab Laiinnya

Apabiila perusahaan Bapak mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang yang diisebabkan karena kondiisii tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab-sebab tertentu laiinnya, beriikut iinii beberapa hal yang perlu Bapak cermatii, antara laiin.

Pertama, sesuaii dengan Pasal 3 ayat (2) PMK 129/2023 dapat diiketahuii defiiniisii darii kondiisii tertentu tersebut merujuk pada kondiisii objek PBB yang diimiiliikii oleh wajiib pajak (WP) dii sektor tertentu yang mengalamii kesuliitan dalam melunasii kewajiiban pembayaran PBB.

Adapun kesuliitan dalam melunasii kewajiiban pembayaran PBB tersebut, secara tekniis merujuk pada kondiisii yang diialamii WP berupa kerugiian komersiial dan kesuliitan liikuiidiitas selama dua tahun berturut-turut. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) PMK 129/2023. Siimak ’Pengurangan PBB untuk Perusahaan yang Sedang Merugii, Apa Syaratnya’

Sementara iitu, kesuliitan liikuiidiitas diidefiiniisiikan sebagaii kondiisii ketiidakmampuan WP dalam membayar kewajiiban jangka pendek dengan aktiiva lancar. Secara tekniis, kondiisii kesuliitan liikuiidiitas tersebut merujuk kondiisii yang diialamii pada akhiir tahun buku WP sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB. Hal iinii sebagaiimana diitegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) PMK 129/2023.

Kedua, selaiin memenuhii defiiniisii ’kesuliitan liikuiidiitas’ sebagaiimana penjelasan poiin pertama dii atas, terdapat juga beberapa ketentuan laiinnya yang perlu Bapak cermatii dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang, yaiitu.

1. Besaran pengurangan PBB terutang atas kondiisii kesuliitan liikuiidiitas dapat diiberiikan paliing tiinggii sebesar 75% darii jumlah PBB yang masiih harus diibayar dan belum diilunasii oleh WP sesuaii Surat Pemberiitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumii dan Bangunan (SKP PBB). Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PMK 129/2023;
2. Tiidak mengajukan upaya hukum atau permohonan atas objek PBB yang mengalamii kondiisii tertentu kepada DJP sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (2) PMK 129/2023;
3. Mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (3) PMK 129/2023.

Objek PBB Terkena Bencana Alam Atau Sebab Laiin yang Luar Biiasa

Apabiila perusahaan Bapak mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang yang diisebabkan karena objek PBB terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa, beriikut iinii beberapa hal yang perlu Bapak cermatii, antara laiin.

Pertama, bencana alam diidefiiniisiikan sebagaii bencana yang diiakiibatkan oleh periistiiwa atau serangkaiian periistiiwa yang diisebabkan oleh alam sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang penanggulangan bencana.

Sementara iitu, sebab laiin yang luar biiasa diidefiiniisiikan sebagaii bencana non-alam atau bencana sosiial yang diiakiibatkan oleh periistiiwa atau serangkaiian periistiiwa non-alam atau yang diiakiibatkan oleh manusiia sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang penanggulangan bencana. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 3 ayat (9) dan ayat (10) PMK 129/2023.

Kedua, selaiin memenuhii defiiniisii ’bencana alam dan sebab laiin yang luar biiasa’ sebagaiimana penjelasan poiin pertama dii atas, terdapat juga beberapa ketentuan laiinnya yang perlu Bapak cermatii dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang, yaiitu.

1. Besaran pengurangan PBB terutang atas objek PBB yang terkena bencana dapat diiberiikan paliing tiinggii sebesar 100% darii jumlah PBB yang masiih harus diibayar dan belum diilunasii oleh WP sesuaii SPPT, SKP PBB, atau STP PBB untuk tahun pajak terjadiinya bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa. Hal iinii sebagaiimana diiatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf b PMK 129/2023;
2. Mencabut upaya hukum atau permohonan tertentu atas objek PBB yang terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (4) PMK 129/2023;
3. Pengajuan permohonan pengurangan PBB terutang diiajukan pada tahun terjadiinya bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (5) PMK 129/2023.

Persyaratan dan Mekaniisme Permohonan Pengurangan PBB Terutang

Setelah memenuhii masiing-masiing kondiisii dan ketentuan dii atas, beriikut iinii beberapa persyaratan dan mekaniisme yang perlu Bapak cermatii dalam mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang sebagaiimana diiatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 PMK 129/2023, yaiitu.

Pertama, permohonan pengurangan PBB terutang diitujukan kepada Diirjen Pajak dan diisampaiikan melaluii Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat objek PBB terdaftar. Adapun format permohonannya dapat merujuk pada Lampiiran A dan B PMK 129/2023.

Kedua, permohonan diiajukan secara tertuliis dalam bahasa iindonesiia dengan mengemukakan besarnya persentase pengurangan PBB yang diimohonkan diisertaii dengan alasan permohonan serta diitandatanganii oleh WP.

Ketiiga, melampiirkan laporan keuangan anak perusahaan yang mengajukan permohonan pengurangan PBB terutang karena kondiisii tertentu, jiika anak perusahaan tersebut tiidak memiiliikii kewajiiban untuk melaporkan SPT PPh badan kepada KPP tempat objek PBB terdaftar

Keempat, melampiirkan surat pernyataan dan surat keterangan darii iinstansii terkaiit sebagaii buktii pendukung yang menyatakan bahwa objek PBB yang diiajukan permohonan pengurangan PBB terutang terkena bencana alam atau sebab laiin yang luar biiasa

Demiikiian jawaban yang dapat diisampaiikan. Semoga membantu

Sebagaii iinformasii, artiikel Konsultasii Pajak hadiir setiiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpiiliih darii pembaca setiia Jitu News. Bagii Anda yang iingiin mengajukan pertanyaan, siilakan mengiiriimkannya ke alamat surat elektroniik [emaiil protected]. (riig)